Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kantor
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Rabu untuk meminta masukan
terkait permasalahan bangsa, terutama masalah sosial yang mengancam
Indonesia.
"Kami memang meminta masukan dari beberapa kiai, dan dalam hal ini lebih diperkuat lagi," kata Presiden Jokowi usai bertemu jajaran PBNU.
Presiden Jokowi datang ke Kantor PBNU didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto.
Sementara jajaran PBNU yang menerima kunjungan Presiden antara lain Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum As'ad Said Ali, Sekretaris Jenderal Marsudi Syuhud, Bendahara Umum Bina Suhendra, Rais Syuriyah KH Masdar Farid Mas'udi, dan Katib Syuriyah Mujib Qulyubi.
Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menjelaskan dalam pertemuan itu Presiden ingin mengetahui pandangan PBNU mengenai hukuman mati, narkoba, radikalisme dan ekstremisme.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi dalam kebijakan menolak grasi terpidana kasus kejahatan berat.
"Pak Jokowi sangat tegas, kami mendukung kebijakannya," kata Said Aqil.
Ia menambahkan, Al Quran menjelaskan bahwa pelaku kejahatan yang merusak tatanan kehidupan di muka Bumi layak dihukum gantung (mati), disalib, dipotong kedua tangan dan kakinya, dan dibuang.
"Ini bukan pertama kali kami bersuara keras mendukung hukuman berat untuk terpidana kejahatan, khususnya pengedar dan pemilik pabrik narkoba. Dulu ketika ramai ada grasi ke (Schapelle) Corby, kami juga lantang menentang," kata Said Aqil.
PBNU juga mendukung upaya pemerintah dalam memberantas ekstremisme dan radikalisme, apalagi mengingat semakin meluasnya jejaring kelompok Negara Islam (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS) di Indonesia.
Hanya, menurut Said Aqil, sebagai organisasi masyarakat, NU tidak mungkin turun tangan memberantas langsung kelompok ekstrem tersebut.
"Itu tugas polisi, tugas pemerintah. Kalau radikalismenya, bagaimana menjadikan masyarakat tidak radikal, kami ikut memiliki tanggung jawab dan kami siap terlibat melakukannya," kata Said Aqil. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami memang meminta masukan dari beberapa kiai, dan dalam hal ini lebih diperkuat lagi," kata Presiden Jokowi usai bertemu jajaran PBNU.
Presiden Jokowi datang ke Kantor PBNU didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto.
Sementara jajaran PBNU yang menerima kunjungan Presiden antara lain Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, Wakil Ketua Umum As'ad Said Ali, Sekretaris Jenderal Marsudi Syuhud, Bendahara Umum Bina Suhendra, Rais Syuriyah KH Masdar Farid Mas'udi, dan Katib Syuriyah Mujib Qulyubi.
Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menjelaskan dalam pertemuan itu Presiden ingin mengetahui pandangan PBNU mengenai hukuman mati, narkoba, radikalisme dan ekstremisme.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi dalam kebijakan menolak grasi terpidana kasus kejahatan berat.
"Pak Jokowi sangat tegas, kami mendukung kebijakannya," kata Said Aqil.
Ia menambahkan, Al Quran menjelaskan bahwa pelaku kejahatan yang merusak tatanan kehidupan di muka Bumi layak dihukum gantung (mati), disalib, dipotong kedua tangan dan kakinya, dan dibuang.
"Ini bukan pertama kali kami bersuara keras mendukung hukuman berat untuk terpidana kejahatan, khususnya pengedar dan pemilik pabrik narkoba. Dulu ketika ramai ada grasi ke (Schapelle) Corby, kami juga lantang menentang," kata Said Aqil.
PBNU juga mendukung upaya pemerintah dalam memberantas ekstremisme dan radikalisme, apalagi mengingat semakin meluasnya jejaring kelompok Negara Islam (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS) di Indonesia.
Hanya, menurut Said Aqil, sebagai organisasi masyarakat, NU tidak mungkin turun tangan memberantas langsung kelompok ekstrem tersebut.
"Itu tugas polisi, tugas pemerintah. Kalau radikalismenya, bagaimana menjadikan masyarakat tidak radikal, kami ikut memiliki tanggung jawab dan kami siap terlibat melakukannya," kata Said Aqil. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014