Denpasar (Antara Bali) - Menghadapi serangan radikal negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) semua pihak harus melakukan gerakan moral dan menyadarkan pemahaman semua umat, sehingga Indonesia tetap dalam kerangka NKRI dan semangat pluralis.
Demikian dikatakan pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stispol) Wirabakti Denpasar Gusti Made Bagus Wiradharma M.Si di Denpasar menyikapi keberadaan ISIS telah meresahkan bangsa Indonesia.
"Jika semua umat manusia di dunia menyadari hakikat ajaran agama dalam berbangsa dan bernegara, maka serangan ISIS bisa ditangkal, dan tak akan mampu masuk ke Indonesia," kata mantan Ketua DPD KNPI Bali itu.
Menurut dia, masyarakat tidak perlu resah, khususnya di Pulau Dewata, karena yang terpenting bagaimana warga setempat saling melakukan introspeksi diri dan mengawasi setiap ada penduduk baru masuk ke lingkungan banjar maupun desa adat.
"Begitu juga pada masyarakat heterogen seperti di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang mobilitas penduduk begitu pesat harus melakukan kerja sama dengan para pemuka adat dan dari lintas agama," ujarnya.
Ia mengatakan kekuatan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah alat pemersatu sebagai upaya menangkal masuknya ISIS ke Indonesia.
"Dalam pergerakan ISIS yang menjadi pijakan adalah kekuatan Islam. Karena itu para tokoh umat Islam harus mampu memberi pengetahuan dan pencerahan kepada umatnya sesuai ajaran agama tersebut agar tidak terjerumus ke ajaran salah," kata Wiradharma yang juga Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) Bali ini.
Dengan pencerahan dari para tokoh umat Islam, kata dia, diharapkan gerakan radikal ISIS yang mengatasnamakan agama tersebut bisa ditolak oleh semua masyarakat di Tanah Air.
Hal senada Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan perlu ditingkatkan berbagai aktivitas yang bersifat penyadaran kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Yang paling penting adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa itu (ISIS) adalah sesuatu yang sesat dan tak benar dan merugikan bangsa," katanya usai mendampingi Wakil Menteri Kehakiman Australia mengunjungi Monumen Tragedi Bom Bali I di Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Jumat (22/8).
Menurut dia, kelompok radikal ISIS merupakan masalah ideologi yang tidak mudah untuk diatasi.
Pihaknya memastikan bahwa di Pulau Dewata tidak ada pergerakan ISIS berdasarkan keterangan aparat intelijen.
"Sejauh ini terkendali dan menurut laporan belum ada gejala di Bali dan kami harapkan aparat bisa memelihara situasi," ucapnya.
Meski demikian, kata dia, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan siaga karena ideologi atau paham kelompok tersebut tidak mudah dideteksi.
Gubernur Mangku Pastika meminta jajaran Majelis Ulama Indonesia di daerah itu untuk ikut membantu mencegah masuknya ISIS ke Pulau Dewata.
"Daerah kita tetap aman karena banyak masyarakat Indonesia yang datang ke Bali untuk mencari pekerjaan. Tolonglah untuk dibantu dalam menyikapi isu ini agar tidak menjalar kemana-mana," katanya saat menerima audiensi MUI di ruang kerjanya.
Pastika memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut mengingat banyaknya umat Muslim yang berada di Bali.
Sementara itu, menanggapi imbauan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali HM Taufiq As`adi merencanakan akan melakukan beberapa tindakan terkait.
"Kami rencananya akan merapatkan semua ustadz-ustadz serta pendakwah yang ada di Bali agar mereka dapat menyebarkan kepada masyarakat untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ISIS," katanya.
Pada diskusi yang berlangsung sekitar satu jam itu, MUI juga menyampaikan kepada Gubernur Bali mengenai acara halal-bihalal yang akan dilaksanakan pada Sabtu (23/8).
Sebelumnya Pastika juga sudah mengingatkan aparat keamanan di daerah itu untuk proaktif melakukan upaya deteksi dini untuk mencegah masuknya ISIS ke Pulau Dewata.
"Aparat keamanan yang mempunyai aparatur intelijen, dan juga Babinsa serta Babinkamtibmas kami harapkan pro aktif terus melakukan upaya-upaya deteksi, deteksi dini dan cegah dini, saya kira itu yang paling penting," katanya usai menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Bali belum lama ini.
Selain itu, ia juga mengharapkan Majelis Desa Pakraman, desa pakraman (desa adat), Forum Kerukunan Umat Beragama, serta Paguyuban Etnis Nusantara yang ada di Bali untuk bertindak dan bergerak supaya bisa mencegah lebih dini.
Mantan Kapolda Bali itu pun mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan tinggal dimantapkan lagi lewat pertemuan-pertemuan secara berkala, sejalan dengan upaya peningkatan kewaspadaan.
Sebelumnya pemerintah melalui TNI dan Polri termasuk organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan tokoh lainnya menilai ISIS merupakan kelompok terlarang di Tanah Air.
Pemerintah bahkan mengancam akan mencabut kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung ke dalam ISIS.
