Negara (Antara Bali) - Legislator di DPRD Jembrana menyoroti rekrutmen pegawai kontrak, yang terkesan asal-asalan karena tidak melalui seleksi.
"Ada ribuan pegawai kontrak di Pemkab Jembrana, seluruhnya direkrut tanpa melalui seleksi, sehingga sering tidak sesuai kebutuhan," kata Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Wardana, di Negara, Jumat.
Menurutnya, meskipun kekurangan pegawai, rekrutmen pegawai kontrak seharusnya melalui seleksi, sehingga diperoleh tenaga yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan.
Dari pantauan yang dilakukannya, ia mengaku, banyak menemukan pegawai kontrak yang tidak bisa bekerja maksimal, karena tidak memiliki keahlian.
"Kalau asal rekrut pegawai kontrak, sementara kualitas kerja mereka rendah, bukannya akan membantu birokrasi justru akan memberatkan keuangan daerah," ujarnya.
Ia mengungkapkan, di DPRD Jembrana saja saat ini jumlah pegawai harian lepas ditambah pegawai kontrak, jumlahnya lebih banyak dari yang PNS.
Sementara di eksekutif, katanya, jumlah pegawai kontrak mencapai 1.919 orang yang praktis akan menghabiskan anggaran, termasuk dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tahun 2015 dirancang Rp70 miliar.
Dalam berbagai kesempatan, Bupati I Putu Artha mengeluhkan kekurangan pegawai, sementara kuota penerimaan CPNS dari pemerintah pusat sangat kecil.
Menurutnya, saat ini Pemkab Jembrana kekurangan 1.898 pegawai, yang sebagian besar untuk guru Sekolah Dasar yang mencapai 678 orang.
"Saya sudah bersurat ke kementerian terkait minta tambahan kuota CPNS. Tahun ini kami hanya mendapatkan jatah 53 orang, jauh dari yang dibutuhkan," katanya.
Ia mengaku, untuk menambal kekurangan tersebut, pihaknya terpaksa melakukan rekrutmen pegawai kontrak, termasuk untuk guru.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Ada ribuan pegawai kontrak di Pemkab Jembrana, seluruhnya direkrut tanpa melalui seleksi, sehingga sering tidak sesuai kebutuhan," kata Wakil Ketua DPRD Jembrana, I Wayan Wardana, di Negara, Jumat.
Menurutnya, meskipun kekurangan pegawai, rekrutmen pegawai kontrak seharusnya melalui seleksi, sehingga diperoleh tenaga yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan.
Dari pantauan yang dilakukannya, ia mengaku, banyak menemukan pegawai kontrak yang tidak bisa bekerja maksimal, karena tidak memiliki keahlian.
"Kalau asal rekrut pegawai kontrak, sementara kualitas kerja mereka rendah, bukannya akan membantu birokrasi justru akan memberatkan keuangan daerah," ujarnya.
Ia mengungkapkan, di DPRD Jembrana saja saat ini jumlah pegawai harian lepas ditambah pegawai kontrak, jumlahnya lebih banyak dari yang PNS.
Sementara di eksekutif, katanya, jumlah pegawai kontrak mencapai 1.919 orang yang praktis akan menghabiskan anggaran, termasuk dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tahun 2015 dirancang Rp70 miliar.
Dalam berbagai kesempatan, Bupati I Putu Artha mengeluhkan kekurangan pegawai, sementara kuota penerimaan CPNS dari pemerintah pusat sangat kecil.
Menurutnya, saat ini Pemkab Jembrana kekurangan 1.898 pegawai, yang sebagian besar untuk guru Sekolah Dasar yang mencapai 678 orang.
"Saya sudah bersurat ke kementerian terkait minta tambahan kuota CPNS. Tahun ini kami hanya mendapatkan jatah 53 orang, jauh dari yang dibutuhkan," katanya.
Ia mengaku, untuk menambal kekurangan tersebut, pihaknya terpaksa melakukan rekrutmen pegawai kontrak, termasuk untuk guru.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014