Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika minta agar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional digalakkan kepada masyarakat untuk mempercepat upaya menyinergikan dengan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).
Galakkan sosialisasi kepada masyarakat karena jika makin banyak warga yang beralih ke JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka makin bagus bagi JKBM sehingga bisa memperluas layanan dan dananya dapat digunakan untuk promotif dan preventif," katanya saat menerima audiensi dari Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XI (Bali Nusra) di Denpasar, Senin.
Ia mengemukakan, dengan adanya sinergi JKBM dengan JKN, maka program kesehatan milik pemerintah pusat ini nantinya akan mencakup 60 persen dari empat juta masyarakat Bali yang merupakan peserta JKBM yang berasal dari masyarakat kalangan mampu. Sedangkan bagi kalangan yang tidak mampu akan dicakup oleh JKBM.
Pastika menambahkan untuk lebih efektifnya sosialisasi bisa dilakukan saat kegiatan Simakrama atau temu wicara rutin Gubernur atau dalam Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) dengan menyebarkan brosur karena semua orang yang hadir pasti akan mendengar sosialisasi yang dilakukan.
Dia juga mengharapkan agar BPJS dapat menyasar pada karyawan hotel sehingga anggaran dana JKBM bisa benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat yang kurang mampu.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XI (Bali Nusra) Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja sama Pemprov Bali sehingga sampai saat ini tercatat sudah 1,7 juta penduduk dari empat juta penduduk di Bali dari berbagai segmen sudah terintegrasi dengan BPJS.
Sedangkan untuk pekerja mandiri sampai saat ini sudah mencapai 125.000 penduduk. Terkait karyawan hotel yang disasar untuk mengikuti BPJS, menurut dia, selama ini telah dilakukan simulasi kepada perusahaan mereka. "Selama ini telah kami lakukan simulasi ke perusahaan dan hotel-hotel, jika dalam setahun biasanya mereka mengeluarkan biaya sebanyak Rp2,5 miliar, maka jika menggunakan BPJS mereka hanya menghabiskan Rp800 juta sehingga sisa angggaran bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain," ucapnya.
Selain itu terkait kekhawatiran mereka dengan kurang nyamannya pelayanan yang didapatkan jika menggunakan BPJS, Ayu Sri menambahkan bahwa mereka tidak akan kehilangan kenyamanan karena dengan BPJS mereka sudah membeli tingkat kenyamanan.
Sementara terkait dengan adanya Kartu Indonesia Sehat yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah, dikatakan bahwa KIS sama saja dengan JKN namun cakupannya lebih luas.
Menurutnya jika dulunya hanya 86,4 jiwa yang dianggarkan dalam APBN maka untuk saat ini sudah mencapai 88,1 jiwa yang dikhususkan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (gelandangan).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pastika sangat mengapresiasi mengingat masih banyaknya warga Bali terutama yang mengalami gangguan jiwa yang memerlukan bantuan. "Jadi dengan adanya Kartu Indonesia Sehat kami berharap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa bisa tertangani," ujarnya. (MFD)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Galakkan sosialisasi kepada masyarakat karena jika makin banyak warga yang beralih ke JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka makin bagus bagi JKBM sehingga bisa memperluas layanan dan dananya dapat digunakan untuk promotif dan preventif," katanya saat menerima audiensi dari Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XI (Bali Nusra) di Denpasar, Senin.
Ia mengemukakan, dengan adanya sinergi JKBM dengan JKN, maka program kesehatan milik pemerintah pusat ini nantinya akan mencakup 60 persen dari empat juta masyarakat Bali yang merupakan peserta JKBM yang berasal dari masyarakat kalangan mampu. Sedangkan bagi kalangan yang tidak mampu akan dicakup oleh JKBM.
Pastika menambahkan untuk lebih efektifnya sosialisasi bisa dilakukan saat kegiatan Simakrama atau temu wicara rutin Gubernur atau dalam Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) dengan menyebarkan brosur karena semua orang yang hadir pasti akan mendengar sosialisasi yang dilakukan.
Dia juga mengharapkan agar BPJS dapat menyasar pada karyawan hotel sehingga anggaran dana JKBM bisa benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat yang kurang mampu.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XI (Bali Nusra) Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja sama Pemprov Bali sehingga sampai saat ini tercatat sudah 1,7 juta penduduk dari empat juta penduduk di Bali dari berbagai segmen sudah terintegrasi dengan BPJS.
Sedangkan untuk pekerja mandiri sampai saat ini sudah mencapai 125.000 penduduk. Terkait karyawan hotel yang disasar untuk mengikuti BPJS, menurut dia, selama ini telah dilakukan simulasi kepada perusahaan mereka. "Selama ini telah kami lakukan simulasi ke perusahaan dan hotel-hotel, jika dalam setahun biasanya mereka mengeluarkan biaya sebanyak Rp2,5 miliar, maka jika menggunakan BPJS mereka hanya menghabiskan Rp800 juta sehingga sisa angggaran bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain," ucapnya.
Selain itu terkait kekhawatiran mereka dengan kurang nyamannya pelayanan yang didapatkan jika menggunakan BPJS, Ayu Sri menambahkan bahwa mereka tidak akan kehilangan kenyamanan karena dengan BPJS mereka sudah membeli tingkat kenyamanan.
Sementara terkait dengan adanya Kartu Indonesia Sehat yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah, dikatakan bahwa KIS sama saja dengan JKN namun cakupannya lebih luas.
Menurutnya jika dulunya hanya 86,4 jiwa yang dianggarkan dalam APBN maka untuk saat ini sudah mencapai 88,1 jiwa yang dikhususkan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (gelandangan).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pastika sangat mengapresiasi mengingat masih banyaknya warga Bali terutama yang mengalami gangguan jiwa yang memerlukan bantuan. "Jadi dengan adanya Kartu Indonesia Sehat kami berharap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa bisa tertangani," ujarnya. (MFD)
Editor : Mayolus Fajar Dwiyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014