Komando Daerah Militer IX/Udayana meningkatkan pengawasan di setiap wilayah setempat guna menangkap pergerakan kelompok radikal, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Kami tingkatkan kesiapsiagaan. Kapan pun kami siap, mulai Babinsa (Bintara Pembina Desa) hingga Panglima," kata Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya.
Menurut dia, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan operasi intelijen baik secara terbuka maupun tertutup untuk mengawasi sejumlah pintu-pintu masuk.
"Kami harapkan isu ISIS di semua wilayah ini ditangkal dengan meningkatakan iman terhadap Tuhan agar kembali kesadaran ke jalan yang benar," ucapnya.
Jenderal dengan bintang dua itu memastikan bahwa saat ini baik di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat maupun di Nusa Tenggara Timur tidak ada pergerakan dari kelomok radikal, "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) itu.
Sementara itu, di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang beberapa waktu lalu sempat terjadi gesekan di masyarakat, Wisnu menjelaskan bahwa hal tersebut telah berhasil diatasi oleh aparat keamanan setempat.
"Aparat baik Danrem dan Polisi di sana sudah mengatasinya. Kami yakinkan bahwa di wilayah kami aman," ucapnya.
ISIS Masalah Signifikan
Wakil Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan menyatakan bahwa kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang dinilai radikal oleh berbagai negara di dunia merupakan masalah signifikan.
"Kami telah menjelaskan kepada pemerintah Indonesia bahwa Australia intens menganggap ini sebagai masalah pertama yang signifikan," katanya usai mengunjungi Monumen Tragedi Bom Bali atau "Ground Zero" di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, baru-baru ini.
Terkait dengan adanya anggota ISIS di Indonesia, Keenan tidak menjelaskan secara detail namun pihaknya menginginkan adanya respon bersama dengan pemerintah Indonesia terkait keberadaan "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS).
"Kami mungkin lebih baik merespon hal itu bersama (dengan Pemerintah Indonesia)," ucapnya.
Sementara itu terkait dengan akan dibebasnya sejumlah narapidana teroris mulai tahun ini, politisi dari Partai Liberal itu menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadi ancaman kedua negara baik Australia dan Indonesia.
Politisi berusia 42 tahun itu menganggap hal tersebut merupakan tantangan keamanan kedua negara yang akan menjadi topik diskusi dua negara.
"Kami ingin kerja sama lanjutan mengingat itu merupakan tantangan keamanan," katanya.
Michael Keenan didampingi beberapa delegasi dari Australia dan staf dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengunjungi Monumen Tragedi Bom Bali I di Legian, Kuta.
Selain meletakkan karangan bunga di altar, mereka juga berdoa beberapa menit kepada para korban Bom Bali I. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Demikian dikatakan pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stispol) Wirabakti Denpasar Gusti Made Bagus Wiradharma M.Si di Denpasar menyikapi keberadaan ISIS telah meresahkan bangsa Indonesia.
"Jika semua umat manusia di dunia menyadari hakikat ajaran agama dalam berbangsa dan bernegara, maka serangan ISIS bisa ditangkal, dan tak akan mampu masuk ke Indonesia," kata mantan Ketua DPD KNPI Bali itu.
Menurut dia, masyarakat tidak perlu resah, khususnya di Pulau Dewata, karena yang terpenting bagaimana warga setempat saling melakukan introspeksi diri dan mengawasi setiap ada penduduk baru masuk ke lingkungan banjar maupun desa adat.
"Begitu juga pada masyarakat heterogen seperti di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang mobilitas penduduk begitu pesat harus melakukan kerja sama dengan para pemuka adat dan dari lintas agama," ujarnya.
Ia mengatakan kekuatan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah alat pemersatu sebagai upaya menangkal masuknya ISIS ke Indonesia.
"Dalam pergerakan ISIS yang menjadi pijakan adalah kekuatan Islam. Karena itu para tokoh umat Islam harus mampu memberi pengetahuan dan pencerahan kepada umatnya sesuai ajaran agama tersebut agar tidak terjerumus ke ajaran salah," kata Wiradharma yang juga Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) Bali ini.
Dengan pencerahan dari para tokoh umat Islam, kata dia, diharapkan gerakan radikal ISIS yang mengatasnamakan agama tersebut bisa ditolak oleh semua masyarakat di Tanah Air.
Hal senada Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan perlu ditingkatkan berbagai aktivitas yang bersifat penyadaran kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Yang paling penting adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa itu (ISIS) adalah sesuatu yang sesat dan tak benar dan merugikan bangsa," katanya usai mendampingi Wakil Menteri Kehakiman Australia mengunjungi Monumen Tragedi Bom Bali I di Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Jumat (22/8).
Menurut dia, kelompok radikal ISIS merupakan masalah ideologi yang tidak mudah untuk diatasi.
Pihaknya memastikan bahwa di Pulau Dewata tidak ada pergerakan ISIS berdasarkan keterangan aparat intelijen.
"Sejauh ini terkendali dan menurut laporan belum ada gejala di Bali dan kami harapkan aparat bisa memelihara situasi," ucapnya.
Meski demikian, kata dia, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan siaga karena ideologi atau paham kelompok tersebut tidak mudah dideteksi.
