Denpasar (Antara Bali) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mencatat sebanyak 1.086 pemilih yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di empat kabupaten, hingga saat ini nomor induk kependudukannya (NIK) masih invalid.
"Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten tidak berani memberikan NIK karena pemilih yang diam di lapas tersebut, tidak sedikit yang berasal dari luar Bali," kata anggota KPU Provinsi Bali Kadek Wirati di Denpasar, Senin.
NIK mereka itu dikatakan invalid, tambah dia, karena memang tidak memiliki NIK. Sedangkan untuk data lainnya sebagai pemilih seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat dan jenis kelamin sudah bisa dilengkapi.
Adapun sebarannya NIK pemilih di lapas dan rutan yang invalid yakni di Lapas Kerobokan, Kabupaten Badung (928 orang), di Bangli (34), Karangasem (36) dan di Tabanan (88 orang).
"Kami sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil kabupaten masing-masing supaya masalah ini dapat segera diselesaikan. Demikian juga pihak Kementerian Hukum dan HAM agar memberikan solusi terhadap persoalan NIK tersebut," ujarnya.
Wirati menambahkan, secara total dari daftar pemilih tetap (DPT) hasil perbaikan yang sudah ditetapkan pada Desember 2013, masih ada 1.809 pemilih yang NIK-nya invalid.
"Mayoritas memang disumbang oleh pemilih di lapas sebanyak 1.086 sedangkan sisanya NIK 723 pemilih sedang dalam proses di Disdukcapil kabupaten," ucapnya.
Ia mengatakan, penyempurnaan NIK pemilih yang invalid masih diberikan waktu oleh KPU Pusat selambat-lambatnya hingga H-14 Pemilu Legislatif.
Sebelumnya KPU Provinsi Bali sudah menetapkan DPT berdasarkan hasil perbaikan yang terakhir sebanyak 2.938.377 pemilih. Dari jumlah tersebut pemilih laki-laki sebanyak 1.456.834 orang dan pemilih perempuan 1.481.543 orang, dengan 8.094 tempat pemungutan suara (TPS).
Adapun rincian jumlah pemilih tiap-tiap kabupaten/kota dari total 2.938.377 pemilih yakni, Kabupaten Badung (348.983 pemilih), Bangli (180.678), Buleleng (532.138), Gianyar (358.747), Jembrana (223.044), Karangasem (378.147), Klungkung (153.487), Denpasar (407.541) dan Tabanan sejumlah 355.612 pemilih. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten tidak berani memberikan NIK karena pemilih yang diam di lapas tersebut, tidak sedikit yang berasal dari luar Bali," kata anggota KPU Provinsi Bali Kadek Wirati di Denpasar, Senin.
NIK mereka itu dikatakan invalid, tambah dia, karena memang tidak memiliki NIK. Sedangkan untuk data lainnya sebagai pemilih seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat dan jenis kelamin sudah bisa dilengkapi.
Adapun sebarannya NIK pemilih di lapas dan rutan yang invalid yakni di Lapas Kerobokan, Kabupaten Badung (928 orang), di Bangli (34), Karangasem (36) dan di Tabanan (88 orang).
"Kami sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil kabupaten masing-masing supaya masalah ini dapat segera diselesaikan. Demikian juga pihak Kementerian Hukum dan HAM agar memberikan solusi terhadap persoalan NIK tersebut," ujarnya.
Wirati menambahkan, secara total dari daftar pemilih tetap (DPT) hasil perbaikan yang sudah ditetapkan pada Desember 2013, masih ada 1.809 pemilih yang NIK-nya invalid.
"Mayoritas memang disumbang oleh pemilih di lapas sebanyak 1.086 sedangkan sisanya NIK 723 pemilih sedang dalam proses di Disdukcapil kabupaten," ucapnya.
Ia mengatakan, penyempurnaan NIK pemilih yang invalid masih diberikan waktu oleh KPU Pusat selambat-lambatnya hingga H-14 Pemilu Legislatif.
Sebelumnya KPU Provinsi Bali sudah menetapkan DPT berdasarkan hasil perbaikan yang terakhir sebanyak 2.938.377 pemilih. Dari jumlah tersebut pemilih laki-laki sebanyak 1.456.834 orang dan pemilih perempuan 1.481.543 orang, dengan 8.094 tempat pemungutan suara (TPS).
Adapun rincian jumlah pemilih tiap-tiap kabupaten/kota dari total 2.938.377 pemilih yakni, Kabupaten Badung (348.983 pemilih), Bangli (180.678), Buleleng (532.138), Gianyar (358.747), Jembrana (223.044), Karangasem (378.147), Klungkung (153.487), Denpasar (407.541) dan Tabanan sejumlah 355.612 pemilih. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014