Negara (Antara Bali) - LSM Forum Transparansi (Fortrans) Jembrana, menyesalkan Ranperda Parkir Berlangganan macet dalam pembahasan di DPRD Jembrana, padahal sektor ini bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar.
"Saya tahu Ranperda tersebut sudah diserahkan eksekutif ke DPRD, tapi sampai sekarang pembahasannya tidak jalan, sehingga terkesan tidak ada tindaklanjut terhadap rencana parkir berlangganan," kata Koordinator Fortrans Jembrana, Ketut Sujana alias Cong, di Negara, Kamis.
Menurutnya, semakin lama Ranperda tersebut ditunda, makin besar kerugian Kabupaten Jembrana, yang dari perhitungannya mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
Ia mengatakan, pada tahun 2012, pihaknya menghitung ada 71 ribu kendaraan di daerah ini, yang bisa dikenai parkir berlangganan saat membayar pajak kendaraannya.
"Dari perhitungan kami, jika diterapkan parkir berlangganan, PAD Jembrana dari sektor ini akan bertambah Rp2 miliar sampai Rp3 miliar setiap tahun, dibandingkan dengan sistem saat ini," ujarnya.
Ketua DPRD Jembrana, Ketut Sugiasa saat dikonfirmasi mengatakan, pembahasan Ranperda tersebut masih ditunda, karena perlu kajian lagi.
"Kajian tersebut menyangkut banyak hal, yang akan disampaikan dalam pandangan fraksi, bersamaan dengan penyusunan APBD 2015," kata politisi, yang pada periode sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua DPRD Jembrana ini.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Saya tahu Ranperda tersebut sudah diserahkan eksekutif ke DPRD, tapi sampai sekarang pembahasannya tidak jalan, sehingga terkesan tidak ada tindaklanjut terhadap rencana parkir berlangganan," kata Koordinator Fortrans Jembrana, Ketut Sujana alias Cong, di Negara, Kamis.
Menurutnya, semakin lama Ranperda tersebut ditunda, makin besar kerugian Kabupaten Jembrana, yang dari perhitungannya mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
Ia mengatakan, pada tahun 2012, pihaknya menghitung ada 71 ribu kendaraan di daerah ini, yang bisa dikenai parkir berlangganan saat membayar pajak kendaraannya.
"Dari perhitungan kami, jika diterapkan parkir berlangganan, PAD Jembrana dari sektor ini akan bertambah Rp2 miliar sampai Rp3 miliar setiap tahun, dibandingkan dengan sistem saat ini," ujarnya.
Ketua DPRD Jembrana, Ketut Sugiasa saat dikonfirmasi mengatakan, pembahasan Ranperda tersebut masih ditunda, karena perlu kajian lagi.
"Kajian tersebut menyangkut banyak hal, yang akan disampaikan dalam pandangan fraksi, bersamaan dengan penyusunan APBD 2015," kata politisi, yang pada periode sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua DPRD Jembrana ini.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014