Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali sudah seharusnya membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang dikelola secara profesional guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
"Keberadaan BUMD yang dikelola secara profesional dipastikan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kalau hanya mengandalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, semakin tahun anggaran pembangunan akan meningkat pula yang menyedot dana semakin besar dari APBD, " kata Konsultan BUMD DKI Jakarta, Anak Agung Putu Ngurah Wirawan di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan potensi Bali untuk mendapatkan penghasilan dari BUMD cukup berpeluang, jika itu mampu dikelola secara maksimal dengan profesional.
"Pembangunan Tol Bali Mandara akan memberi masukan kepada PAD, sebab Pemprov Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar ikutserta memiliki sahamnya. Walau saat ini masih dibilang persentasenya masih kecil, " ujarnya.
Paling tidak, menurut dia, nantinya akan mendapatkan masukan dari keberadaan tol tersebut," kata Ngurah Wirawan yang saat ini ikut menjadi calon anggota DPD-RI daerah pemilihan Bali.
Menurut dia, Pemerintah Bali harus secara serius membentuk BUMD, karena dengan dibentuknya badan usaha itu akan secara maksimal memikirkan peluang-peluang yang bisa digarap dalam memajukan Pulau Dewata ke depannya.
"Kita lihat contohnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan membentuk BUMD, semua yang berkaitan dengan pengelolaan difokuskan di BUMD, sedangkan pemerintah tugasnya adalah melayani kepentingan masyarakat," ucap mantan Ketua Umum DPP Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah-Indonesia) dua periode itu.
Ngurah Wirawan memberikan contoh seperti itu, agar Pemprov Bali tergugah untuk membentuk BUMD itu dilakukan secara profesional.
"BUMD jika dikelola secara profesional saya yakin akan mendapatkan pendapatan yang cukup besar. Saya siap membantu sebagai konsultannya. Saya siap mengabdikan diri untuk Bali," ujarnya.
Menyinggung menyeimbangkan Bali bagian selatan dengan utara, kata Ngurah Wirawan, baik pemprov maupun kabupaten harus berani berinvestasi, sehingga memiliki pendapatan dari usaha yang dikelola BUMD tersebut.
"Dalam rencana pembangunan bandar udara internasional di Kabupaten Buleleng, pemprov harus berani berinvestasi, sehingga dalam pengelolaannya memiliki saham yang nantinya mendapatkan penghasilan," katanya.
Dikatakan keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai tidak memberikan kontribusi secara langsung, karena dalam penyertaan modal perusahaan tersebut bahwa Bali tidak ikut serta.
"Padahal keberadaan bandara tersebut penghasilannya cukup besar, namun karena Bali tidak memiliki saham, kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi semuanya lari ke pusat. Pengalaman ini harus dapat dipetik hikmahnya," kata pria kelahiran Banjar Kaliungu, Kota Denpasar itu.
Oleh karena itu, kata dia, program Pemerintah Provinsi Bali harus didukung semua elemen masyarakat, sehingga ke depan Bali lebih maju.
"Apa pun program pemerintah harus didukung oleh semua masyarakat. Karena tanpa dukung masyarakat program tersebut tidak akan berjalan secara maksimal," katanya. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Keberadaan BUMD yang dikelola secara profesional dipastikan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kalau hanya mengandalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, semakin tahun anggaran pembangunan akan meningkat pula yang menyedot dana semakin besar dari APBD, " kata Konsultan BUMD DKI Jakarta, Anak Agung Putu Ngurah Wirawan di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan potensi Bali untuk mendapatkan penghasilan dari BUMD cukup berpeluang, jika itu mampu dikelola secara maksimal dengan profesional.
"Pembangunan Tol Bali Mandara akan memberi masukan kepada PAD, sebab Pemprov Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar ikutserta memiliki sahamnya. Walau saat ini masih dibilang persentasenya masih kecil, " ujarnya.
Paling tidak, menurut dia, nantinya akan mendapatkan masukan dari keberadaan tol tersebut," kata Ngurah Wirawan yang saat ini ikut menjadi calon anggota DPD-RI daerah pemilihan Bali.
Menurut dia, Pemerintah Bali harus secara serius membentuk BUMD, karena dengan dibentuknya badan usaha itu akan secara maksimal memikirkan peluang-peluang yang bisa digarap dalam memajukan Pulau Dewata ke depannya.
"Kita lihat contohnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan membentuk BUMD, semua yang berkaitan dengan pengelolaan difokuskan di BUMD, sedangkan pemerintah tugasnya adalah melayani kepentingan masyarakat," ucap mantan Ketua Umum DPP Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah-Indonesia) dua periode itu.
Ngurah Wirawan memberikan contoh seperti itu, agar Pemprov Bali tergugah untuk membentuk BUMD itu dilakukan secara profesional.
"BUMD jika dikelola secara profesional saya yakin akan mendapatkan pendapatan yang cukup besar. Saya siap membantu sebagai konsultannya. Saya siap mengabdikan diri untuk Bali," ujarnya.
Menyinggung menyeimbangkan Bali bagian selatan dengan utara, kata Ngurah Wirawan, baik pemprov maupun kabupaten harus berani berinvestasi, sehingga memiliki pendapatan dari usaha yang dikelola BUMD tersebut.
"Dalam rencana pembangunan bandar udara internasional di Kabupaten Buleleng, pemprov harus berani berinvestasi, sehingga dalam pengelolaannya memiliki saham yang nantinya mendapatkan penghasilan," katanya.
Dikatakan keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai tidak memberikan kontribusi secara langsung, karena dalam penyertaan modal perusahaan tersebut bahwa Bali tidak ikut serta.
"Padahal keberadaan bandara tersebut penghasilannya cukup besar, namun karena Bali tidak memiliki saham, kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi semuanya lari ke pusat. Pengalaman ini harus dapat dipetik hikmahnya," kata pria kelahiran Banjar Kaliungu, Kota Denpasar itu.
Oleh karena itu, kata dia, program Pemerintah Provinsi Bali harus didukung semua elemen masyarakat, sehingga ke depan Bali lebih maju.
"Apa pun program pemerintah harus didukung oleh semua masyarakat. Karena tanpa dukung masyarakat program tersebut tidak akan berjalan secara maksimal," katanya. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014