Jakarta (Antara Bali) - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin menghasilkan rekomendasi atau program 2015 yang sejalan dengan kebijakan serta program pemerintahan baru yaitu membangun identitas maritim, memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.
"Kami juga akan mendorong pemerintah baru untuk mengambil langkah-langkah tepat guna mengatasi kondisi tersebut dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta mempersiapkan diri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Selasa.
Suryo menjelaskan proyeksi ekonomi 2015 belum sepenuhnya menggembirakan, karena masih diwarnai pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, kebijaksanaan moneter yang belum mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan, serta faktor eksternal yang mengkhawatirkan.
Untuk itu, Kadin sebagai mitra pemerintah akan melakukan langkah penyesuaian untuk menghadapi kondisi ekonomi tahun depan dan mendukung berbagai program pemerintah yang ingin membangun identitas sebagai negara maritim dengan mengembangkan kemampuan mengelola laut menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
"Sebagai bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dunia usaha, kami bersama pemerintah akan berpartisipasi aktif dalam setiap usaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif," kata Suryo.
Upaya Kadin dalam membangun identitas Indonesia sebagai negara maritim antara lain dengan mengupayakan fasilitas pendingin (cold storage) untuk mendukung sentra-sentra pelabuhan perikanan, sebagai tindaklanjut nota kesepahaman antara Kadin dan Pelindo II.
Selain itu, mengupayakan pembangunan Sentra Perikanan Terpadu (SPT) yang berskala nasional untuk memproses dan memasarkan ikan di desa Blanakan, Subang, Jawa Barat sebagai perkampungan nelayan yang berbasis bisnis dan mempercepat modernisasi pelabuhan melalui perbaikan infrastruktur, mendukung regulasi yang kondusif, serta peningkatan kualitas SDM untuk bongkar muat dan lainnya.
Kemudian, mendorong terciptanya standardisasi kapal pelayaran rakyat, mengupayakan penetapan 14 pelabuhan untuk membangun konektivitas dengan negara-negara ASEAN sesuai dengan Sislognas, melakukan sinkronisasi logistik untuk menghilangkan tumpang tindih dan mempercepat pembangunan National Single Window di seluruh pelabuhan utama.
Sementara, upaya Kadin untuk memperkuat struktur perekonomian dengan membangun sisi pasokan melalui swasembada pangan dan pendalaman struktur industri agar tercipta kemandirian ekonomi, mengupayakan pembangunan industri hulu dan pelaksanaan program hilirisasi secara sinergis.
Mengawal implementasi UU Minerba No 4 Tahun 2009 agar tercipta fleksibilitas dalam pelaksanaan hilirisasi dan pelarangan ekspor minerba, mengupayakan terjadinya peningkatan investasi sektor pertambangan dan memberikan perlindungan serta penguatan industri lokal untuk mendorong daya saing industri nasional.
Selain itu, memperjuangkan payung hukum bagi penerapan Model Inovasi Pembiayaan Agribisnis serta mendorong terciptanya swasembada pangan yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi domestik di tingkat "on farm" dan "off farm".
Kemudian, menciptakan pola inti plasma, menyusun peta jalan pembangunan sektor pangan di setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota, mendorong finalisasi tata ruang (one national map) untuk penyediaan lahan pertanian dan mendorong peremajaan kebun petani swadaya.
Mendorong pembangunan infrastruktur pertanian, mengembangkan bibit unggul dan budi daya lestari melalui ristek dan menyediakan pupuk yang terjangkau serta saprotan bagi petani, mengupayakan peraturan perundangan di bidang investasi dan pertanahan yang kondusif.
Terakhir, upaya Kadin untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah adalah dengan melakukan promosi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah timur Indonesia bekerja sama dengan BKPM dan meningkatkan produksi aspal buton Sulawesi Tenggara sebagai produk unggulan.
