Denpasar (Antara Bali) - Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat berharap presiden Indonesia mendatang memiliki kepedulian terhadap hak-hak masyarakat sipil dengan menerapkan sistem pemerintah terbuka.
"Indonesia sebentar lagi akan berganti pemerintahan. Ini tanda dan pengingat bagi kita bahwa Indonesia terikat pada komitmen global untuk pemerintah selanjutnya melanjutkan komitmen pemerintahan terbuka," kata Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia, Dadang Trisasongko, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, selama 16 tahun reformasi, sudah banyak capaian yang dirasakan oleh masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan.
Selaku Ketua Konferensi Regional "Open Government Partnership" (OGP) Asia-Pasifik di Nusa Dua, pada 6-7 Mei 2014, peran Indonesia sangat penting.
Dadang lebih lanjut mengingatkan bahwa hak sipil harus ditegakkan dalam kerangka menjamin berjalannya demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan upaya pemberantasan korupsi.
Apabila pemerintahan selanjutnya menerapkan kebijakan yang tertutup, maka hal tersebut menunjukkan masih adanya ruang terbuka praktik korupsi.
"Pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel. Hal itu penting untuk upaya pemberantasan korupsi," imbuhnya. (WGN/ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Indonesia sebentar lagi akan berganti pemerintahan. Ini tanda dan pengingat bagi kita bahwa Indonesia terikat pada komitmen global untuk pemerintah selanjutnya melanjutkan komitmen pemerintahan terbuka," kata Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia, Dadang Trisasongko, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, selama 16 tahun reformasi, sudah banyak capaian yang dirasakan oleh masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan.
Selaku Ketua Konferensi Regional "Open Government Partnership" (OGP) Asia-Pasifik di Nusa Dua, pada 6-7 Mei 2014, peran Indonesia sangat penting.
Dadang lebih lanjut mengingatkan bahwa hak sipil harus ditegakkan dalam kerangka menjamin berjalannya demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan upaya pemberantasan korupsi.
Apabila pemerintahan selanjutnya menerapkan kebijakan yang tertutup, maka hal tersebut menunjukkan masih adanya ruang terbuka praktik korupsi.
"Pemerintah harus lebih transparan dan akuntabel. Hal itu penting untuk upaya pemberantasan korupsi," imbuhnya. (WGN/ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014