Kuta (Antara Bali) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memonitor penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan bantuan sosial atau hibah dan bentuk lainnya menjelang Pemilihan Umum 2014.
"BPK telah membuat monitoring untuk menguji hibah, bansos, atau lainnya," kata Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, usai membuka pertemuan ketujuh Kelompok Kerja Pertemuan Internasional BPK Sedunia (Intosai) di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa.
Menurut dia, selama empat tahun ini badan audit negara itu telah membuat pusat data monitoring yang kuat sehingga secara elektronik, pihaknya bisa melakukan pengujian terhadap pengucuran dana kepada masyarakat seperti bantuan sosial atau bansos untuk menghindari adanya penyalahgunaan.
Jika dalam penggunaan dana tersebut, terindikasi ada dugaan penyelewengan dana maka pihaknya akan melakukan cek secara sistem kepada pihak-pihak tertentu.
"Kalau menurut data BPK diduga ada (penyalahgunaan dana), BPK akan cek secara sistem kepada pihak tertentu. Setelah itu baru bisa masuk dalam laporan," ucapnya.
Namun, sebelum laporan tersebut tidak serta merta langsung diumumkan kepada publik karena menyangkut kode etik. (DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"BPK telah membuat monitoring untuk menguji hibah, bansos, atau lainnya," kata Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, usai membuka pertemuan ketujuh Kelompok Kerja Pertemuan Internasional BPK Sedunia (Intosai) di Kuta, Kabupaten Badung, Selasa.
Menurut dia, selama empat tahun ini badan audit negara itu telah membuat pusat data monitoring yang kuat sehingga secara elektronik, pihaknya bisa melakukan pengujian terhadap pengucuran dana kepada masyarakat seperti bantuan sosial atau bansos untuk menghindari adanya penyalahgunaan.
Jika dalam penggunaan dana tersebut, terindikasi ada dugaan penyelewengan dana maka pihaknya akan melakukan cek secara sistem kepada pihak-pihak tertentu.
"Kalau menurut data BPK diduga ada (penyalahgunaan dana), BPK akan cek secara sistem kepada pihak tertentu. Setelah itu baru bisa masuk dalam laporan," ucapnya.
Namun, sebelum laporan tersebut tidak serta merta langsung diumumkan kepada publik karena menyangkut kode etik. (DWA)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014