Denpasar (Antara Bali) - Pengamat sosial dan politik Dr Nyoman Subanda mengatakan, sikap Presiden Joko Widodo dalam menyusun menteri kabinet penuh kehati-hatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menandai rekam jejak nama-nama yang disodorkan untuk menjadi menteri tersebut.
"Pandangan saya sikap yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan susunan kabinet menteri penuh hati-hati dalam upaya menjaring menterinya tidak ada yang tersangkut dengan korupsi, itu langkah positif," katanya di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, memang ada kesan di publik sikap Jokowi terlambat mengumumkan susunan kabinet. Karena presiden beberapa kali sejak dilantik MPR-RI (20/10) menyatakan akan secepatnya mengumumkan susunan menteri kabinetnya.
"Pak Jokowi bahkan dalam pernyataan akan secepatnya mengumumkan kabinet menteri. Namun hingga empat hari sejak pelantikan belum ada kepastian kapan akan diumumkan," ucap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
Hal tersebut, kata dia, kesan dari publik menanggapi sikap Presiden Jokowi akhirnya terjadi spekulasi politik. Padahal untuk menentukan pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan adalah hak prerogratif presiden.
"Namun kenyataan Pak Presiden sikap kehati-hatian dalam menentukan menteri adalah langkah tepat, sehingga pemerintahan ke depan akan lebih baik dan bebas dari korupsi," ujar pria asal Buleleng itu.
Subanda mengatakan dengan tidak ada kepastian kapan akan diumumkan susunan kabinet menteri itu, tentu akan berpengaruh juga terhadap pandangan masyarakat yang selama ini sudah memberi kepercayaan memimpin negara kepada Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Saya berharap kepada presiden untuk secepatnya mengumumkan susunan kabinet menteri, sehingga roda pemerintahan segera bergerak. Seperti apa yang disampaikan pidato Pak Presiden di Gedung DPR/MPR itu," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pandangan saya sikap yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan susunan kabinet menteri penuh hati-hati dalam upaya menjaring menterinya tidak ada yang tersangkut dengan korupsi, itu langkah positif," katanya di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, memang ada kesan di publik sikap Jokowi terlambat mengumumkan susunan kabinet. Karena presiden beberapa kali sejak dilantik MPR-RI (20/10) menyatakan akan secepatnya mengumumkan susunan menteri kabinetnya.
"Pak Jokowi bahkan dalam pernyataan akan secepatnya mengumumkan kabinet menteri. Namun hingga empat hari sejak pelantikan belum ada kepastian kapan akan diumumkan," ucap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
Hal tersebut, kata dia, kesan dari publik menanggapi sikap Presiden Jokowi akhirnya terjadi spekulasi politik. Padahal untuk menentukan pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan adalah hak prerogratif presiden.
"Namun kenyataan Pak Presiden sikap kehati-hatian dalam menentukan menteri adalah langkah tepat, sehingga pemerintahan ke depan akan lebih baik dan bebas dari korupsi," ujar pria asal Buleleng itu.
Subanda mengatakan dengan tidak ada kepastian kapan akan diumumkan susunan kabinet menteri itu, tentu akan berpengaruh juga terhadap pandangan masyarakat yang selama ini sudah memberi kepercayaan memimpin negara kepada Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Saya berharap kepada presiden untuk secepatnya mengumumkan susunan kabinet menteri, sehingga roda pemerintahan segera bergerak. Seperti apa yang disampaikan pidato Pak Presiden di Gedung DPR/MPR itu," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014