Jakarta (Antara Bali) - Jusuf Kalla (JK) terpilih menjadi Ketua Umum
Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2014--2019 setelah menang voting atas Siti Hediyati atau Titiek Soeharto dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-20 di Jakarta.
Kepala Divisi Kelembagaan Markas Pusat PMI, Exkuwin Suharyanto, di Jakarta, Kamis, mengatakan dalam voting yang dilakukan oleh 418 peserta Munas dari perwakilan PMI dari seluruh Indonesia, Rabu (17/12), JK memperoleh 247 suara, sementara Titiek 170 suara.
Nantinya, JK sebagai Ketua Umum PMI terpilih akan segera membentuk tim formatur untuk menentukan kepengurusan PMI periode 2014--2019.
Sebelumnya dalam laporan pertanggungjawabannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-20 PMI, selaku Ketua Umum PMI periode 2009--2014, JK yang juga Wapres RI, mengatakan pelayanan donor darah, penanggulangan bencana dan kegiatan preventif di bidang kerentanan masyarakat, ketiganya merupakan prioritas utama yang dijalankan PMI dalam beberapa tahun terakhir.
Sejumlah 33 perwakilan PMI provinsi memberikan jawaban atas laporan tersebut. Mayoritas perwakilan PMI Provinsi menerima laporan tersebut dengan baik, termasuk program yang dapat dilakukan yaitu menggolkan Undang-undang kepalangmerahan dan statuta Unit Donor Darah (UDD) PMI.
Laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan kepada sekitar 800 peserta Munas dari seluruh PMI perwakilan dari 33 Provinsi dan 420 kabupaten dan kota. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Kepala Divisi Kelembagaan Markas Pusat PMI, Exkuwin Suharyanto, di Jakarta, Kamis, mengatakan dalam voting yang dilakukan oleh 418 peserta Munas dari perwakilan PMI dari seluruh Indonesia, Rabu (17/12), JK memperoleh 247 suara, sementara Titiek 170 suara.
Nantinya, JK sebagai Ketua Umum PMI terpilih akan segera membentuk tim formatur untuk menentukan kepengurusan PMI periode 2014--2019.
Sebelumnya dalam laporan pertanggungjawabannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-20 PMI, selaku Ketua Umum PMI periode 2009--2014, JK yang juga Wapres RI, mengatakan pelayanan donor darah, penanggulangan bencana dan kegiatan preventif di bidang kerentanan masyarakat, ketiganya merupakan prioritas utama yang dijalankan PMI dalam beberapa tahun terakhir.
Sejumlah 33 perwakilan PMI provinsi memberikan jawaban atas laporan tersebut. Mayoritas perwakilan PMI Provinsi menerima laporan tersebut dengan baik, termasuk program yang dapat dilakukan yaitu menggolkan Undang-undang kepalangmerahan dan statuta Unit Donor Darah (UDD) PMI.
Laporan pertanggungjawaban tersebut dilaporkan kepada sekitar 800 peserta Munas dari seluruh PMI perwakilan dari 33 Provinsi dan 420 kabupaten dan kota. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014