Kuta (Antara Bali) - Indonesia menyesalkan ketidakhadiran delegasi India pada Konferensi Parlemen Organisasi Perdagangan Dunia (PCWTO) untuk bersama-sama merumuskan "Bali Outcome" sebagai rekomendasi pada Konferensi Tingkat Menteri WTO di Nusa Dua, Kabupaten Badung.
"Sayang India tidak datang. Padahal kami bisa menjembatani kepentingan India dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui rumusan `Bali Outcome`," kata Nurhayati Ali Assegaf, delegasi Indonesia sekaligus anggota Panitia Pengarah PWCTO di Kuta, Kamis.
Ia menyayangkan sikap India yang kaku dan menolak negosiasi volume dan subsidi cadangan pangan pada KTM WTO di Nusa Dua.
"Meskipun demikian, kami sangat menantikan sikap India bisa fleksibel," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu di sela-sela PCWTO.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR Surahman Hidayat menambahkan bahwa peserta PCWTO dapat mengambil hikmah dari ketidakhadiran India dalam forum itu.
"Setidaknya tanpa India, PCWTO tetap solid. Biarlah nanti India akan menghadapi negara-negara WTO, termasuk di dalamnya ada negara miskin, negara berkembang, dan negara maju," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurut dia, dalam konferensi tersebut beberapa delegasi bisa saling bertukar gagasan, baik tingkat panel maupun diskusi. "Semua peserta mendukung gagasan perdagangan multilateral sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di negara-negara sedang berkembang," kata Surahman.
Peserta konferensi, jelas dia, telah menatap masa depan perekonomian global pasca disepakatinya "Paket Bali" pada KTM WTO.
"Memang kami mendapat informasi dari Sekjen WTO bahwa Paket Bali tidak bisa disetujui 100 persen, tapi bukan berarti nol persen. Masih ada kesempatan untuk hari ini dan esok," katanya.
Sementara itu, Jorg Leichtfried yang mewakili Parlemen Eropa pada PCWTO itu menilai sikap India itu justru bisa merugikan dirinya sendiri dalam upaya merealisasikan program ketahahan pangan, membantu para petani kecil, dan memberikan makan masyarakat miskin di negaranya.
"India tidak dapat menegosiasikan pangannya. Kalau ingin negosiasi, tentu harus bertemu. Kalau bertemu, tentu harus ada kompromi. Tapi sayangnya perwakilan India di sini tidak ada," ujarnya.
Menurut dia, sistem perdagangan global memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. "Perdagangan global sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menghindari kelaparan," kata pria berkebangsaan Austria itu.
Oleh sebab itu, dia berharap anggota parlemen yang hadir pada PCWTO untuk mendukung pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Sekretaris Jenderal Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Mukhisa Kituyi mengaku tidak mudah untuk menyepakati sistem perdagangan multilateral.
"Kami sudah bekerja keras, tapi hasilnya memang tidak maksimal. Padahal perdagangan itu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Memang kami melihat setelah Paket Bali nanti akan ada pergeseran program dari perdagangan ke pembangunan," ujar Menteri Perdagangan dan Industri Kenya periode 2002-2007 itu. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Sayang India tidak datang. Padahal kami bisa menjembatani kepentingan India dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui rumusan `Bali Outcome`," kata Nurhayati Ali Assegaf, delegasi Indonesia sekaligus anggota Panitia Pengarah PWCTO di Kuta, Kamis.
Ia menyayangkan sikap India yang kaku dan menolak negosiasi volume dan subsidi cadangan pangan pada KTM WTO di Nusa Dua.
"Meskipun demikian, kami sangat menantikan sikap India bisa fleksibel," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu di sela-sela PCWTO.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR Surahman Hidayat menambahkan bahwa peserta PCWTO dapat mengambil hikmah dari ketidakhadiran India dalam forum itu.
"Setidaknya tanpa India, PCWTO tetap solid. Biarlah nanti India akan menghadapi negara-negara WTO, termasuk di dalamnya ada negara miskin, negara berkembang, dan negara maju," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurut dia, dalam konferensi tersebut beberapa delegasi bisa saling bertukar gagasan, baik tingkat panel maupun diskusi. "Semua peserta mendukung gagasan perdagangan multilateral sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di negara-negara sedang berkembang," kata Surahman.
Peserta konferensi, jelas dia, telah menatap masa depan perekonomian global pasca disepakatinya "Paket Bali" pada KTM WTO.
"Memang kami mendapat informasi dari Sekjen WTO bahwa Paket Bali tidak bisa disetujui 100 persen, tapi bukan berarti nol persen. Masih ada kesempatan untuk hari ini dan esok," katanya.
Sementara itu, Jorg Leichtfried yang mewakili Parlemen Eropa pada PCWTO itu menilai sikap India itu justru bisa merugikan dirinya sendiri dalam upaya merealisasikan program ketahahan pangan, membantu para petani kecil, dan memberikan makan masyarakat miskin di negaranya.
"India tidak dapat menegosiasikan pangannya. Kalau ingin negosiasi, tentu harus bertemu. Kalau bertemu, tentu harus ada kompromi. Tapi sayangnya perwakilan India di sini tidak ada," ujarnya.
Menurut dia, sistem perdagangan global memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. "Perdagangan global sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menghindari kelaparan," kata pria berkebangsaan Austria itu.
Oleh sebab itu, dia berharap anggota parlemen yang hadir pada PCWTO untuk mendukung pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Sekretaris Jenderal Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Mukhisa Kituyi mengaku tidak mudah untuk menyepakati sistem perdagangan multilateral.
"Kami sudah bekerja keras, tapi hasilnya memang tidak maksimal. Padahal perdagangan itu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Memang kami melihat setelah Paket Bali nanti akan ada pergeseran program dari perdagangan ke pembangunan," ujar Menteri Perdagangan dan Industri Kenya periode 2002-2007 itu. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013