Jakarta (Antara Bali) - Penggunaan e-Government akan menghemat
penggunaan anggaran negara hingga 50 persen, kata Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi di
Jakarta, Rabu.
"Saya tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa jumlahnya, sekitar puluhan miliar tetapi penggunaan e-Government ini akan menghemat anggaran negara," katanya.
Menurut Yuddy, namun hal ini harus diintegrasikan di mana penyatuannya butuh "road map" dan saat ini sedang dibuat serta disusun.
"Penyatuan nantinya akan dikerjakan oleh Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)," ujarnya.
Dia menuturkan hal ini ditargetkan selesai sebelum periode pertama Presiden Joko Widodo berakhir atau sebelum 2019 diharapkan dapat mendekati 100 persen.
"E-Government adalah sebuah istilah bagaimana memadukan sebuah sistem informasi melalui perangkat-perangkat canggih TI (Teknologi Informasi) sehingga memudahkan seseorang mendapatkan, mengolah dan melakukan disemininasi informasi," katanya lagi.
Dia menambahkan penggunaan e-Government atau teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
"E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis," ujarnya.
Keuntungan yang paling diharapkan dari e-Government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Saya tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa jumlahnya, sekitar puluhan miliar tetapi penggunaan e-Government ini akan menghemat anggaran negara," katanya.
Menurut Yuddy, namun hal ini harus diintegrasikan di mana penyatuannya butuh "road map" dan saat ini sedang dibuat serta disusun.
"Penyatuan nantinya akan dikerjakan oleh Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)," ujarnya.
Dia menuturkan hal ini ditargetkan selesai sebelum periode pertama Presiden Joko Widodo berakhir atau sebelum 2019 diharapkan dapat mendekati 100 persen.
"E-Government adalah sebuah istilah bagaimana memadukan sebuah sistem informasi melalui perangkat-perangkat canggih TI (Teknologi Informasi) sehingga memudahkan seseorang mendapatkan, mengolah dan melakukan disemininasi informasi," katanya lagi.
Dia menambahkan penggunaan e-Government atau teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
"E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis," ujarnya.
Keuntungan yang paling diharapkan dari e-Government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014