Jakarta (Antara Bali) - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)
menganggap ditolaknya Pengujian Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU
MD3) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah lawakan karena
penerapannya yang tidak masuk akal.
"Ya logikanya lucu banget, yang menang malah jadi oposisi di parlemen kan lucu itu?" Katanya sambil tertawa di Balaikota, Jakarta, Selasa.
Jokowi mengisyaratkan agar masyarakat waspada terhadap imbas pemberlakuan UU MD3.
"Tentu saja ini persoalan elit yang nantinya akan berimbas pada masyarakat," kata Jokowi.
Namun, Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut terkait imbas tersebut karena pemilihan komisi belum dilakukan.
"Kan belum pembagian pemilihan ketua, pemilihan komisi juga belum dilakukan. Saya tidak bisa komentar," katanya.
"Kita hormati keputusan MK. Tapi nanti masyarakat yang menilai sebetulnya dengan MD3 ini masyarakat diuntungkan atau tidak. Nanti yang lihat masyarakat," katanya.
Jokowi mengaku, tidak melakukan pendekatan pada Koalisi Merah Putih untuk memuluskan pemerintahannya kelak.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan dirinya tidak mengkhawatirkan isu jika nantinya KMP akan menjegal pemerintahannya di parlemen melalui UU MD3 tersebut dengan melakukan voting memilih ketua parlemen dari koalisi mereka.
Jokowi menganalogikan, partai pendukungnya di DKI yang tak lebih dari 11 persen tidak menjadi penghambat dalam pemerintahannya.
"Tidak seperti itu. Lihat saja di sini di DKI, tidak masalah, di sini (DKI) cuma berapa persen kita? cuma 11 persen, kamu lihat ada masalah tidak? Paling agak rame-rame dikit. Tapi ada masalah tidak?" katanya.
Ditolaknya Pengujian UU MD3 oleh MK berpengaruh pada konstelasi kekuatan di parlemen, di mana kekuatan di parlemen akan dimiliki Koalisi Merah Putih, mulai pimpinan DPR RI hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan keputusan di DPR RI akan lebih mudah diambil. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Ya logikanya lucu banget, yang menang malah jadi oposisi di parlemen kan lucu itu?" Katanya sambil tertawa di Balaikota, Jakarta, Selasa.
Jokowi mengisyaratkan agar masyarakat waspada terhadap imbas pemberlakuan UU MD3.
"Tentu saja ini persoalan elit yang nantinya akan berimbas pada masyarakat," kata Jokowi.
Namun, Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut terkait imbas tersebut karena pemilihan komisi belum dilakukan.
"Kan belum pembagian pemilihan ketua, pemilihan komisi juga belum dilakukan. Saya tidak bisa komentar," katanya.
"Kita hormati keputusan MK. Tapi nanti masyarakat yang menilai sebetulnya dengan MD3 ini masyarakat diuntungkan atau tidak. Nanti yang lihat masyarakat," katanya.
Jokowi mengaku, tidak melakukan pendekatan pada Koalisi Merah Putih untuk memuluskan pemerintahannya kelak.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan dirinya tidak mengkhawatirkan isu jika nantinya KMP akan menjegal pemerintahannya di parlemen melalui UU MD3 tersebut dengan melakukan voting memilih ketua parlemen dari koalisi mereka.
Jokowi menganalogikan, partai pendukungnya di DKI yang tak lebih dari 11 persen tidak menjadi penghambat dalam pemerintahannya.
"Tidak seperti itu. Lihat saja di sini di DKI, tidak masalah, di sini (DKI) cuma berapa persen kita? cuma 11 persen, kamu lihat ada masalah tidak? Paling agak rame-rame dikit. Tapi ada masalah tidak?" katanya.
Ditolaknya Pengujian UU MD3 oleh MK berpengaruh pada konstelasi kekuatan di parlemen, di mana kekuatan di parlemen akan dimiliki Koalisi Merah Putih, mulai pimpinan DPR RI hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan keputusan di DPR RI akan lebih mudah diambil. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014