Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta memimpin Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) provinsi itu untuk menyampaikan paparan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sudikerta dalam siaran persnya yang diterima di Denpasar, menyampaikan paparan LAKIP tersebut serangkaian kegiatan Koordinasi Evaluasi LAKIP di Kemenpan-RB, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, upaya untuk meningkatkan kualitas penyusunan LAKIP menjadi salah satu perhatian Pemprov Bali setelah pada tahun sebelumnya harus puas dengan nilai cukup.
"Hal tersebut menjadi pelajaran berharga dan cambuk bagi Pemprov Bali dalam penyempurnaan LAKIP Tahun 2014," ujar Sudikerta.
Bersama tim yang terdiri dari Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi dan tiga dinas yaitu Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Kehutanan, pihaknya berupaya mengoptimalkan upaya untuk memenuhi standar terbaik penilaian LAKIP.
Ia menambahkan, yang menjadi fokus bukan hanya capaian yang tersaji dalam angka. "Yang lebih penting adalah kecocokan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat," ucapnya.
Yang jelas, kata dia, ke depannya Pemprov Bali akan tetap berusaha berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Bali tanpa mengabaikan tertib administrasi.
"Hasil yang dicapai dalam penilaian LAKIP nantinya kami harapkan menjadi semangat bagi jajaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali," ujar Sudikerta.
Hasil atas penilaian LAKIP Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota akan diumumkan pada September 2014.
Pada kesempatan pemaparan LAKIP itu, Sudikerta selain menggandeng Anggota DPRD Provinsi Bali Ketut Suwandi, ia juga didampingi sejumlah pimpinan SKPD antara lain Inspektur Provinsi Bali I Ketut Teneng, Kepala Biro Organisasi Yuda Saka, Kepala Bappeda Putu Astawa, Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan IB Wisnuardhana, Kadis Kehutanan IG Wiranatha serta Kadis Kelautan dan Perikanan Made Gunaja.
Rombongan Pemprov Bali diterima Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, Asisten Bidang Kebijakan Regormasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Ronald A Annas dan Kepala Bidang Penyimpanan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Ananda Juarsa.
Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan memberi perhatian pada tertib administrasi yang tertuang dalam LAKIP, sejalan dengan gencarnya upaya pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali melalui berbagai program Bali Mandara.
Pastika secara khusus menugaskan Wagub Ketut Sudikerta mengawal proses penyusunan hingga penilaian LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Ia berharap, hasil penilaian LAKIP tahun ini bisa mengikuti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Sudikerta dalam siaran persnya yang diterima di Denpasar, menyampaikan paparan LAKIP tersebut serangkaian kegiatan Koordinasi Evaluasi LAKIP di Kemenpan-RB, di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, upaya untuk meningkatkan kualitas penyusunan LAKIP menjadi salah satu perhatian Pemprov Bali setelah pada tahun sebelumnya harus puas dengan nilai cukup.
"Hal tersebut menjadi pelajaran berharga dan cambuk bagi Pemprov Bali dalam penyempurnaan LAKIP Tahun 2014," ujar Sudikerta.
Bersama tim yang terdiri dari Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi dan tiga dinas yaitu Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Kehutanan, pihaknya berupaya mengoptimalkan upaya untuk memenuhi standar terbaik penilaian LAKIP.
Ia menambahkan, yang menjadi fokus bukan hanya capaian yang tersaji dalam angka. "Yang lebih penting adalah kecocokan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat," ucapnya.
Yang jelas, kata dia, ke depannya Pemprov Bali akan tetap berusaha berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Bali tanpa mengabaikan tertib administrasi.
"Hasil yang dicapai dalam penilaian LAKIP nantinya kami harapkan menjadi semangat bagi jajaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali," ujar Sudikerta.
Hasil atas penilaian LAKIP Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota akan diumumkan pada September 2014.
Pada kesempatan pemaparan LAKIP itu, Sudikerta selain menggandeng Anggota DPRD Provinsi Bali Ketut Suwandi, ia juga didampingi sejumlah pimpinan SKPD antara lain Inspektur Provinsi Bali I Ketut Teneng, Kepala Biro Organisasi Yuda Saka, Kepala Bappeda Putu Astawa, Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan IB Wisnuardhana, Kadis Kehutanan IG Wiranatha serta Kadis Kelautan dan Perikanan Made Gunaja.
Rombongan Pemprov Bali diterima Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, Asisten Bidang Kebijakan Regormasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawasan Ronald A Annas dan Kepala Bidang Penyimpanan Perumusan Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Ananda Juarsa.
Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan memberi perhatian pada tertib administrasi yang tertuang dalam LAKIP, sejalan dengan gencarnya upaya pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali melalui berbagai program Bali Mandara.
Pastika secara khusus menugaskan Wagub Ketut Sudikerta mengawal proses penyusunan hingga penilaian LAKIP Tahun 2014 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Ia berharap, hasil penilaian LAKIP tahun ini bisa mengikuti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014