Jakarta (Antara Bali) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan segera
mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pembayaran gaji karyawan PT
Merpati Nusantara Airline dan PT Kertas Leces yang tertunggak dengan
cara melepas aset kedua perusahaan itu.
"Soal gaji Merpati dan Leces, akan dibahas kembali secara mendalam pada Kamis. Direksi sudah sepakat diselesaikan dengan cara menjual aset yang tidak terkait dengan produksi dan kinerja perusahaan," kata Dahlan, usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa malam.
Permintaan mempercepat penyelesaian tunggakan gaji karyawan kedua perusahaan tersebut disampaikan Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto menyusul semakin besarnya tekanan aksi demo karyawan.
Ia menjelaskan, langkah pelepasan aset untuk membayar gaji karyawan pernah dilakukan pada PT Dirgantara Indonesia dan berhasil diselesaikan.
"Minggu lalu, kami sudah menemukan jalan keluar karena tidak boleh menggunakan uang ini itu ... harus mencari uang yang sah secara hukum. Sudah sepakat dengan direksi bahwa aset berupa perumahan yang tidak digunakan akan dijual," ujarnya.
Dana yang dibutuhkan Merpati untuk pembayaran pesangon dan lainnya sekitar Rp1 triliun, sementara Leces butuh sekitar Rp18 miliar.
Khusus untuk Leces, Dahlan optimis bisa menemukan jalan keluar dengan mencari perusahaan plat merah yang mau bekerjasama memanfaatkan aset berupa tanah.
"Lagi mencari BUMN yang mau bekerja sama dengan Leces untuk membangun sesuatu di tanahnya Leces. Terus nanti Leces dapat uang dari BUMN tersebut untuk membayar pesangon karyawan. Tapi, ini butuh prosedur," kata Dahlan.
Masalah yang lebih besar berada di kasus Merpati, karena dana yang dibutuhkan terbilang sangat besar.
Dalam restrukturisasi Merpati yang tengah dijalankan saat ini, strateginya adalah melepas anak usaha PT Merpati Maintenance Facility (MMF) yang dibeli PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero).
"Tapi dana yang diperoleh dari pelepasan itu maksimal Rp500 miliar, sementara mendesak butuh dana hingga Rp1 triliun," ujarnya.
Untuk itu menurut Dahlan, pihaknya meminta dukungan DPR bagaimana Merpati bisa mendapatkan dana.
"Opsi Penyertaan Modal Negara (PMN) sudah tertutup. Sementara untuk mencari dana memiliki keterbatasan. Tapi yakin ada jalan keluar," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Soal gaji Merpati dan Leces, akan dibahas kembali secara mendalam pada Kamis. Direksi sudah sepakat diselesaikan dengan cara menjual aset yang tidak terkait dengan produksi dan kinerja perusahaan," kata Dahlan, usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa malam.
Permintaan mempercepat penyelesaian tunggakan gaji karyawan kedua perusahaan tersebut disampaikan Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto menyusul semakin besarnya tekanan aksi demo karyawan.
Ia menjelaskan, langkah pelepasan aset untuk membayar gaji karyawan pernah dilakukan pada PT Dirgantara Indonesia dan berhasil diselesaikan.
"Minggu lalu, kami sudah menemukan jalan keluar karena tidak boleh menggunakan uang ini itu ... harus mencari uang yang sah secara hukum. Sudah sepakat dengan direksi bahwa aset berupa perumahan yang tidak digunakan akan dijual," ujarnya.
Dana yang dibutuhkan Merpati untuk pembayaran pesangon dan lainnya sekitar Rp1 triliun, sementara Leces butuh sekitar Rp18 miliar.
Khusus untuk Leces, Dahlan optimis bisa menemukan jalan keluar dengan mencari perusahaan plat merah yang mau bekerjasama memanfaatkan aset berupa tanah.
"Lagi mencari BUMN yang mau bekerja sama dengan Leces untuk membangun sesuatu di tanahnya Leces. Terus nanti Leces dapat uang dari BUMN tersebut untuk membayar pesangon karyawan. Tapi, ini butuh prosedur," kata Dahlan.
Masalah yang lebih besar berada di kasus Merpati, karena dana yang dibutuhkan terbilang sangat besar.
Dalam restrukturisasi Merpati yang tengah dijalankan saat ini, strateginya adalah melepas anak usaha PT Merpati Maintenance Facility (MMF) yang dibeli PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero).
"Tapi dana yang diperoleh dari pelepasan itu maksimal Rp500 miliar, sementara mendesak butuh dana hingga Rp1 triliun," ujarnya.
Untuk itu menurut Dahlan, pihaknya meminta dukungan DPR bagaimana Merpati bisa mendapatkan dana.
"Opsi Penyertaan Modal Negara (PMN) sudah tertutup. Sementara untuk mencari dana memiliki keterbatasan. Tapi yakin ada jalan keluar," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014