Selain itu, meningkatkan program kemitraan UMKM dan koperasi melalui penyaluran dana PT Pertamina dalam rangka peningkatan kelas serta mengembangkan usahawan daerah melalui sosialisasi dan pencairan modal kerja Palapa Fund bagi UMKM. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami juga akan mendorong pemerintah baru untuk mengambil langkah-langkah tepat guna mengatasi kondisi tersebut dan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta mempersiapkan diri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Selasa.
Suryo menjelaskan proyeksi ekonomi 2015 belum sepenuhnya menggembirakan, karena masih diwarnai pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah, kebijaksanaan moneter yang belum mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan, serta faktor eksternal yang mengkhawatirkan.
Untuk itu, Kadin sebagai mitra pemerintah akan melakukan langkah penyesuaian untuk menghadapi kondisi ekonomi tahun depan dan mendukung berbagai program pemerintah yang ingin membangun identitas sebagai negara maritim dengan mengembangkan kemampuan mengelola laut menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
"Sebagai bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dunia usaha, kami bersama pemerintah akan berpartisipasi aktif dalam setiap usaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif," kata Suryo.
Upaya Kadin dalam membangun identitas Indonesia sebagai negara maritim antara lain dengan mengupayakan fasilitas pendingin (cold storage) untuk mendukung sentra-sentra pelabuhan perikanan, sebagai tindaklanjut nota kesepahaman antara Kadin dan Pelindo II.
Selain itu, mengupayakan pembangunan Sentra Perikanan Terpadu (SPT) yang berskala nasional untuk memproses dan memasarkan ikan di desa Blanakan, Subang, Jawa Barat sebagai perkampungan nelayan yang berbasis bisnis dan mempercepat modernisasi pelabuhan melalui perbaikan infrastruktur, mendukung regulasi yang kondusif, serta peningkatan kualitas SDM untuk bongkar muat dan lainnya.
Kemudian, mendorong terciptanya standardisasi kapal pelayaran rakyat, mengupayakan penetapan 14 pelabuhan untuk membangun konektivitas dengan negara-negara ASEAN sesuai dengan Sislognas, melakukan sinkronisasi logistik untuk menghilangkan tumpang tindih dan mempercepat pembangunan National Single Window di seluruh pelabuhan utama.
Sementara, upaya Kadin untuk memperkuat struktur perekonomian dengan membangun sisi pasokan melalui swasembada pangan dan pendalaman struktur industri agar tercipta kemandirian ekonomi, mengupayakan pembangunan industri hulu dan pelaksanaan program hilirisasi secara sinergis.
Mengawal implementasi UU Minerba No 4 Tahun 2009 agar tercipta fleksibilitas dalam pelaksanaan hilirisasi dan pelarangan ekspor minerba, mengupayakan terjadinya peningkatan investasi sektor pertambangan dan memberikan perlindungan serta penguatan industri lokal untuk mendorong daya saing industri nasional.
Selain itu, memperjuangkan payung hukum bagi penerapan Model Inovasi Pembiayaan Agribisnis serta mendorong terciptanya swasembada pangan yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi domestik di tingkat "on farm" dan "off farm".
Kemudian, menciptakan pola inti plasma, menyusun peta jalan pembangunan sektor pangan di setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota, mendorong finalisasi tata ruang (one national map) untuk penyediaan lahan pertanian dan mendorong peremajaan kebun petani swadaya.
Mendorong pembangunan infrastruktur pertanian, mengembangkan bibit unggul dan budi daya lestari melalui ristek dan menyediakan pupuk yang terjangkau serta saprotan bagi petani, mengupayakan peraturan perundangan di bidang investasi dan pertanahan yang kondusif.
Terakhir, upaya Kadin untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah adalah dengan melakukan promosi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah timur Indonesia bekerja sama dengan BKPM dan meningkatkan produksi aspal buton Sulawesi Tenggara sebagai produk unggulan.
Selain itu, meningkatkan program kemitraan UMKM dan koperasi melalui penyaluran dana PT Pertamina dalam rangka peningkatan kelas serta mengembangkan usahawan daerah melalui sosialisasi dan pencairan modal kerja Palapa Fund bagi UMKM. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014