Denpasar (Antara Bali) - Pertumbuhan industri ritel atau minimarket di sejumlah daerah di Indonesia melambat karena kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah tumpang tindih dengan pemerintah pusat.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Solihin dalam keterangan pers yang diterima di Denpasar, Senin.
"Tumpang tindih kebijakan itu sering terjadi pada hal perizinan bagi peritel modern dan waralaba di daerah. Untuk membuka toko modern di daerah, perizinan yang diurus sangat banyak dan memerlukan proses yang panjang," ujarnya.
Menurut dia, saat ini industri ritel di tanah air menghadapi tantangan yang sangat berat. "Sebagai industri yang masuk kategori padat karya seperti halnya PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan yang kini memiliki lebih dari 100 ribu karyawan harus menghadapi kenaikan beban biaya operasional karena kenaikan tarif listrik, beban peritel, lonjakan tarif upah minimum tenaga kerja, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)," ujarnya.
Selain itu, pada masa mendatang akan terjadi serbuan produk impor. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah. "Cara instan untuk bisa berperang dengan produk asing ini adalah dengan mengoptimalkan kualitas produk ritel lokal dan memperketat celah distribusi produk impor di Indonesia," ujarnya.
Solihin yang juga Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya menilai bahwa meningkatnya daya beli masyarakat yang terjadi pada tahun ini seolah-olah tidak berarti banyak akibat beban operasional yang terus bengkak.
Percepatan Program Maritim
Harga jual produk ritel yang terpaut jauh antara Pulau Jawa dan luar Jawa terutama Indonesia Timur, bisa diatasi dengan visi misi pemerintah untuk menjadikan Indonesia negara maritim dan rencana pembangunan tol laut.
"Kami sangat mendukung dan menunggu hal ini bisa segera diwujudkan," ujarnya.
Solihin berharap pemerintah tidak membuat peraturan yang justru bisa menghambat roda bisnis peritel domestik.
Jaringan ritel di Indonesia dibutuhkan oleh produsen lokal yang ingin memasarkan produknya ke pelosok negeri. "Harapannya bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Solihin dalam keterangan pers yang diterima di Denpasar, Senin.
"Tumpang tindih kebijakan itu sering terjadi pada hal perizinan bagi peritel modern dan waralaba di daerah. Untuk membuka toko modern di daerah, perizinan yang diurus sangat banyak dan memerlukan proses yang panjang," ujarnya.
Menurut dia, saat ini industri ritel di tanah air menghadapi tantangan yang sangat berat. "Sebagai industri yang masuk kategori padat karya seperti halnya PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan yang kini memiliki lebih dari 100 ribu karyawan harus menghadapi kenaikan beban biaya operasional karena kenaikan tarif listrik, beban peritel, lonjakan tarif upah minimum tenaga kerja, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)," ujarnya.
Selain itu, pada masa mendatang akan terjadi serbuan produk impor. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah. "Cara instan untuk bisa berperang dengan produk asing ini adalah dengan mengoptimalkan kualitas produk ritel lokal dan memperketat celah distribusi produk impor di Indonesia," ujarnya.
Solihin yang juga Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya menilai bahwa meningkatnya daya beli masyarakat yang terjadi pada tahun ini seolah-olah tidak berarti banyak akibat beban operasional yang terus bengkak.
Percepatan Program Maritim
Harga jual produk ritel yang terpaut jauh antara Pulau Jawa dan luar Jawa terutama Indonesia Timur, bisa diatasi dengan visi misi pemerintah untuk menjadikan Indonesia negara maritim dan rencana pembangunan tol laut.
"Kami sangat mendukung dan menunggu hal ini bisa segera diwujudkan," ujarnya.
Solihin berharap pemerintah tidak membuat peraturan yang justru bisa menghambat roda bisnis peritel domestik.
Jaringan ritel di Indonesia dibutuhkan oleh produsen lokal yang ingin memasarkan produknya ke pelosok negeri. "Harapannya bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014