Jakarta (Antara Bali) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
terus memperkuat kerjasama penanggulangan kebakaran lahan dengan
berbagai pihak salah satunya Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB).
"Kita sepakat untuk bekerja sama secara simultan dan pada tingkat teknis akan ditindak lanjuti di tataran teknis antara pejabat eselon I dan II Kementerian LHK dan BNPB," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Koordinasi terus dilakukan dan direncanakan rapat koordinasi akan dilaksanakan untuk Kalimantan Barat pada 20 Januari yang menurut rencana akan dipimpin Presiden Joko Widodo disela-sela kunjungan kerja selama dua hari di Kalimantan Barat.
Siti Nurbaya mengatakan, beberapa jenis bencana yang terkait dengan Kementerian LHK secara umum adalah bencana ekologis yang meliputi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, angin puting beliung, erupsi, defomasi kerak bumi atau gempa dan pencemaran sampah dan limbah.
Dimaklumi bersama penyebab utama bencana yang bersumber dari bencana alam akibat cuaca, perubahan iklim dan kondisi lahan serta akibat ulah manusia.
Disepakati juga tentang perlunya penguatan jaringan dan kolaborasi multipihak, penguatan kapasitas kelembagaan (Pusat dan Daerah) serta pendekatan untuk perubahan perilaku.
Kementerian LHK pada tiap tahapan penanganan bencana tersebut memiliki peran diantaranya meliputi tahapan mitigasi berupa peran regulasi seperti PP gambut, pengaturan pola tanam heterogen dan mozaik land cover, serta langkah-langkah untuk emisi gas rumah kaca, karbon dioksida dan hidro kloro floro karbon.
Dalam fase preparedness berupa pemantauan hotspot, menara api, peralatan, apel siaga, sekat bakar.
Sedangkan pada fase tanggap darurat berupa penanganan lapangan, dan pada fase rehabilitasi meliputi langsung kerja lapangan dan penataan sistem seperti sistem drainase gambut.
Serta akhirnya pada fase recovery dengan langkah-langkah regulasi dan penataan ulang kawasan, penyesuaian tanaman HTI.
Secara lebih khusus dibahas tentang kesiapan menghadapi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembahasan meliputi kesiapan menghadapi potensi bencana kebakaran dengan prinsip kerja bersama, kolaboratif antara Kementerian LHK dan BNPB.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kita sepakat untuk bekerja sama secara simultan dan pada tingkat teknis akan ditindak lanjuti di tataran teknis antara pejabat eselon I dan II Kementerian LHK dan BNPB," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Koordinasi terus dilakukan dan direncanakan rapat koordinasi akan dilaksanakan untuk Kalimantan Barat pada 20 Januari yang menurut rencana akan dipimpin Presiden Joko Widodo disela-sela kunjungan kerja selama dua hari di Kalimantan Barat.
Siti Nurbaya mengatakan, beberapa jenis bencana yang terkait dengan Kementerian LHK secara umum adalah bencana ekologis yang meliputi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, angin puting beliung, erupsi, defomasi kerak bumi atau gempa dan pencemaran sampah dan limbah.
Dimaklumi bersama penyebab utama bencana yang bersumber dari bencana alam akibat cuaca, perubahan iklim dan kondisi lahan serta akibat ulah manusia.
Disepakati juga tentang perlunya penguatan jaringan dan kolaborasi multipihak, penguatan kapasitas kelembagaan (Pusat dan Daerah) serta pendekatan untuk perubahan perilaku.
Kementerian LHK pada tiap tahapan penanganan bencana tersebut memiliki peran diantaranya meliputi tahapan mitigasi berupa peran regulasi seperti PP gambut, pengaturan pola tanam heterogen dan mozaik land cover, serta langkah-langkah untuk emisi gas rumah kaca, karbon dioksida dan hidro kloro floro karbon.
Dalam fase preparedness berupa pemantauan hotspot, menara api, peralatan, apel siaga, sekat bakar.
Sedangkan pada fase tanggap darurat berupa penanganan lapangan, dan pada fase rehabilitasi meliputi langsung kerja lapangan dan penataan sistem seperti sistem drainase gambut.
Serta akhirnya pada fase recovery dengan langkah-langkah regulasi dan penataan ulang kawasan, penyesuaian tanaman HTI.
Secara lebih khusus dibahas tentang kesiapan menghadapi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembahasan meliputi kesiapan menghadapi potensi bencana kebakaran dengan prinsip kerja bersama, kolaboratif antara Kementerian LHK dan BNPB.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015