Jakarta (Antara Bali) - Sektor minyak dan gas bumi membutuhkan transparansi
dan keterangan jelas dari berbagai pemangku kepentingan agar reformasi
terhadap tata niaga migas dapat benar-benar berhasil dan bermanfaat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Sektor migas tidak boleh terus menerus digerogoti oleh para mafia. Oleh karenanya keterbukaan informasi di sektor ini merupakan kunci awal untuk membuka permainan kotor ini," kata Komisioner Komisi Informasi Pusat Rumadi Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Rumadi mengapresiasi dan mendukung langkah Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi untuk membongkar mafia-mafia yang selama ini menjadi pemburu rente di industri migas.
Menurut dia, sektor migas hingga kini terus jadi bancakan para mafia yang berasal baik dari kalangan perusahan swasta (domestik/asing), BUMN, eksekutif, maupun legislatif.
"Hal itu menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliunan rupiah setiap tahun," katanya.
Ia mengingatkan unit-unit tugas pemerintah yang pekerjaannya terkait dengan sektor migas untuk terbuka dan mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Rumadi menambahkan hal tersebut dapat dimulai dengan transparansi dalam penetapan Cost Recovery (CR), penjualan dan minyak, lelang wilayah kerja (WK), perpanjangan kontrak, alokasi penjualan gas, dan penetapan sub-kontraktor jasa pendukung.
"Kegiatan-kegiatan itu selama ini sangat rawan dipermainkan dan dikorupsi oleh para mafia," pungkasnya.
Sebelumnya, Komite Reformasi Tata Kelola Migas ingin mengetahui diskon yang diterima Pertamina Energy Trading Limited atau Petral dalam setiap impor minyak dan bahan bakar minyak.
Anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas Djoko Siswanto usai rapat bersama PT Pertamina (Persero) di Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (3/12) mengatakan pihaknya akan mengundang Direksi PT Pertamina (Persero) dan Petral pada Rabu (10/12) pekan depan.(MFD)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Sektor migas tidak boleh terus menerus digerogoti oleh para mafia. Oleh karenanya keterbukaan informasi di sektor ini merupakan kunci awal untuk membuka permainan kotor ini," kata Komisioner Komisi Informasi Pusat Rumadi Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Rumadi mengapresiasi dan mendukung langkah Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi untuk membongkar mafia-mafia yang selama ini menjadi pemburu rente di industri migas.
Menurut dia, sektor migas hingga kini terus jadi bancakan para mafia yang berasal baik dari kalangan perusahan swasta (domestik/asing), BUMN, eksekutif, maupun legislatif.
"Hal itu menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliunan rupiah setiap tahun," katanya.
Ia mengingatkan unit-unit tugas pemerintah yang pekerjaannya terkait dengan sektor migas untuk terbuka dan mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Rumadi menambahkan hal tersebut dapat dimulai dengan transparansi dalam penetapan Cost Recovery (CR), penjualan dan minyak, lelang wilayah kerja (WK), perpanjangan kontrak, alokasi penjualan gas, dan penetapan sub-kontraktor jasa pendukung.
"Kegiatan-kegiatan itu selama ini sangat rawan dipermainkan dan dikorupsi oleh para mafia," pungkasnya.
Sebelumnya, Komite Reformasi Tata Kelola Migas ingin mengetahui diskon yang diterima Pertamina Energy Trading Limited atau Petral dalam setiap impor minyak dan bahan bakar minyak.
Anggota Komite Reformasi Tata Kelola Migas Djoko Siswanto usai rapat bersama PT Pertamina (Persero) di Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (3/12) mengatakan pihaknya akan mengundang Direksi PT Pertamina (Persero) dan Petral pada Rabu (10/12) pekan depan.(MFD)
Editor : Mayolus Fajar Dwiyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014