Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam meningkatkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) sebagai instrumen penting dalam kerangka mewujudkan reformasi birokrasi.
"Hal itu sangat penting dalam menyempurnakan nilai Lakip yang kini masih bertengger pada level CC (memadai)," kata Kepala Biro Humas Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra di Denpasar, Minggu.
Pemprov Bali sempat mendatangkan Deputi Menpan-RB untuk memberikan pembinaan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan melakukan studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam kunjungan ke DIY, Jumat (19/9), Gubernur Bali Made Mangku Pastika menugaskan Wagub Ketut Sudikerta untuk memimpin rombongan pimpinan SKPD tersebut.
Kegiatan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai upaya dan strategi Pemprov DIY yang berhasil meraih nilai A dalam penilaian Lakip Tahun 2013.
Pemprov Bali bertekad melakukan optimalisasi pelaksanaan berbagai program unggulan yang manfaatnya mulai dirasakan oleh masyarakat. Hal itu dilakukan dengan memantapkan upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
Wagub Sudikerta menjelaskan bahwa studi banding ke Yogyakarta merupakan tindak lanjut arahan Menpan-RB dan Gubernur Pastika untuk menyempurnakan tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja jajaran Pemprov Bali.
Pemprov Bali dalam tata kelola keuangan telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. "Namun kita tidak boleh berhenti hanya pada tata kelola keuangan, karena akuntabilitas kinerja juga menjadi bagian yang sangat penting," ujar Wagub Sudikerta.
Oleh sebab itu, dia berharap LAKIP harus mendapatkan perhatian seperti Pemprov DIY yang berhasil mendapat nilai A di tahun 2013. "Informasi yang kita peroleh dari pihak Menpan-RB bahwa DIY merupakan satu-satunya provinsi yang maraih nilai A," tambahnya.
Wagub juga berharap seluruh pimpinan SKPD Bali sungguh-sungguh memanfaatkan kegiatan tersebut. "Gali ilmu sebanyak-banyaknya untuk diterapkan dalam penyempurnaan LAKIP di Bali," ujarnya mengingatkan.
Rombongan studi banding Pemprov Bali diterima Sekda Provinsi DIY Drs. Ichsanuri di Gedung Pracimasono, Komplek Kepatihan Danurejo.
Sekda Ichsanuri didampingi Kepala Bappeda dan Kadispenda DIY mengungkapkan bahwa nilai A yang berhasil diraih dalam pengelolaan LAKIP merupakan buah kerja keras yang cukup panjang dari jajarannya.
"Enam tahun silam nilai kami paling rendah yaitu DD. Kami terus melakukan pembenahan internal dan melakukan konsultasi ke Menpan-RB hingga meraih nilai A dalam penilaian tahun 2013," ujarnya.
Lebih dari itu, Pemprov DIY juga terus melakukan pembenahan dalam penataan dan pengelolaan aset yang menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.
"Kami meningkatkan insentif bagi pengelola barang dan menyempurnakan sistemnya," ujar Sekda Ichsanuri. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Hal itu sangat penting dalam menyempurnakan nilai Lakip yang kini masih bertengger pada level CC (memadai)," kata Kepala Biro Humas Pemprov Bali Dewa Gede Mahendra Putra di Denpasar, Minggu.
Pemprov Bali sempat mendatangkan Deputi Menpan-RB untuk memberikan pembinaan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan melakukan studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam kunjungan ke DIY, Jumat (19/9), Gubernur Bali Made Mangku Pastika menugaskan Wagub Ketut Sudikerta untuk memimpin rombongan pimpinan SKPD tersebut.
Kegiatan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai upaya dan strategi Pemprov DIY yang berhasil meraih nilai A dalam penilaian Lakip Tahun 2013.
Pemprov Bali bertekad melakukan optimalisasi pelaksanaan berbagai program unggulan yang manfaatnya mulai dirasakan oleh masyarakat. Hal itu dilakukan dengan memantapkan upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
Wagub Sudikerta menjelaskan bahwa studi banding ke Yogyakarta merupakan tindak lanjut arahan Menpan-RB dan Gubernur Pastika untuk menyempurnakan tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja jajaran Pemprov Bali.
Pemprov Bali dalam tata kelola keuangan telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. "Namun kita tidak boleh berhenti hanya pada tata kelola keuangan, karena akuntabilitas kinerja juga menjadi bagian yang sangat penting," ujar Wagub Sudikerta.
Oleh sebab itu, dia berharap LAKIP harus mendapatkan perhatian seperti Pemprov DIY yang berhasil mendapat nilai A di tahun 2013. "Informasi yang kita peroleh dari pihak Menpan-RB bahwa DIY merupakan satu-satunya provinsi yang maraih nilai A," tambahnya.
Wagub juga berharap seluruh pimpinan SKPD Bali sungguh-sungguh memanfaatkan kegiatan tersebut. "Gali ilmu sebanyak-banyaknya untuk diterapkan dalam penyempurnaan LAKIP di Bali," ujarnya mengingatkan.
Rombongan studi banding Pemprov Bali diterima Sekda Provinsi DIY Drs. Ichsanuri di Gedung Pracimasono, Komplek Kepatihan Danurejo.
Sekda Ichsanuri didampingi Kepala Bappeda dan Kadispenda DIY mengungkapkan bahwa nilai A yang berhasil diraih dalam pengelolaan LAKIP merupakan buah kerja keras yang cukup panjang dari jajarannya.
"Enam tahun silam nilai kami paling rendah yaitu DD. Kami terus melakukan pembenahan internal dan melakukan konsultasi ke Menpan-RB hingga meraih nilai A dalam penilaian tahun 2013," ujarnya.
Lebih dari itu, Pemprov DIY juga terus melakukan pembenahan dalam penataan dan pengelolaan aset yang menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.
"Kami meningkatkan insentif bagi pengelola barang dan menyempurnakan sistemnya," ujar Sekda Ichsanuri. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014