Jakarta (Antara Bali) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan lembaga penyiaran nasional dan jaringan nasional untuk menjunjung independensi dan netralitas dalam penyiaran dan pemberitaan aktivitas kampanye pasangan capres dan cawapres menjelang Pemilu 9 Juli 2014.
Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada para pemimpin redaksi lembaga penyiaran yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, meminta lembaga penyiaran mengedepankan pendidikan politik kepada masyarakat.
Sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan masih mengevaluasi berbagai isi program dan pemberitaan televisi terkait kampanye calon presiden dan wakil presiden menjelang Pemilu 9 Juli 2014.
Komisioner KPU Bidang Kelembagaan Fajar Arifianto Isnugroho menyebutkan, sampai saat ini KPI telah menyampaikan teguran tertulis kepada pengelola stasiun televisi TV One dan Metro TV pada 9 Juni lalu dan mengevaluasi penyiaran pascateguran.
Apabila setelah evaluasi, kedua lembaga penyiaran tersebut belum mengubah format pemberitaan, KPI akan mengirim rekomendasi kepada Kementerian Kominfo untuk tidak memperpanjang izin penyiaran dua televisi berita tersebut.
Fajar berharap catatan pelanggaran yang dikeluarkan KPI menjadi penilaian penting bagi Kementerian Kominfo untuk memberikan sanksi atau sebagai pertimbangan perpanjangan izin penyiaran televisi bersangkutan yang akan berakhir pada 2016.
Ia menyebutkan berdasarkan rekapitulasi pemberitaan capres dan cawapres yang dikeluarkan KPI periode 19-25 Mei 2014, frekuensi pemberitaan Jokowi-JK di Metro TV sebanyak 184 berita dan Prabowo-Hatta sebanyak 110 berita. Durasi pemberitaan Jokowi-JK terhitung 37.577 detik sedangkan dan Prabowo-Hatta 14.561 detik.
Adapun total frekuensi pemberitaan Jokowi-JK di TV One sebanyak 77 berita sedangkan Prabowo-Hatta 153 berita. Durasi pemberitaan Prabowo-Hatta di TV One juga lebih banyak dibandingkan dengan Jokowi-JK yakni 36.561 detik berbanding 18.731 detik.
Fajar menyebutkan lembaga penyiaran lain di luar dua stasiun televisi swasta tersebut masih terbilang wajar. (ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada para pemimpin redaksi lembaga penyiaran yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, meminta lembaga penyiaran mengedepankan pendidikan politik kepada masyarakat.
Sebelumnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan masih mengevaluasi berbagai isi program dan pemberitaan televisi terkait kampanye calon presiden dan wakil presiden menjelang Pemilu 9 Juli 2014.
Komisioner KPU Bidang Kelembagaan Fajar Arifianto Isnugroho menyebutkan, sampai saat ini KPI telah menyampaikan teguran tertulis kepada pengelola stasiun televisi TV One dan Metro TV pada 9 Juni lalu dan mengevaluasi penyiaran pascateguran.
Apabila setelah evaluasi, kedua lembaga penyiaran tersebut belum mengubah format pemberitaan, KPI akan mengirim rekomendasi kepada Kementerian Kominfo untuk tidak memperpanjang izin penyiaran dua televisi berita tersebut.
Fajar berharap catatan pelanggaran yang dikeluarkan KPI menjadi penilaian penting bagi Kementerian Kominfo untuk memberikan sanksi atau sebagai pertimbangan perpanjangan izin penyiaran televisi bersangkutan yang akan berakhir pada 2016.
Ia menyebutkan berdasarkan rekapitulasi pemberitaan capres dan cawapres yang dikeluarkan KPI periode 19-25 Mei 2014, frekuensi pemberitaan Jokowi-JK di Metro TV sebanyak 184 berita dan Prabowo-Hatta sebanyak 110 berita. Durasi pemberitaan Jokowi-JK terhitung 37.577 detik sedangkan dan Prabowo-Hatta 14.561 detik.
Adapun total frekuensi pemberitaan Jokowi-JK di TV One sebanyak 77 berita sedangkan Prabowo-Hatta 153 berita. Durasi pemberitaan Prabowo-Hatta di TV One juga lebih banyak dibandingkan dengan Jokowi-JK yakni 36.561 detik berbanding 18.731 detik.
Fajar menyebutkan lembaga penyiaran lain di luar dua stasiun televisi swasta tersebut masih terbilang wajar. (ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014