Jakarta (Antara Bali) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta data
pemegang kartu perlindungan sosial dirapikan agar penerima bantuan tepat
sasaran.
"Penerima kartu perlindungan sosial harus segera dirapikan agar penerima adalah orang yang benar-benar berhak," kata Mensos saat menjadi pembicara utama pada Focus Group Disscusion (FGD) bertema "Data Perlindungan Sosial yang Sahih" di Jakarta, Senin.
Pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan akan terbantu dengan pasokan data yang sahih dan terpercaya, termasuk untuk program keluarga sejahtera sesuai taglinenya "Meraih Keluarga Sejahtera".
"Kita harus kaya dan komprehensif agar insklusion dan ekslusion error bisa diatasi, sehingga keyakinan penerima bantuan akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," katanya.
Selain itu, harus diperkuat juga frontliner agar para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tahu dan paham akan batasan-batasan jumlah bantuan yang akan diterima oleh para penerima manfaat program tersebut.
Begitu juga untuk ketepatan penyaluran bantuan program keluarga sejahtera dibutuhkan data yang sahih. Juga, dibutuhkan parameter yang terukur dan terarah.
"Pengguliran kartu sakti bagi warga miskin merupakan sebuah keniscayaan bisa terlaksana dengan baik tanpa dukungan data yang sahih," kata.
Saat ini, masalah orang miskin itu dinamikanya sangat tinggi dan dinamis, mulai dari pergerakan tempat tinggal, kenaikan tingkat penghasilan dan sebagainya.
Dari hasil pantauan Mensos di lapangan, seperti di Medan, Surabaya, Banyuwangi dan Jakarta masih terdapat kendala, mulai dari yang tidak memiliki kartu, jumlah hak tidak penuh diterima, penerima beras miskin (raskin) di bawah 15 liter, serta masih ada istilah bagito alias bagi roto.
"Berbagai kendala di atas, harus segera mendapatkan perhatian serius dari pelaksana dan para pihak terkait di lapangan agar warga miskin segera mendapatkan hak-haknya," jelas Mensos. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Penerima kartu perlindungan sosial harus segera dirapikan agar penerima adalah orang yang benar-benar berhak," kata Mensos saat menjadi pembicara utama pada Focus Group Disscusion (FGD) bertema "Data Perlindungan Sosial yang Sahih" di Jakarta, Senin.
Pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan akan terbantu dengan pasokan data yang sahih dan terpercaya, termasuk untuk program keluarga sejahtera sesuai taglinenya "Meraih Keluarga Sejahtera".
"Kita harus kaya dan komprehensif agar insklusion dan ekslusion error bisa diatasi, sehingga keyakinan penerima bantuan akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," katanya.
Selain itu, harus diperkuat juga frontliner agar para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tahu dan paham akan batasan-batasan jumlah bantuan yang akan diterima oleh para penerima manfaat program tersebut.
Begitu juga untuk ketepatan penyaluran bantuan program keluarga sejahtera dibutuhkan data yang sahih. Juga, dibutuhkan parameter yang terukur dan terarah.
"Pengguliran kartu sakti bagi warga miskin merupakan sebuah keniscayaan bisa terlaksana dengan baik tanpa dukungan data yang sahih," kata.
Saat ini, masalah orang miskin itu dinamikanya sangat tinggi dan dinamis, mulai dari pergerakan tempat tinggal, kenaikan tingkat penghasilan dan sebagainya.
Dari hasil pantauan Mensos di lapangan, seperti di Medan, Surabaya, Banyuwangi dan Jakarta masih terdapat kendala, mulai dari yang tidak memiliki kartu, jumlah hak tidak penuh diterima, penerima beras miskin (raskin) di bawah 15 liter, serta masih ada istilah bagito alias bagi roto.
"Berbagai kendala di atas, harus segera mendapatkan perhatian serius dari pelaksana dan para pihak terkait di lapangan agar warga miskin segera mendapatkan hak-haknya," jelas Mensos. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014