Yogyakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo mengatakan penenggelaman kapal pencuri ikan adalah murni masalah kriminal dan bukan merupakan sengketa antarnegara.
"Saya minta Menlu (Menteri Luar Negeri) menjelaskan (ke negara tetangga) bahwa ini masalah kriminal bukan masalah tetangga-tetanggaan," kata Presiden Jokowi saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, masalah peneggalaman kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia merupakan masalah wibawa negara.
Presiden mengingatkan bahwa dirinya telah dilapori Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa beredar sekitar 5.400 kapal penangkap ikan berbobot besar.
"Hampir semuanya tidak legal. Artinya ya ilegal," katanya sambil menambahkan bahwa sekitar Rp300 triliun hilang kekayaan sumber daya alam laut kita karena pencurian ikan.
Presiden juga telah memerintahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI dan Kepala Staf AL untuk segera menenggelamkan.
Jokowi awalnya mengaku heran karena sudah diperintahkan tetapi belum juga ditenggelamkan, hingga akhirnya Jumat (5/12) sudah mulai ditenggelamkan.
"Moga-moga ada tambahan biar menunjukkan bahwa negara berdaulat, negara itu tegas dan punya wibawa," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Saya minta Menlu (Menteri Luar Negeri) menjelaskan (ke negara tetangga) bahwa ini masalah kriminal bukan masalah tetangga-tetanggaan," kata Presiden Jokowi saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, masalah peneggalaman kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia merupakan masalah wibawa negara.
Presiden mengingatkan bahwa dirinya telah dilapori Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bahwa beredar sekitar 5.400 kapal penangkap ikan berbobot besar.
"Hampir semuanya tidak legal. Artinya ya ilegal," katanya sambil menambahkan bahwa sekitar Rp300 triliun hilang kekayaan sumber daya alam laut kita karena pencurian ikan.
Presiden juga telah memerintahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI dan Kepala Staf AL untuk segera menenggelamkan.
Jokowi awalnya mengaku heran karena sudah diperintahkan tetapi belum juga ditenggelamkan, hingga akhirnya Jumat (5/12) sudah mulai ditenggelamkan.
"Moga-moga ada tambahan biar menunjukkan bahwa negara berdaulat, negara itu tegas dan punya wibawa," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014