Jakarta (Antara Bali) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bekerja sama dengan pihak
otoritas atau pemerintahan Australia terkait tudingan korupsi yang
dilansir Wikileaks.
"Melalui Menteri Sekretariat Negara agar dapat disampaikan kepada KPK untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Australia," kata Presiden ketika membuka rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Menurut Presiden Yudhoyono, kerja sama antara KPK dan Australia itu antara lain untuk menyingkap kebenaran mengenai ada tidaknya pihak yang terkait dengan pencetakan uang rupiah di Australia pada 1999 melalui NPA (Note Printing Australia).
Dengan demikian, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat membuat segala sesuatu menjadi terang benderang bila telah diklarifikasi dengan benar.
"Agar hukum, keadilan, dan kebenaran dapat kita tegakkan," tegas Presiden.
Selain itu, ujar Yudhoyono, kejelasan tersebut juga diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi kecurigaan dan fitnah.
Hal tersebut antara lain karena pencetakan uang di Indonesia sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bank Indonesia (BI) sehingga permasalahan itu juga dinilai sebagai sesuatu isu yang sensitif.
Sebelumnya, pada 29 Juli 2014 situs antikerahasiaan Wikileaks.org merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Melalui Menteri Sekretariat Negara agar dapat disampaikan kepada KPK untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Australia," kata Presiden ketika membuka rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Menurut Presiden Yudhoyono, kerja sama antara KPK dan Australia itu antara lain untuk menyingkap kebenaran mengenai ada tidaknya pihak yang terkait dengan pencetakan uang rupiah di Australia pada 1999 melalui NPA (Note Printing Australia).
Dengan demikian, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat membuat segala sesuatu menjadi terang benderang bila telah diklarifikasi dengan benar.
"Agar hukum, keadilan, dan kebenaran dapat kita tegakkan," tegas Presiden.
Selain itu, ujar Yudhoyono, kejelasan tersebut juga diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi kecurigaan dan fitnah.
Hal tersebut antara lain karena pencetakan uang di Indonesia sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bank Indonesia (BI) sehingga permasalahan itu juga dinilai sebagai sesuatu isu yang sensitif.
Sebelumnya, pada 29 Juli 2014 situs antikerahasiaan Wikileaks.org merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014