Jakarta (Antara Bali) - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S
Pane mengharapkan Menteri Komunikasi dan Informasi terpilih pada kabinet
Joko Widodo memiliki ketegasan dan keberanian memblokir dan menutup
berbagai situs maupun media sosial kelompok teroris.
"IPW menilai ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Jokowi masih cukup tinggi. Pada pemerintahan Presiden SBY, Menkominfo tidak bersikap tegas untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial kalangan teroris, akibatnya para teroris bisa dengan bebas menyosialisasikan misi, ajaran, dan gerakannya," kata Neta melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.
Menurut IPW para teroris bisa dengan bebas membangkitkan emosional kalangan muda untuk kemudian mengajak mereka bergabung melalui situs dan jejaring sosial. Situs teroris juga dinilai bebas memaparkan cara-cara membuat bom atau bahan peledak lainnya.
Kondisi tersebut menurut dia, membuat peta daerah rawan teroris dan sentra pembuatan senjata rakitan juga kian melebar.
"Ironisnya, ibukota Jakarta menduduki posisi nomor dua sebagai daerah rawan teroris saat ini. Urutan pertama Sulteng, kemudian Jakarta, Aceh, Sumut, Lampung, Klaten, Solo, Jatim, Bima, Maluku, dan Papua. Sentra pembuatan senjata rakitan pun melebar ke Lampung, Cipacing (Jabar), dan Klaten (Jateng)," ujar dia.
Neta memandang Presiden Jokowi perlu menekan perkembangan potensi terorisme ini. Caranya antara lain, Menkominfo kabinet Jokowi harus mau dan mampu memblokir semua situs dan media sosial kalangan teroris.
Di sisi lain instansi pemerintah, seperti Imigrasi, Bea Cukai dan lainnya harus terus menerus berkordinasi dengan BNPT, Polri, dan institusi intelijen.
Antisipasi maksimal ini menurutnya, diperlukan mengingat ada ratusan pemuda Indonesia yang saat ini bergabung dengan ISIS di jazirah Arab dan setiap saat mereka bisa pulang ke Indonesia untuk menebar sikap radikalnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"IPW menilai ancaman terorisme di era pemerintahan Presiden Jokowi masih cukup tinggi. Pada pemerintahan Presiden SBY, Menkominfo tidak bersikap tegas untuk menutup tuntas berbagai situs dan media sosial kalangan teroris, akibatnya para teroris bisa dengan bebas menyosialisasikan misi, ajaran, dan gerakannya," kata Neta melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.
Menurut IPW para teroris bisa dengan bebas membangkitkan emosional kalangan muda untuk kemudian mengajak mereka bergabung melalui situs dan jejaring sosial. Situs teroris juga dinilai bebas memaparkan cara-cara membuat bom atau bahan peledak lainnya.
Kondisi tersebut menurut dia, membuat peta daerah rawan teroris dan sentra pembuatan senjata rakitan juga kian melebar.
"Ironisnya, ibukota Jakarta menduduki posisi nomor dua sebagai daerah rawan teroris saat ini. Urutan pertama Sulteng, kemudian Jakarta, Aceh, Sumut, Lampung, Klaten, Solo, Jatim, Bima, Maluku, dan Papua. Sentra pembuatan senjata rakitan pun melebar ke Lampung, Cipacing (Jabar), dan Klaten (Jateng)," ujar dia.
Neta memandang Presiden Jokowi perlu menekan perkembangan potensi terorisme ini. Caranya antara lain, Menkominfo kabinet Jokowi harus mau dan mampu memblokir semua situs dan media sosial kalangan teroris.
Di sisi lain instansi pemerintah, seperti Imigrasi, Bea Cukai dan lainnya harus terus menerus berkordinasi dengan BNPT, Polri, dan institusi intelijen.
Antisipasi maksimal ini menurutnya, diperlukan mengingat ada ratusan pemuda Indonesia yang saat ini bergabung dengan ISIS di jazirah Arab dan setiap saat mereka bisa pulang ke Indonesia untuk menebar sikap radikalnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014