Jakarta (Antara Bali) - DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan membantah bila
dana pemenangan Joko Widodo - Basuki T Purnama (Ahok) hanya berasal dari
dana yang dikeluarkanWakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim
Djojohadikusumo, melainkan diperoleh dari gotong-royong.
"Dana pemenangan Pilgub DKI itu diperoleh secara gotong royong. Seluruh kepala daerah dari PDIP se-Indonesia, seluruh anggota legislatif dan struktural partai termasuk Ibu Megawati bergotong royong untuk Pak Jokowi," kata Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hashim mengaku telah merasa dibohongi karena telah mengeluarkan dana Rp 52,3 miliar untuk memenangkan Joko Widodo dalam Pilgub DKI pada 2012, di Jakarta, Selasa.
Hasto yang kini menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi di pemilu presiden justru menuding Hashim telah melemparkan bumerang karena mengeluarkan dana Rp 52,3 miliar untuk memenangkan calon di pemilukada jelas menyalahi aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
"Sudah semestinya KPU DKI untuk mengusut Pak Hashim karena dugaan pelanggaran aturan dana kampanye," kata Hasto.
Lebih lanjut orang dekat Megawati itu menegaskan, justru yang perlu dicermati adalah kemungkinan penggunaan dana itu untuk iklan yang menampilkan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra dengan memanfaatkan momentum Pilkada DKI.
Hasto pun bersedia membuka rekening kampanye Jokowi-Ahok.
"Kita di tim kampanye Jokowi-Ahok saat Pilakda DKI siap buka-bukaan dengan Pak Hashim. Saya yakin Pak Ahok yang juga kader Gerindra bisa menjadi wasit yang baik atas kebenaran dana kampanye itu," ucap Hasto.
Ia menilai pernyataan Hashim telah menunjukkan bahwa adik Prabowo Subianto itu mengeluarkan uang sebagai investasi politik karena dana yang dikeluarkan Hashim ternyata menjadi alat untuk mengontrol Jokowi-Ahok dalam memimpin DKI.
Beruntung, lanjut Hasto, ternyata Jokowi tetap bisa menempatkan diri untuk bersikap independen.
"Untunglah Jokowi tetap bebas merdeka karena menyadari bahwa kemenangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wagub DKI itu adalah hasil dukungan rakyat, bukan karena investasi modal Pak Hashim. Publik juga mencatat bahwa motif Pak Hashim sebenarnya dalam politik sama halnya dengan investasi yang modalnya harus kembali," ucapnya.
Lantas bagaimana dengan klaim Hashim yang menyebut Prabowo sebagai pihak yang paling berjasa dalam membawa Jokowi ke DKI Jakarta?
Hasto kembali menepis karena bukan Prabowo atau Hashim yang punya andil besar membawa Jokowi yang saat itu masih menjadi Wali Kota Surakarta untuk diusung di Pilkada DKI.
Sebelumnya, Hashim S. Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto, mengklaim telah menggelontorkan uang senilai Rp52,5 miliar untuk membiayai kampanye Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi dalam bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun silam.
"Yang membiayai kendaraan kampanye Jokowi itu saya 90 persen. Saya hitung Rp52,5 miliar keluar dari kantong saya," kata Hashim di sela-sela diskusi bertajuk Gereja Mendengar Visi-Misi Capres 2014 yang diselenggarakan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Jakarta, Senin (2/6). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Dana pemenangan Pilgub DKI itu diperoleh secara gotong royong. Seluruh kepala daerah dari PDIP se-Indonesia, seluruh anggota legislatif dan struktural partai termasuk Ibu Megawati bergotong royong untuk Pak Jokowi," kata Wakil Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hashim mengaku telah merasa dibohongi karena telah mengeluarkan dana Rp 52,3 miliar untuk memenangkan Joko Widodo dalam Pilgub DKI pada 2012, di Jakarta, Selasa.
Hasto yang kini menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi di pemilu presiden justru menuding Hashim telah melemparkan bumerang karena mengeluarkan dana Rp 52,3 miliar untuk memenangkan calon di pemilukada jelas menyalahi aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
"Sudah semestinya KPU DKI untuk mengusut Pak Hashim karena dugaan pelanggaran aturan dana kampanye," kata Hasto.
Lebih lanjut orang dekat Megawati itu menegaskan, justru yang perlu dicermati adalah kemungkinan penggunaan dana itu untuk iklan yang menampilkan Prabowo Subianto selaku calon presiden dari Partai Gerindra dengan memanfaatkan momentum Pilkada DKI.
Hasto pun bersedia membuka rekening kampanye Jokowi-Ahok.
"Kita di tim kampanye Jokowi-Ahok saat Pilakda DKI siap buka-bukaan dengan Pak Hashim. Saya yakin Pak Ahok yang juga kader Gerindra bisa menjadi wasit yang baik atas kebenaran dana kampanye itu," ucap Hasto.
Ia menilai pernyataan Hashim telah menunjukkan bahwa adik Prabowo Subianto itu mengeluarkan uang sebagai investasi politik karena dana yang dikeluarkan Hashim ternyata menjadi alat untuk mengontrol Jokowi-Ahok dalam memimpin DKI.
Beruntung, lanjut Hasto, ternyata Jokowi tetap bisa menempatkan diri untuk bersikap independen.
"Untunglah Jokowi tetap bebas merdeka karena menyadari bahwa kemenangan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur dan Wagub DKI itu adalah hasil dukungan rakyat, bukan karena investasi modal Pak Hashim. Publik juga mencatat bahwa motif Pak Hashim sebenarnya dalam politik sama halnya dengan investasi yang modalnya harus kembali," ucapnya.
Lantas bagaimana dengan klaim Hashim yang menyebut Prabowo sebagai pihak yang paling berjasa dalam membawa Jokowi ke DKI Jakarta?
Hasto kembali menepis karena bukan Prabowo atau Hashim yang punya andil besar membawa Jokowi yang saat itu masih menjadi Wali Kota Surakarta untuk diusung di Pilkada DKI.
Sebelumnya, Hashim S. Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto, mengklaim telah menggelontorkan uang senilai Rp52,5 miliar untuk membiayai kampanye Joko Widodo yang biasa disapa Jokowi dalam bursa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun silam.
"Yang membiayai kendaraan kampanye Jokowi itu saya 90 persen. Saya hitung Rp52,5 miliar keluar dari kantong saya," kata Hashim di sela-sela diskusi bertajuk Gereja Mendengar Visi-Misi Capres 2014 yang diselenggarakan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Jakarta, Senin (2/6). (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014