Negara (Antara Bali) - Legislator DPRD Jembrana protes saat rapat kerja dengan eksekutif Selasa (25/11) yang berlangsung hingga malam, karena anggaran untuk kesejahteraan guru abdi lenyap dari RAPBD 2015.
"Rapat kerja berlangsung dari pagi hingga sekitar pukul 23.00 wita, karena yang lama membahas anggaran di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Budaya. Kami tidak terima, anggaran untuk kesejahteraan guru abdi yang sebelumnya sudah disepakati, tahu-tahu hilang dari RAPBD," kata Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, di Negara, Rabu.
Menurutnya, saat pembahasan dengan tim anggaran dari DPRD dan eksekutif disepakati, dana Rp1,5 miliar masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS), untuk memberikan insentif bagi guru abdi yang kesejahteraannya saat ini masih memprihatinkan.
Namun, katanya, saat rapat kerja membahas satu persatu anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pihaknya tidak menemukan dana tersebut di anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Budaya (Dikporaparbud).
"Itulah yang membuat teman-teman dewan termasuk saya protes, karena dengan hilangnya anggaran itu kepala dinas terkait sudah menyalahi komitmen pada rapat sebelumnya," ujarnya.
Terkait protes dari legislator ini, ia mengungkapkan, tim anggaran eksekutif termasuk Kepala Dinas Dikporaparbud, Nengah Alit bersedia melakukan evaluasi.
Alit saat dikonfirmasi mengatakan, masalah ini sudah disikapi oleh tim anggaran daerah.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Rapat kerja berlangsung dari pagi hingga sekitar pukul 23.00 wita, karena yang lama membahas anggaran di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Budaya. Kami tidak terima, anggaran untuk kesejahteraan guru abdi yang sebelumnya sudah disepakati, tahu-tahu hilang dari RAPBD," kata Ketua DPRD Jembrana, I Ketut Sugiasa, di Negara, Rabu.
Menurutnya, saat pembahasan dengan tim anggaran dari DPRD dan eksekutif disepakati, dana Rp1,5 miliar masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS), untuk memberikan insentif bagi guru abdi yang kesejahteraannya saat ini masih memprihatinkan.
Namun, katanya, saat rapat kerja membahas satu persatu anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pihaknya tidak menemukan dana tersebut di anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Budaya (Dikporaparbud).
"Itulah yang membuat teman-teman dewan termasuk saya protes, karena dengan hilangnya anggaran itu kepala dinas terkait sudah menyalahi komitmen pada rapat sebelumnya," ujarnya.
Terkait protes dari legislator ini, ia mengungkapkan, tim anggaran eksekutif termasuk Kepala Dinas Dikporaparbud, Nengah Alit bersedia melakukan evaluasi.
Alit saat dikonfirmasi mengatakan, masalah ini sudah disikapi oleh tim anggaran daerah.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014