Medan (Antara Bali) - Pengamat ekonomi Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo
menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo tampaknya harus lebih kerja
keras karena ternyata susunan kabinetnya dinilai masyarakat meragukan.
"Dilihat sementara dan berdiskusi dengan para ekonom, para menteri yang diangkat tidak ada yang prestasinya membanggakan selama ini bahkan ada yang dinilai tidak tepat seperti untuk pejabat Bappenas yang diambil dari berlatar belakang pendidikan bukan ekonomi," katanya di Medan, Minggu malam.
Padahal merancang pembangunan dari dulu adalah para ekonom.
Masyarakat semakin meragukan kinerja kabinet baru itu, setelah ada terdapat 15 orang partai yang diragukan akan lebih memikirkan kepentingan partainya.
Diakuinya, ada beberapa profesional perusahaan yang masuk dalam kabinet itu, tetapi belum bisa memberi jaminan kuat.
"Mengurus perusahaan dan kementerian berbeda. Menjadi menteri artinya mengurus permasalahan negara yang jauh lebih kompleks," katanya.
Kinerja kementerian itu semakin dikhawatirkan, kalau ke depan para menteri itu melakukan kesalahan penempatan para dirjennya.
"Kalau itu terjadi, maka Pemerintahan Jokowi akan semakin harus kerja ekstra untuk memenuhi keinginan besar masyarakat yang mempercayai Presiden Jokowi bisa lebih banyak membawa perubahan positif bagi Indonesia," kata Wahyu.
Namun begitu, kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara itu, harus dilihat bagaimana respons pasar, seperti nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari ke depan.
Kalau responsnya negatif, artinya kerja Pemerintahan Presiden Jokowi akan semakin berat. Apalagi, mengubah imagi seperti yang diharapkan pasar tidaklah mudah. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Dilihat sementara dan berdiskusi dengan para ekonom, para menteri yang diangkat tidak ada yang prestasinya membanggakan selama ini bahkan ada yang dinilai tidak tepat seperti untuk pejabat Bappenas yang diambil dari berlatar belakang pendidikan bukan ekonomi," katanya di Medan, Minggu malam.
Padahal merancang pembangunan dari dulu adalah para ekonom.
Masyarakat semakin meragukan kinerja kabinet baru itu, setelah ada terdapat 15 orang partai yang diragukan akan lebih memikirkan kepentingan partainya.
Diakuinya, ada beberapa profesional perusahaan yang masuk dalam kabinet itu, tetapi belum bisa memberi jaminan kuat.
"Mengurus perusahaan dan kementerian berbeda. Menjadi menteri artinya mengurus permasalahan negara yang jauh lebih kompleks," katanya.
Kinerja kementerian itu semakin dikhawatirkan, kalau ke depan para menteri itu melakukan kesalahan penempatan para dirjennya.
"Kalau itu terjadi, maka Pemerintahan Jokowi akan semakin harus kerja ekstra untuk memenuhi keinginan besar masyarakat yang mempercayai Presiden Jokowi bisa lebih banyak membawa perubahan positif bagi Indonesia," kata Wahyu.
Namun begitu, kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara itu, harus dilihat bagaimana respons pasar, seperti nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari ke depan.
Kalau responsnya negatif, artinya kerja Pemerintahan Presiden Jokowi akan semakin berat. Apalagi, mengubah imagi seperti yang diharapkan pasar tidaklah mudah. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014