Gubernur Mangku Pastika meminta jajaran Majelis Ulama Indonesia di daerah itu untuk ikut membantu mencegah masuknya ISIS ke Pulau Dewata.
"Daerah kita tetap aman karena banyak masyarakat Indonesia yang datang ke Bali untuk mencari pekerjaan. Tolonglah untuk dibantu dalam menyikapi isu ini agar tidak menjalar kemana-mana," katanya saat menerima audiensi MUI di ruang kerjanya.
Pastika memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut mengingat banyaknya umat Muslim yang berada di Bali.
Sementara itu, menanggapi imbauan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali HM Taufiq As`adi merencanakan akan melakukan beberapa tindakan terkait.
"Kami rencananya akan merapatkan semua ustadz-ustadz serta pendakwah yang ada di Bali agar mereka dapat menyebarkan kepada masyarakat untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ISIS," katanya.
Pada diskusi yang berlangsung sekitar satu jam itu, MUI juga menyampaikan kepada Gubernur Bali mengenai acara halal-bihalal yang akan dilaksanakan pada Sabtu (23/8).
Sebelumnya Pastika juga sudah mengingatkan aparat keamanan di daerah itu untuk proaktif melakukan upaya deteksi dini untuk mencegah masuknya ISIS ke Pulau Dewata.
"Aparat keamanan yang mempunyai aparatur intelijen, dan juga Babinsa serta Babinkamtibmas kami harapkan pro aktif terus melakukan upaya-upaya deteksi, deteksi dini dan cegah dini, saya kira itu yang paling penting," katanya usai menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Bali belum lama ini.
Selain itu, ia juga mengharapkan Majelis Desa Pakraman, desa pakraman (desa adat), Forum Kerukunan Umat Beragama, serta Paguyuban Etnis Nusantara yang ada di Bali untuk bertindak dan bergerak supaya bisa mencegah lebih dini.
Mantan Kapolda Bali itu pun mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan tinggal dimantapkan lagi lewat pertemuan-pertemuan secara berkala, sejalan dengan upaya peningkatan kewaspadaan.
Sebelumnya pemerintah melalui TNI dan Polri termasuk organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan tokoh lainnya menilai ISIS merupakan kelompok terlarang di Tanah Air.
Pemerintah bahkan mengancam akan mencabut kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung ke dalam ISIS.
Komando Daerah Militer IX/Udayana meningkatkan pengawasan di setiap wilayah setempat guna menangkap pergerakan kelompok radikal, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Kami tingkatkan kesiapsiagaan. Kapan pun kami siap, mulai Babinsa (Bintara Pembina Desa) hingga Panglima," kata Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya.
Menurut dia, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan operasi intelijen baik secara terbuka maupun tertutup untuk mengawasi sejumlah pintu-pintu masuk.
"Kami harapkan isu ISIS di semua wilayah ini ditangkal dengan meningkatakan iman terhadap Tuhan agar kembali kesadaran ke jalan yang benar," ucapnya.
Jenderal dengan bintang dua itu memastikan bahwa saat ini baik di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat maupun di Nusa Tenggara Timur tidak ada pergerakan dari kelomok radikal, "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) itu.
Sementara itu, di Bima, Nusa Tenggara Barat, yang beberapa waktu lalu sempat terjadi gesekan di masyarakat, Wisnu menjelaskan bahwa hal tersebut telah berhasil diatasi oleh aparat keamanan setempat.
"Aparat baik Danrem dan Polisi di sana sudah mengatasinya. Kami yakinkan bahwa di wilayah kami aman," ucapnya.
ISIS Masalah Signifikan
Wakil Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan menyatakan bahwa kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang dinilai radikal oleh berbagai negara di dunia merupakan masalah signifikan.
"Kami telah menjelaskan kepada pemerintah Indonesia bahwa Australia intens menganggap ini sebagai masalah pertama yang signifikan," katanya usai mengunjungi Monumen Tragedi Bom Bali atau "Ground Zero" di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, baru-baru ini.
Terkait dengan adanya anggota ISIS di Indonesia, Keenan tidak menjelaskan secara detail namun pihaknya menginginkan adanya respon bersama dengan pemerintah Indonesia terkait keberadaan "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS).
"Kami mungkin lebih baik merespon hal itu bersama (dengan Pemerintah Indonesia)," ucapnya.
Sementara itu terkait dengan akan dibebasnya sejumlah narapidana teroris mulai tahun ini, politisi dari Partai Liberal itu menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadi ancaman kedua negara baik Australia dan Indonesia.
Politisi berusia 42 tahun itu menganggap hal tersebut merupakan tantangan keamanan kedua negara yang akan menjadi topik diskusi dua negara.
"Kami ingin kerja sama lanjutan mengingat itu merupakan tantangan keamanan," katanya.
Michael Keenan didampingi beberapa delegasi dari Australia dan staf dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengunjungi Monumen Tragedi Bom Bali I di Legian, Kuta.
Selain meletakkan karangan bunga di altar, mereka juga berdoa beberapa menit kepada para korban Bom Bali I. (WDY)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014