Jakarta (Antara Bali) - Direktur Eksekutif Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik Titi Sumbung mengatakan Indonesia akan tertinggal dibandingkan negara-negara lain bila perempuan-perempuannya ditinggal dalam proses pengambilan keputusan.
"Perempuan adalah setengah bangsa ini. Kalau setengah dari bangsa ini tidak bersuara, Indonesia akan mundur," kata Titi Sumbung di Jakarta, Rabu.
Titi mengatakan hal itu terlihat dari data-data yang ada, misalnya indeks pembangunan manusia.
Menurut dia, derajat Indonesia akan turun apabila perempuan tertinggal di bidang pendidikan dan ekonomi serta angka kematian ibu hamil tinggi.
Oleh karena itu, dia sangat berharap anggota legislatif perempuan yang terpilih dalam Pemilu 2014 bisa bersuara dan ikut dalam proses pengambilan keputusan secara berkualitas.
"Perempuan jangan hanya digunakan suaranya saja. Selama ini perempuan hanya digunakan suaranya oleh partai politik. Perempuan kalau sudah duduk, harus berkualitas dan tahu apa yang dia perjuangkan," tuturnya.
Oleh sebab itu, dia merasa miris dengan fakta bahwa 39 persen dari 97 angggota legislatif perempuan yang terpilih dalam Pemilu 2014 memiliki latar belakang kekerabatan politik.
"Itu sangat menyedihkan. Perempuan-perempuan yang masuk parlemen tidak banyak yang berkualitas, hanya karena kekerabatan. Mereka hanya akan dipakai suaranya saja oleh partai politik bila tidak berkualitas," katanya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar tidak mempermasalahkan 39 persen anggota DPR perempuan yang terpilih karena faktor kekerabatan, asalkan berkualitas dan berkomitmen pada konstituen.
"Namun, partai politik seharusnya juga melihat bahwa banyak politikus perempuan yang tidak mendapatkan akses karena tidak ada faktor kekerabatan politik. Mereka adalah orang yang memiliki perhatian dan berjuang di bidang politik untuk masyarakat, tetapi tidak dapat akses," kata Linda Gumelar.
Linda menegaskan, "Yang harus diperjuangkan adalah proses rekrutmen calon anggota legislatif dari awal. Sebab, sering kali tidak ada kemauan dari partai politik untuk memberikan tempat bagi politikus perempuan."
"Itu artinya partai politik tidak sensitif dan responsif gender. Seharusnya dari awal sudah merekrut perempuan yang memiliki minat dan loyal kepada partainya," tuturnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Perempuan adalah setengah bangsa ini. Kalau setengah dari bangsa ini tidak bersuara, Indonesia akan mundur," kata Titi Sumbung di Jakarta, Rabu.
Titi mengatakan hal itu terlihat dari data-data yang ada, misalnya indeks pembangunan manusia.
Menurut dia, derajat Indonesia akan turun apabila perempuan tertinggal di bidang pendidikan dan ekonomi serta angka kematian ibu hamil tinggi.
Oleh karena itu, dia sangat berharap anggota legislatif perempuan yang terpilih dalam Pemilu 2014 bisa bersuara dan ikut dalam proses pengambilan keputusan secara berkualitas.
"Perempuan jangan hanya digunakan suaranya saja. Selama ini perempuan hanya digunakan suaranya oleh partai politik. Perempuan kalau sudah duduk, harus berkualitas dan tahu apa yang dia perjuangkan," tuturnya.
Oleh sebab itu, dia merasa miris dengan fakta bahwa 39 persen dari 97 angggota legislatif perempuan yang terpilih dalam Pemilu 2014 memiliki latar belakang kekerabatan politik.
"Itu sangat menyedihkan. Perempuan-perempuan yang masuk parlemen tidak banyak yang berkualitas, hanya karena kekerabatan. Mereka hanya akan dipakai suaranya saja oleh partai politik bila tidak berkualitas," katanya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar tidak mempermasalahkan 39 persen anggota DPR perempuan yang terpilih karena faktor kekerabatan, asalkan berkualitas dan berkomitmen pada konstituen.
"Namun, partai politik seharusnya juga melihat bahwa banyak politikus perempuan yang tidak mendapatkan akses karena tidak ada faktor kekerabatan politik. Mereka adalah orang yang memiliki perhatian dan berjuang di bidang politik untuk masyarakat, tetapi tidak dapat akses," kata Linda Gumelar.
Linda menegaskan, "Yang harus diperjuangkan adalah proses rekrutmen calon anggota legislatif dari awal. Sebab, sering kali tidak ada kemauan dari partai politik untuk memberikan tempat bagi politikus perempuan."
"Itu artinya partai politik tidak sensitif dan responsif gender. Seharusnya dari awal sudah merekrut perempuan yang memiliki minat dan loyal kepada partainya," tuturnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014