Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Buleleng berpeluang mendapat pembiayaan dari pemerintah pusat asalkan tidak dikerjasamakan dengan pihak swasta.
"Pak Menteri Perhubungan bilang tidak akan memberikan pembiayaan apabila dikerjasamakan dengan swasta. Pak Menteri hanya mau memberikan dana apabila dikelola atau dilakukan oleh pemerintah," kata Sudikerta, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, rencana pembangunan bandara di kawasan Bali utara itu, saat ini sudah masuk pada tahap "listing", tinggal menunggu inisiator atau pemrakarsanya. Anggaran akan ditentukan kalau sudah masuk tahap "list project".
Mantan Wakil Bupati Badung itu menambahkan masyarakat juga berpeluang memiliki saham di bandara tersebut supaya kepemilikan tanahnya tidak hilang ketika nanti di atas tanahnya akan dibangun bandara.
"Mekanismenya, masyarakat di sana dipindahkan ke pinggiran, kemudian tanahnya dimasukkan ke saham sebagai pemilik bandara. Pemerintah juga menaruh modal sehingga nanti yang punya uang di bandara itu adalah pemerintah dan rakyat," ujarnya.
Sudikerta mengatakan hal itu perlu dilakukan supaya tidak terjadi seperti halnya di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, karena pemerintah daerah menjadi tidak mendapatkan apa-apa dari pengelolaan bandara.
"Oleh karena itu, perlu keterlibatan dan peran masyarakat serta pemerintah untuk ikut memiliki Bandara Buleleng," ucapnya.
Jika tidak ada halangan, pihaknya memprediksi pembangunan bandara di Buleleng kemungkinan dimulai pada 2016. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pak Menteri Perhubungan bilang tidak akan memberikan pembiayaan apabila dikerjasamakan dengan swasta. Pak Menteri hanya mau memberikan dana apabila dikelola atau dilakukan oleh pemerintah," kata Sudikerta, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, rencana pembangunan bandara di kawasan Bali utara itu, saat ini sudah masuk pada tahap "listing", tinggal menunggu inisiator atau pemrakarsanya. Anggaran akan ditentukan kalau sudah masuk tahap "list project".
Mantan Wakil Bupati Badung itu menambahkan masyarakat juga berpeluang memiliki saham di bandara tersebut supaya kepemilikan tanahnya tidak hilang ketika nanti di atas tanahnya akan dibangun bandara.
"Mekanismenya, masyarakat di sana dipindahkan ke pinggiran, kemudian tanahnya dimasukkan ke saham sebagai pemilik bandara. Pemerintah juga menaruh modal sehingga nanti yang punya uang di bandara itu adalah pemerintah dan rakyat," ujarnya.
Sudikerta mengatakan hal itu perlu dilakukan supaya tidak terjadi seperti halnya di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, karena pemerintah daerah menjadi tidak mendapatkan apa-apa dari pengelolaan bandara.
"Oleh karena itu, perlu keterlibatan dan peran masyarakat serta pemerintah untuk ikut memiliki Bandara Buleleng," ucapnya.
Jika tidak ada halangan, pihaknya memprediksi pembangunan bandara di Buleleng kemungkinan dimulai pada 2016. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014