Denpasar (Antara Bali) - Kementerian Kesehatan berpeluang membantu pengadaan alat kesehatan rumah sakit berstandar internasional (RSI) milik Pemprov Bali senilai Rp.200 miliar dan diperkirakan turun pada 2015.
"Kebetulan ada peluang mengusulkan. Ya sudah kami usulkan dan tampaknya sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Tahun depan pengadaannya serentak dengan pembangunan fisik," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Ketut Wija di Denpasar, Senin.
Menurut dia, dengan bantuan alat kesehatan senilai Rp.200 miliar itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar kesehatan. Tinggal Pemerintah Provinsi Bali melengkapi alat kesehatan sesuai dengan jasa unggulan yang akan ditawarkan rumah sakit internasional itu.
"Sekarang kita mau keunggulannya apa, bedah jantung, bayi tabung, atau kosmetik dan itu butuh alat-alat spesialis. Sejauh ini apa yang menjadi keunggulan belum diputuskan, nanti yang memutuskan itu Gubernur Bali. Pemprov berwenang memutuskan sendiri jasa kesehatan unggulan yang ditawarkan karena kita membangun dan mengoperasionalkan sendiri, lain halnya jika bekerja sama dengan pihak ketiga," ujarnya.
Pihaknya optimistis bantuan alat kesehatan itu akan disetujui karena selama ini Kemenkes memang sudah terbiasa membantu dalam pengadaan alat kesehatan, berbeda halnya dengan bantuan pembangunan fisik.
"Meskipun pembangunan fisik jarang dibantu Kemenkes, tetapi kami tetap mengusulkan. Kalaupun tidak dibantu, Pemprov Bali sudah siap anggaran untuk pembangunan fisiknya yang dialokasikan sekitar Rp.200 miliar," kata Wija.
Mantan Kadisdikpora Bali itu menambahkan untuk pembangunan fisik rumah sakit yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar tersebut diperkirakan akan memakan waktu hingga dua tahun (2015-2016) dan anggarannya menggunakan sistem tahun jamak (multi years).
"Setahun itu mungkin sudah selesai pembangunan fisiknya secara kasar, namun masih perlu finishing dan bangunan-bangunan penunjang," ucapnya.
Rumah sakit yang akan dibangun di atas lahan seluas 2,95 hektare tersebut pembangunan fisiknya akan dimulai pada awal 2015. Sementara tahun ini akan dikaji manajemen proyeknya, studi kelayakan, hingga desain detail pembangunan (DED).
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya mengatakan rumah sakit yang sedianya dimulai dibangun pada 2012 tersebut akan berkapasitas 200 tempat tidur. Dari 200 tempat tidur, sekitar 30-35 persen diperuntukkan bagi pasien kelas III.
"Hal itu karena diharapkan dapat membantu pasien yang menggunakan layanan kesehatan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sehingga rujukan dari kabupaten bisa ditampung di situ," ujarnya.
Terkait dengan SDM yang disiapkan, sepenuhnya akan menggunakan tenaga medis dan non medis lokal yang jumlahnya sekitar 700-1.000 orang. Namun, nanti mereka ada yang dilatih dan disekolahkan di luar negeri. Dengan demikian tenaga medis tersebut mampu bersaing dengan tenaga medis asing.
Ia menegaskan akan menggunakan sumber daya manusia dengan standar optimal sehingga tidak hanya menyiapkan dokter spesialis, melainkan juga sub-spesialis. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kebetulan ada peluang mengusulkan. Ya sudah kami usulkan dan tampaknya sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Tahun depan pengadaannya serentak dengan pembangunan fisik," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Ketut Wija di Denpasar, Senin.
Menurut dia, dengan bantuan alat kesehatan senilai Rp.200 miliar itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar kesehatan. Tinggal Pemerintah Provinsi Bali melengkapi alat kesehatan sesuai dengan jasa unggulan yang akan ditawarkan rumah sakit internasional itu.
"Sekarang kita mau keunggulannya apa, bedah jantung, bayi tabung, atau kosmetik dan itu butuh alat-alat spesialis. Sejauh ini apa yang menjadi keunggulan belum diputuskan, nanti yang memutuskan itu Gubernur Bali. Pemprov berwenang memutuskan sendiri jasa kesehatan unggulan yang ditawarkan karena kita membangun dan mengoperasionalkan sendiri, lain halnya jika bekerja sama dengan pihak ketiga," ujarnya.
Pihaknya optimistis bantuan alat kesehatan itu akan disetujui karena selama ini Kemenkes memang sudah terbiasa membantu dalam pengadaan alat kesehatan, berbeda halnya dengan bantuan pembangunan fisik.
"Meskipun pembangunan fisik jarang dibantu Kemenkes, tetapi kami tetap mengusulkan. Kalaupun tidak dibantu, Pemprov Bali sudah siap anggaran untuk pembangunan fisiknya yang dialokasikan sekitar Rp.200 miliar," kata Wija.
Mantan Kadisdikpora Bali itu menambahkan untuk pembangunan fisik rumah sakit yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar tersebut diperkirakan akan memakan waktu hingga dua tahun (2015-2016) dan anggarannya menggunakan sistem tahun jamak (multi years).
"Setahun itu mungkin sudah selesai pembangunan fisiknya secara kasar, namun masih perlu finishing dan bangunan-bangunan penunjang," ucapnya.
Rumah sakit yang akan dibangun di atas lahan seluas 2,95 hektare tersebut pembangunan fisiknya akan dimulai pada awal 2015. Sementara tahun ini akan dikaji manajemen proyeknya, studi kelayakan, hingga desain detail pembangunan (DED).
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya mengatakan rumah sakit yang sedianya dimulai dibangun pada 2012 tersebut akan berkapasitas 200 tempat tidur. Dari 200 tempat tidur, sekitar 30-35 persen diperuntukkan bagi pasien kelas III.
"Hal itu karena diharapkan dapat membantu pasien yang menggunakan layanan kesehatan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sehingga rujukan dari kabupaten bisa ditampung di situ," ujarnya.
Terkait dengan SDM yang disiapkan, sepenuhnya akan menggunakan tenaga medis dan non medis lokal yang jumlahnya sekitar 700-1.000 orang. Namun, nanti mereka ada yang dilatih dan disekolahkan di luar negeri. Dengan demikian tenaga medis tersebut mampu bersaing dengan tenaga medis asing.
Ia menegaskan akan menggunakan sumber daya manusia dengan standar optimal sehingga tidak hanya menyiapkan dokter spesialis, melainkan juga sub-spesialis. (WDY)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014