Kuta (Antara Bali) - Indonesia berupaya masuk jajaran Panitia Pengarah Parlemen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada periode 2014-2016 agar bisa lebih aktif membantu pemerintah dalam negosiasi perdagangan multilateral.
"Saya sudah melobi sejumlah negara di forum PCWTO (Konferensi Parlemen WTO) ini agar bisa masuk dalam jajaran SC (steering commitee/panitia pengarah)," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, sebagai delegasi PCWTO di Kuta, Bali, Kamis.
Menurut dia, dengan masuk pada jajaran panitia pengarah, maka Indonesia memiliki beberapa manfaat, di antaranya bisa mendapatkan kesempatan berbicara pada tingkat panel.
"Semua keputusan PCWTO itu ada di SC. Tentu dengan masuk SC, banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Apalagi sekarang WTO memberikan kesempatan kepada parlemen untuk ikut mendampingi pemerintah dalam bernegosiasi. Beda dengan dulu, parlemen hanya dianggap sebagai peninjau," ujarnya.
Kehadiran Nurhayati sendiri pada forum tersebut sempat ditolak. Namun karena dia tercatat sebagai anggota SC Perempuan Serikat Parlemen Internasional (IPU), maka dia bisa mendapatkan hak berbicara pada konferensi yang berlangsung di Hotel Patra Jasa, Kuta, pada 2 dan 5 Desember 2013 itu.
PCWTO sendiri telah menghasilkan enam kesepakatan yang dinamakan "Bali Outcome", yakni pertama menegaskan komitmen parlemen dalam mendukung sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan adil berdasarkan prinsip nondiskriminasi.
Kedua aktivitas perdagangan internasional memiliki peran penting sebagai salah satu alat untuk mendorong pembangunan; ketiga perlu adanya keselarasan antara perjanjian perdagangan istimewa termasuk di antaranya kerja sama perdagangan plurilateral, regional, dan bilateral, dengan sistem perdagangan multilateral.
Keempat mengharapkan adanya perkembangan dalam berbagai bidang, termasuk dalam negosiasi perdagangan untuk produk barang dan jasa lingkungan; kelima mendukung keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi perdagangan bebas; dan keenam menyuarakan agar WTO dapat lebih mengakomodasi keterlibatan parlemen untuk meningkatkan transparansi dalam sistem perdagangan internasional.
Dalam PCWTO Indonesia telah memberikan beberapa masukan amandemen terhadap kesepakatan tersebut yang isinya menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari mekanisme perdagangan multilateral dan mengarahkan Putaran Dhoha sebagai penyeimbang kelompok negara berkembang dan kurang berkembang.
Delegasi DPR dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie dengan anggota Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam), Surahman Hidayat (Ketua BKSAP/Fraksi PKS) Muhammad Prakosa (Wakil Ketua BKSAP/Fraksi PDIP), Andi Anshar Cakra Wijaya (Fraksi PAN), Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Edwin Kawilarang (Fraksi Partai Golkar), dan Arif Budimanta (Fraksi PDIP). (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Saya sudah melobi sejumlah negara di forum PCWTO (Konferensi Parlemen WTO) ini agar bisa masuk dalam jajaran SC (steering commitee/panitia pengarah)," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, sebagai delegasi PCWTO di Kuta, Bali, Kamis.
Menurut dia, dengan masuk pada jajaran panitia pengarah, maka Indonesia memiliki beberapa manfaat, di antaranya bisa mendapatkan kesempatan berbicara pada tingkat panel.
"Semua keputusan PCWTO itu ada di SC. Tentu dengan masuk SC, banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Apalagi sekarang WTO memberikan kesempatan kepada parlemen untuk ikut mendampingi pemerintah dalam bernegosiasi. Beda dengan dulu, parlemen hanya dianggap sebagai peninjau," ujarnya.
Kehadiran Nurhayati sendiri pada forum tersebut sempat ditolak. Namun karena dia tercatat sebagai anggota SC Perempuan Serikat Parlemen Internasional (IPU), maka dia bisa mendapatkan hak berbicara pada konferensi yang berlangsung di Hotel Patra Jasa, Kuta, pada 2 dan 5 Desember 2013 itu.
PCWTO sendiri telah menghasilkan enam kesepakatan yang dinamakan "Bali Outcome", yakni pertama menegaskan komitmen parlemen dalam mendukung sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan adil berdasarkan prinsip nondiskriminasi.
Kedua aktivitas perdagangan internasional memiliki peran penting sebagai salah satu alat untuk mendorong pembangunan; ketiga perlu adanya keselarasan antara perjanjian perdagangan istimewa termasuk di antaranya kerja sama perdagangan plurilateral, regional, dan bilateral, dengan sistem perdagangan multilateral.
Keempat mengharapkan adanya perkembangan dalam berbagai bidang, termasuk dalam negosiasi perdagangan untuk produk barang dan jasa lingkungan; kelima mendukung keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi perdagangan bebas; dan keenam menyuarakan agar WTO dapat lebih mengakomodasi keterlibatan parlemen untuk meningkatkan transparansi dalam sistem perdagangan internasional.
Dalam PCWTO Indonesia telah memberikan beberapa masukan amandemen terhadap kesepakatan tersebut yang isinya menekankan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari mekanisme perdagangan multilateral dan mengarahkan Putaran Dhoha sebagai penyeimbang kelompok negara berkembang dan kurang berkembang.
Delegasi DPR dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie dengan anggota Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam), Surahman Hidayat (Ketua BKSAP/Fraksi PKS) Muhammad Prakosa (Wakil Ketua BKSAP/Fraksi PDIP), Andi Anshar Cakra Wijaya (Fraksi PAN), Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Edwin Kawilarang (Fraksi Partai Golkar), dan Arif Budimanta (Fraksi PDIP). (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013