Malang (Antara Bali) - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan Indonesia akan
bebas dari kawasan kumuh pada 2019 karena layanan infrastruktur, baik
akses rumah layak huni, ketersediaan air bersih, maupun sanitasi terus
membaik.
"Untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kawasan kumuh itu memang dibutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah," kata Djoko Kirmanto di sela-sela meresmikan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya Provinsi Jatim di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Selasa.
Pembangunan untuk peningkatan infrastruktur menuju Indonesia bebas kawasan kumuh pada 2019 itu, katanya, mencapai ratusan triliun rupiah. Pembangunan akses ketersediaan air minum saja mencapai Rp274 triliun dan sanitasi Rp385 triliun selama kurun waktu 2015-2019.
Ia mengemukakan, keberadaan kawasan kumuh di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada 2013 turun sekitar 12 persen dan tahun 2019 ditargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Tanah Air.
Lebih lanjut, Djoko berharap, penganggaran dana untuk mewujudkan Indonesia bebas kawasan kumuh itu ditanggung bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, para pemangku jabatan, serta instansi swasta dan masyarakat secara luas.
Menurut dia, ada tiga kawasan yang akan menjadi fokus pembangunan infrastruktur demi terwujudnya Indonesia bebas kawasan kumuh, yakni wilayah yang standar layanan air minumnya minim, daerah rawan bencana serta daerah tertinggal.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah juga sedang gencar membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di berbagai tempat. Di Jatim saja ada 15 bangunan twin block yang dibangun selama kurun waktu 2010-2013 dengan dana sebesar Rp323,4 miliar, termasuk infrastruktur lainnya.
"Dulu banyak kota dan kabupaten yang minta agar di daerahnya dibangun rusunawa, namun setelah dibangun malah tidak dimaksimalkan pemanfaatannya. Saya berharap tidak ada kamar di rusunawa yang kosong dan pengelolaannya juga harus ditangani oleh profesional," tegasnya.
Menyinggung capaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015, Djoko Kirmanto mengatakan harus terpenuhi. Dan, saat ini capaian ketersediaan layanan air minum yang ditetapkan 68,8 persen, pada akhir 2013 terealisasi 63 persen, sedangkan prasarana sanitasi yang ditetapkan 62 persen, tercapai 59 persen lebih.
"Kami optimistis akan mampu mencapai sasaran MDGs tersebut. Pemerintah memiliki visi untuk meningkatkan capaian infrastruktur permukiman, yakni memberikan akses air minum layak 100 persen, mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 persen dan memberikan akses sanitasi layak 100 persen pada 2019," tegasnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kawasan kumuh itu memang dibutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah," kata Djoko Kirmanto di sela-sela meresmikan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya Provinsi Jatim di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Selasa.
Pembangunan untuk peningkatan infrastruktur menuju Indonesia bebas kawasan kumuh pada 2019 itu, katanya, mencapai ratusan triliun rupiah. Pembangunan akses ketersediaan air minum saja mencapai Rp274 triliun dan sanitasi Rp385 triliun selama kurun waktu 2015-2019.
Ia mengemukakan, keberadaan kawasan kumuh di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada 2013 turun sekitar 12 persen dan tahun 2019 ditargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Tanah Air.
Lebih lanjut, Djoko berharap, penganggaran dana untuk mewujudkan Indonesia bebas kawasan kumuh itu ditanggung bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, para pemangku jabatan, serta instansi swasta dan masyarakat secara luas.
Menurut dia, ada tiga kawasan yang akan menjadi fokus pembangunan infrastruktur demi terwujudnya Indonesia bebas kawasan kumuh, yakni wilayah yang standar layanan air minumnya minim, daerah rawan bencana serta daerah tertinggal.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah juga sedang gencar membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di berbagai tempat. Di Jatim saja ada 15 bangunan twin block yang dibangun selama kurun waktu 2010-2013 dengan dana sebesar Rp323,4 miliar, termasuk infrastruktur lainnya.
"Dulu banyak kota dan kabupaten yang minta agar di daerahnya dibangun rusunawa, namun setelah dibangun malah tidak dimaksimalkan pemanfaatannya. Saya berharap tidak ada kamar di rusunawa yang kosong dan pengelolaannya juga harus ditangani oleh profesional," tegasnya.
Menyinggung capaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015, Djoko Kirmanto mengatakan harus terpenuhi. Dan, saat ini capaian ketersediaan layanan air minum yang ditetapkan 68,8 persen, pada akhir 2013 terealisasi 63 persen, sedangkan prasarana sanitasi yang ditetapkan 62 persen, tercapai 59 persen lebih.
"Kami optimistis akan mampu mencapai sasaran MDGs tersebut. Pemerintah memiliki visi untuk meningkatkan capaian infrastruktur permukiman, yakni memberikan akses air minum layak 100 persen, mengurangi kawasan kumuh menjadi 0 persen dan memberikan akses sanitasi layak 100 persen pada 2019," tegasnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014