Kuta (Antara Bali) - Direktorat Jenderal Kelautan dan Perikanan (Ditjen KP3K) mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan infrastruktur air minum dan tenaga listrik di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
"Dengan adanya infrastruktur tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Pulau-Pulau Kecil Terluar," kata Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, Ditjen KP3K, Rido Miduk Batubara, di Kuta, Bali, Kamis.
Dalam "Workshop" Regional Pembangunan dan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) itu, pihaknya mengatakan Kementrian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementrian Energi Sumberdaya Mineral menyepakati adanya pembangunan PLTS.
Untuk pembangunan tersebut tersebar di 25 lokasi PPKT yang berada di 18 Kabupaten dan sembilan Provinsi di Indonesia dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah tahun 2014 sebesar Rp547 Miliar untuk mendukung infrastruktur air minum dan listrik itu.
"Upaya percepatan pembangunan pulau-pulau kecil tersebut mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Percepatan tersebut tentunya menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat dalam pemanfaatan teknologi. Namun, harus direalisasi dengan kondisi dan kapasitas masyarakat.
"Salah satu bentuk intervensi pembangunan di pulau-pulau kecil yakni melalui penyediaan pembangkit listrik tenaga surya," ujarnya.
Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan elektrifikasi listrik secara nasional dan sebagai penyediaan sumber energi bagi kegiatan sosial dan ekonomi di PPKT.
"Untuk mempercepat pembangunan nasional harus melalui strategi membangun Indonesia dari daerah terisolir," ujarnya.
Selain itu, upaya berkoordinasi dan pemantauan perkembangan perlu dilakukan secara cermat. "Dukungan lintas sektor terutama mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur PPKT perlu dirangkai mulai dari fase awal pembangunan," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Dengan adanya infrastruktur tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Pulau-Pulau Kecil Terluar," kata Direktur Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, Ditjen KP3K, Rido Miduk Batubara, di Kuta, Bali, Kamis.
Dalam "Workshop" Regional Pembangunan dan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) itu, pihaknya mengatakan Kementrian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Kementrian Energi Sumberdaya Mineral menyepakati adanya pembangunan PLTS.
Untuk pembangunan tersebut tersebar di 25 lokasi PPKT yang berada di 18 Kabupaten dan sembilan Provinsi di Indonesia dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah tahun 2014 sebesar Rp547 Miliar untuk mendukung infrastruktur air minum dan listrik itu.
"Upaya percepatan pembangunan pulau-pulau kecil tersebut mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Percepatan tersebut tentunya menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat dalam pemanfaatan teknologi. Namun, harus direalisasi dengan kondisi dan kapasitas masyarakat.
"Salah satu bentuk intervensi pembangunan di pulau-pulau kecil yakni melalui penyediaan pembangkit listrik tenaga surya," ujarnya.
Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan elektrifikasi listrik secara nasional dan sebagai penyediaan sumber energi bagi kegiatan sosial dan ekonomi di PPKT.
"Untuk mempercepat pembangunan nasional harus melalui strategi membangun Indonesia dari daerah terisolir," ujarnya.
Selain itu, upaya berkoordinasi dan pemantauan perkembangan perlu dilakukan secara cermat. "Dukungan lintas sektor terutama mengoptimalkan pengelolaan infrastruktur PPKT perlu dirangkai mulai dari fase awal pembangunan," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014