Denpasar (Antara Bali) - Komisi IV DPRD Provinsi Bali akan melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan masa orientasi sekolah (MOS) di SMP, SMA, dan SMK negeri di Denpasar untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI.
"Kami berencana melakukan sidak ke sekolah-sekolah negeri di Denpasar dalam upaya menindaklanjuti seruan dan pengawasan lembaga Ombudsmas dalam penerimaan siswa didik baru (PSDB) tersebut," kata anggota Komisi IV DPRD Bali Cokorda Gede Asmara Putra Sukawati di Denpasar, Kamis.
Ia menganggap pengawasan dari Ombudsman terkait PSDB tersebut sangat perlu untuk peningkatan mutu dan kapasitas sekolah negeri agar penerimaan siswa baru tidak melebih daya tampung.
"Tahun sebelumnya sekolah-sekolah negeri di Denpasar melebihi daya tampung yang tersedia, terlebih di sekolah favori karena banyak oknum pejabat maupun tokoh masyarakat menggunakan jalur belakang," kata politikus Partai Demokrat itu.
Oleh karena itu, pihaknya ingin mengetahui komposisi siswa di masing-masing sekolah sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Olahraga Denpasar.
"Jika sampai ada sekolah yang melanggar ketentuan pemerintah, maka pemerintah harus berani memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah tersebut," ujarnya.
Aturan itu harus terus diberlakukan dalam upaya memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah swasta di Denpasar mendapatkan penerimaan siswa baru sesuai dengan daya tampung.
"Kami berharap dengan peraturan yang dikeluarkan Pemkot Denpasar dalam penerimaan siswa didik baru ini, sekolah swasta akan mendapatkan siswa sesuai dengand daya tampung. Karena cukup banyak siswa tidak lolos di sekolah negeri," katanya.
Ia juga berharap Ombudsman terus melakukan pemantauan ke sekolah secara berkala sehingga jika ada ketahuan menerima siswa titipan agar segera dilaporkan ke instansi berwenang dan dipublikasikan di media.
"Kami mengharapkan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap sekolah negeri secara berkelanjutan dalam pengawasan penerimaan siswa baru ini. Siapa tahu belakangan hari ada oknum memindahkan siswanya lewat jalur belakang," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami berencana melakukan sidak ke sekolah-sekolah negeri di Denpasar dalam upaya menindaklanjuti seruan dan pengawasan lembaga Ombudsmas dalam penerimaan siswa didik baru (PSDB) tersebut," kata anggota Komisi IV DPRD Bali Cokorda Gede Asmara Putra Sukawati di Denpasar, Kamis.
Ia menganggap pengawasan dari Ombudsman terkait PSDB tersebut sangat perlu untuk peningkatan mutu dan kapasitas sekolah negeri agar penerimaan siswa baru tidak melebih daya tampung.
"Tahun sebelumnya sekolah-sekolah negeri di Denpasar melebihi daya tampung yang tersedia, terlebih di sekolah favori karena banyak oknum pejabat maupun tokoh masyarakat menggunakan jalur belakang," kata politikus Partai Demokrat itu.
Oleh karena itu, pihaknya ingin mengetahui komposisi siswa di masing-masing sekolah sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Olahraga Denpasar.
"Jika sampai ada sekolah yang melanggar ketentuan pemerintah, maka pemerintah harus berani memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah tersebut," ujarnya.
Aturan itu harus terus diberlakukan dalam upaya memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah swasta di Denpasar mendapatkan penerimaan siswa baru sesuai dengan daya tampung.
"Kami berharap dengan peraturan yang dikeluarkan Pemkot Denpasar dalam penerimaan siswa didik baru ini, sekolah swasta akan mendapatkan siswa sesuai dengand daya tampung. Karena cukup banyak siswa tidak lolos di sekolah negeri," katanya.
Ia juga berharap Ombudsman terus melakukan pemantauan ke sekolah secara berkala sehingga jika ada ketahuan menerima siswa titipan agar segera dilaporkan ke instansi berwenang dan dipublikasikan di media.
"Kami mengharapkan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap sekolah negeri secara berkelanjutan dalam pengawasan penerimaan siswa baru ini. Siapa tahu belakangan hari ada oknum memindahkan siswanya lewat jalur belakang," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014