Denpasar (Antara Bali) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) I Gusti Ngurah Arya Wedakarna akan memperjuangkan kembali agar Bali mendapatkan otonomi khusus, karena dengan langkah tersebut keberimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi seimbang.
"Yang perlu kita godok adalah undang-undang terkait provinsi, karena selama ini Provinsi Bali masih mengacu pada UU Provinsi Bali tahun 1958. Undang-undang ini juga masih digunakan oleh NTB dan NTT ketika terbentuknya pemerintahan Sunda Kecil yang bergabung dalam NKRI," katanya pada acara silatuhrami di Gedung DPD-RI Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan bersama senator asal Bali, termasuk juga dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk memperjuangkan agar undang-undang tersebut dilakukan peninjauan atau ada revisi.
"Dengan langkah ini para senator dari ketiga provinsi akan bersama-sama melakukan kajian yang memungkinkan untuk memperjuangkan otonomi khusus. Karena perimbangan keuangan yang didapat saat ini belum sesuai dengan pendapatan dari devisa yang disetorkan ke pusat," ucapnya.
Arya Wedakarna lebih lanjut mengatakan pendapatan dari devisa yang mencapai triliunan rupiah dari Bali, namun pengembaliannya dari pusat tidaklah berimbang.
"Karena itulah para senator asal Bali akan terus melakukan lobi-lobi politik sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat Pulau Dewata bisa diwujudkan," ucap Arya Wedakarna yang juga Rektor Universitas Mahendradatta Denpasar.
Ia mengatakan melalui kesempatan yang diberikan oleh rakyat Bali ini sebagai anggota senator, kata dia, pihaknya terus melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat bawah yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penggodokan permasalahan, kemudian diajukan dalam sidang-sidang di parlemen.
"Jika pemerintah pusat melihat dari potensi yang dimiliki Bali sebagai destinasi wisata dunia, maka sudah sewajarnya mendapatkan hak kekhususan, termasuk juga keberimbangan keuangan," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya terus menggali masukan dari masyarakat bawah, termasuk juga instansi terkait supaya bisa memperjuangkan bersama-sama di parlemen dan pemerintah pusat.
"Kami selalu mengharapkan aspirasi dari masyarakat dan strategi untuk mewujudkan harapan warga Bali, sehingga Bali bisa maju dan masyarakatnya sejahtera" katanya. (MFD)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Yang perlu kita godok adalah undang-undang terkait provinsi, karena selama ini Provinsi Bali masih mengacu pada UU Provinsi Bali tahun 1958. Undang-undang ini juga masih digunakan oleh NTB dan NTT ketika terbentuknya pemerintahan Sunda Kecil yang bergabung dalam NKRI," katanya pada acara silatuhrami di Gedung DPD-RI Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan bersama senator asal Bali, termasuk juga dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk memperjuangkan agar undang-undang tersebut dilakukan peninjauan atau ada revisi.
"Dengan langkah ini para senator dari ketiga provinsi akan bersama-sama melakukan kajian yang memungkinkan untuk memperjuangkan otonomi khusus. Karena perimbangan keuangan yang didapat saat ini belum sesuai dengan pendapatan dari devisa yang disetorkan ke pusat," ucapnya.
Arya Wedakarna lebih lanjut mengatakan pendapatan dari devisa yang mencapai triliunan rupiah dari Bali, namun pengembaliannya dari pusat tidaklah berimbang.
"Karena itulah para senator asal Bali akan terus melakukan lobi-lobi politik sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat Pulau Dewata bisa diwujudkan," ucap Arya Wedakarna yang juga Rektor Universitas Mahendradatta Denpasar.
Ia mengatakan melalui kesempatan yang diberikan oleh rakyat Bali ini sebagai anggota senator, kata dia, pihaknya terus melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat bawah yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan penggodokan permasalahan, kemudian diajukan dalam sidang-sidang di parlemen.
"Jika pemerintah pusat melihat dari potensi yang dimiliki Bali sebagai destinasi wisata dunia, maka sudah sewajarnya mendapatkan hak kekhususan, termasuk juga keberimbangan keuangan," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya terus menggali masukan dari masyarakat bawah, termasuk juga instansi terkait supaya bisa memperjuangkan bersama-sama di parlemen dan pemerintah pusat.
"Kami selalu mengharapkan aspirasi dari masyarakat dan strategi untuk mewujudkan harapan warga Bali, sehingga Bali bisa maju dan masyarakatnya sejahtera" katanya. (MFD)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014