Semarang (Antara Bali) - Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah Urip Sihabudin mengungkapkan bahwa dua petugas Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, yang tertangkap tangan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sedang melakukan pungutan liar, telah dinonaktifkan dari jabatannya.
"Dua petugas kami di Jembatan Timbang Subah telah dijatuhi sanksi internal berupa penonaktifan yang bersangkutan sejak Selasa (29/4) dan ditarik untuk ditugaskan di kantor Dishubkominfo Jateng," katanya di Semarang, Rabu.
Urip menjelaskan, pemberian sanksi kepegawaian yang bersifat administratif tersebut akan melekat terus secara personal sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun.
"Surat keputusan dari Gubernur Jateng atas sanksi terhadap dua petugas kami itu akan segera ditetapkan dalam waktu dekat," ujarnya.
Selain dua petugas Dishubkominfo yang dinonaktifkan tersebut, kata dia, Kepala Seksi Pengawas dan Operasional serta Kepala Pelaksana Teknis Jembatan Timbang Subah juga akan dikenai sanksi manajerial.
"Sebagai atasan, mereka dinilai lalai melakukan pengawasan terhadap anak buahnya sehingga juga akan dikenai sanksi manajerial," katanya.
Ia menjelaskan, sebagai upaya untuk menghilangkan praktik pungli di jembatan timbang, Dishubkominfo Jateng berencana membenahi sistem informasi dan sarana yang ada.
"Sistem informasi yang ada diupayakan untuk direvisi sehingga menjadi sistem yang sekecil mungkin ada kontak antara petugas Dishubkominfo dengan pengemudi, di antaranya dengan sistem portal yang kami buat agar akurasi datanya terjamin," ujarnya.
Dishukominfo Jateng juga akan melakukan evaluasi sumber daya manusia terhadap 279 petugas yang bertugas di 16 jembatan timbang di Jateng.
"Jumlah petugas yang ada di jembatan timbang sekarang sangat tidak ideal dan perlu ada penambahan menjadi 640 petugas," katanya.
Menurut dia, saat ini sedang dilakukan evaluasi apakah akan diputuskan mempercepat penambahan jumlah petugas di jembatan timbang atau mengevaluasi jumlah jembatan timbang yang telah ada sekarang.
"Kami akan mengevaluasi jembatan timbang yang efektif dan mana yang tidak, kemudian kami usulkan ke Kementerian Perhubungan agar ditutup sementara sampai ada penambahan petugas," ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah mengaku akan membawa permasalahan pungli di jembatan timbang ini menjadi isu nasional.
"Saya akan berbicara dengan Presiden karena menurut saya ini (permasalahan pungli di jembatan timbang, red) sistemik dan saya tidak bisa hanya menghukum saja tapi juga mencarikan solusinya," kata politisi PDI Perjuangan itu. (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Dua petugas kami di Jembatan Timbang Subah telah dijatuhi sanksi internal berupa penonaktifan yang bersangkutan sejak Selasa (29/4) dan ditarik untuk ditugaskan di kantor Dishubkominfo Jateng," katanya di Semarang, Rabu.
Urip menjelaskan, pemberian sanksi kepegawaian yang bersifat administratif tersebut akan melekat terus secara personal sampai yang bersangkutan memasuki masa pensiun.
"Surat keputusan dari Gubernur Jateng atas sanksi terhadap dua petugas kami itu akan segera ditetapkan dalam waktu dekat," ujarnya.
Selain dua petugas Dishubkominfo yang dinonaktifkan tersebut, kata dia, Kepala Seksi Pengawas dan Operasional serta Kepala Pelaksana Teknis Jembatan Timbang Subah juga akan dikenai sanksi manajerial.
"Sebagai atasan, mereka dinilai lalai melakukan pengawasan terhadap anak buahnya sehingga juga akan dikenai sanksi manajerial," katanya.
Ia menjelaskan, sebagai upaya untuk menghilangkan praktik pungli di jembatan timbang, Dishubkominfo Jateng berencana membenahi sistem informasi dan sarana yang ada.
"Sistem informasi yang ada diupayakan untuk direvisi sehingga menjadi sistem yang sekecil mungkin ada kontak antara petugas Dishubkominfo dengan pengemudi, di antaranya dengan sistem portal yang kami buat agar akurasi datanya terjamin," ujarnya.
Dishukominfo Jateng juga akan melakukan evaluasi sumber daya manusia terhadap 279 petugas yang bertugas di 16 jembatan timbang di Jateng.
"Jumlah petugas yang ada di jembatan timbang sekarang sangat tidak ideal dan perlu ada penambahan menjadi 640 petugas," katanya.
Menurut dia, saat ini sedang dilakukan evaluasi apakah akan diputuskan mempercepat penambahan jumlah petugas di jembatan timbang atau mengevaluasi jumlah jembatan timbang yang telah ada sekarang.
"Kami akan mengevaluasi jembatan timbang yang efektif dan mana yang tidak, kemudian kami usulkan ke Kementerian Perhubungan agar ditutup sementara sampai ada penambahan petugas," ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah mengaku akan membawa permasalahan pungli di jembatan timbang ini menjadi isu nasional.
"Saya akan berbicara dengan Presiden karena menurut saya ini (permasalahan pungli di jembatan timbang, red) sistemik dan saya tidak bisa hanya menghukum saja tapi juga mencarikan solusinya," kata politisi PDI Perjuangan itu. (M038)
Editor : M. Irfan Ilmie
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014