Nusa Dua (Antara Bali) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut sepakat menandatangani kerja sama keamanan di kawasan operasi minyak dan gas.
"Faktor non-teknis seperti gangguan keamanan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target produksi nasional," kata Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas, J Widjonarko di saat membuka Konferensi Keamanan SKK Migas-Kontraktor KKS di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu.
Penandatanganan itu menyangkut kerja sama SKK Migas dengan TNI AD mengenai penguatan pembinaan teritorial di wilayah kerja SKK Migas yang ditandatangani bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Kerja sama tersebut meliputi kemampuan teritorial, pembinaan ketahanan wilayah, komunikasi sosial dan bakti TNI terpadu.
SKK Migas juga memperpanjang kerja sama dengan TNI AL terkait penyelenggaraan pengamanan dan pengawasan terhadap fasilitas dan kegiatan usaha hulu migas di lepas pantai perairan yuridiksi nasional yang ditandatangani bersama Komandan Armada Timur Laksamana Muda Arie Hendrikus Sembiring.
Sejak tahun 2005, SKK Migas memang telah menjalin kerja sama yang meliputi pengamanan dan pengawasan fasilitas dan kegiatan hulu migas dari ancaman gangguan keamanan di laut.
Kerja sama juga dilakukan dalam bentuk "search and rescue", penugasan personel TNI AL di wilayah operasi hulu migas di perairan perbatasan hingga pemetaan fasilitas hulu migas.
Selain itu TNI AL juga membantu pembersihan ranjau darat, amunisi dan bahan peledak di wilayah kerja migas serta bantuan peralatan pendukung operasional hulu migas.
Selain dengan TNI AL dan TNI AD, kerja sama juga dilakukan dengan aparat Polri.
Berdasarkan data dari SKK Migas, hingga September 2014 tercatat telah terjadi 103 kasus gangguan keamanan yang meliputi pencurian peralatan, pencurian minyak, penutupan akses jalan, demonstrasi dan masalah lainnya.
"Jumlah itu turun signifikan dibandingkan periode sama tahun 2013 sebanyak 863 kasus," ucapnya.
Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana menjelaskan bahwa selain gangguan keamanan, pihaknya juga mengantisipasi potensi kerugian akibat gangguan keamanan itu.
"Pernah terjadi satu dua kali di lapangan. Di laut juga terjadi penyelundupan minyak mentah ke luar negeri. Itu menunjukkan adanya eskalasi krimimalitas," imbuhnya.
Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyambut baik adanya kerja sama itu mengingat sektor migas, kata dia, menyumbang pendapatan bagi negara hingga 30 persen.
Pengamanan terhadap potensi sumber-sumber minyakpun menjadi prioritas TNI termasuk di wilayah perbatasan dengan sejumlah negara tetangga.
"Aparat TNI AD sudah tergelar dan tidak ada masalah. Kami terlibat baik pada produksi maupun distribusi. Bayangkan jika distribusi terhambat, sehingga kita harus amankan bersama," tegasnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Faktor non-teknis seperti gangguan keamanan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target produksi nasional," kata Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas, J Widjonarko di saat membuka Konferensi Keamanan SKK Migas-Kontraktor KKS di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu.
Penandatanganan itu menyangkut kerja sama SKK Migas dengan TNI AD mengenai penguatan pembinaan teritorial di wilayah kerja SKK Migas yang ditandatangani bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Kerja sama tersebut meliputi kemampuan teritorial, pembinaan ketahanan wilayah, komunikasi sosial dan bakti TNI terpadu.
SKK Migas juga memperpanjang kerja sama dengan TNI AL terkait penyelenggaraan pengamanan dan pengawasan terhadap fasilitas dan kegiatan usaha hulu migas di lepas pantai perairan yuridiksi nasional yang ditandatangani bersama Komandan Armada Timur Laksamana Muda Arie Hendrikus Sembiring.
Sejak tahun 2005, SKK Migas memang telah menjalin kerja sama yang meliputi pengamanan dan pengawasan fasilitas dan kegiatan hulu migas dari ancaman gangguan keamanan di laut.
Kerja sama juga dilakukan dalam bentuk "search and rescue", penugasan personel TNI AL di wilayah operasi hulu migas di perairan perbatasan hingga pemetaan fasilitas hulu migas.
Selain itu TNI AL juga membantu pembersihan ranjau darat, amunisi dan bahan peledak di wilayah kerja migas serta bantuan peralatan pendukung operasional hulu migas.
Selain dengan TNI AL dan TNI AD, kerja sama juga dilakukan dengan aparat Polri.
Berdasarkan data dari SKK Migas, hingga September 2014 tercatat telah terjadi 103 kasus gangguan keamanan yang meliputi pencurian peralatan, pencurian minyak, penutupan akses jalan, demonstrasi dan masalah lainnya.
"Jumlah itu turun signifikan dibandingkan periode sama tahun 2013 sebanyak 863 kasus," ucapnya.
Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana menjelaskan bahwa selain gangguan keamanan, pihaknya juga mengantisipasi potensi kerugian akibat gangguan keamanan itu.
"Pernah terjadi satu dua kali di lapangan. Di laut juga terjadi penyelundupan minyak mentah ke luar negeri. Itu menunjukkan adanya eskalasi krimimalitas," imbuhnya.
Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyambut baik adanya kerja sama itu mengingat sektor migas, kata dia, menyumbang pendapatan bagi negara hingga 30 persen.
Pengamanan terhadap potensi sumber-sumber minyakpun menjadi prioritas TNI termasuk di wilayah perbatasan dengan sejumlah negara tetangga.
"Aparat TNI AD sudah tergelar dan tidak ada masalah. Kami terlibat baik pada produksi maupun distribusi. Bayangkan jika distribusi terhambat, sehingga kita harus amankan bersama," tegasnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014