Denpasar (Antara Bali) - Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Dr I Dewa Gede Palguna menilai Pancasila kurang tepat dimasukkan sebagai salah salah satu dari Empat Pilar Kebangsaan karena potensial menimbulkan kesalahan penafsiran.
"Dengan dimasukkan ke dalam empat pilar, rentan terbangun konstruksi pemikiran bahwa Pancasila hanyalah salah satu dari empat dasar negara. Tentu hal ini potensial mengundang ketersesatan, minimal dalam tataran persepsi," katanya yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu, di Denpasar, Kamis.
Ia mengemukakan, kata "pilar" akan membawa imajinasi orang kepada benda yang berfungsi menyangga suatu bangunan untuk dapat berdiri tegak dan sekaligus tidak runtuh, sehingga fungsi pilar kurang lebih sama dengan fungsi dasar.
"Adanya terminologi seperti itu, orang bisa terdorong membangun konstruksi pemikiran atau setidak-tidaknya berasosiasi bahwa empat pilar sama dengan empat dasar. Dengan konstruksi yang demikian Pancasila bisa jadi dipandang hanyalah salah satu dari empat dasar negara," ucapnya saat menjadi pembicara seminar bertajuk "Pancasila Bukan Pilar Kebangsaan, Melainkan Merupakan Dasar NKRI" itu.
Palguna menambahkan, kalau sampai timbul ketersesatan penalaran yang bermuara pada lahirnya persepsi bahwa empat pilar sama maknanya dengan empat dasar negara, seolah-olah telah terjadi perubahan dasar negara melalui penafsiran.
"Memang secara yuridis normatif tidak perlu dicemaskan karena mengubah dasar negara tidak mungkin dapat dilakukan. Dasar negara diatur dalam Pembukaan UUD 1945, mengubah dasar negara berarti harus mengubah Pembukaan UUD 1945, hal inilah yang secara yuridis konstitusional tidak mungkin terjadi," katanya pada seminar yang diadakan di Universitas Warmadewa itu. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Dengan dimasukkan ke dalam empat pilar, rentan terbangun konstruksi pemikiran bahwa Pancasila hanyalah salah satu dari empat dasar negara. Tentu hal ini potensial mengundang ketersesatan, minimal dalam tataran persepsi," katanya yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu, di Denpasar, Kamis.
Ia mengemukakan, kata "pilar" akan membawa imajinasi orang kepada benda yang berfungsi menyangga suatu bangunan untuk dapat berdiri tegak dan sekaligus tidak runtuh, sehingga fungsi pilar kurang lebih sama dengan fungsi dasar.
"Adanya terminologi seperti itu, orang bisa terdorong membangun konstruksi pemikiran atau setidak-tidaknya berasosiasi bahwa empat pilar sama dengan empat dasar. Dengan konstruksi yang demikian Pancasila bisa jadi dipandang hanyalah salah satu dari empat dasar negara," ucapnya saat menjadi pembicara seminar bertajuk "Pancasila Bukan Pilar Kebangsaan, Melainkan Merupakan Dasar NKRI" itu.
Palguna menambahkan, kalau sampai timbul ketersesatan penalaran yang bermuara pada lahirnya persepsi bahwa empat pilar sama maknanya dengan empat dasar negara, seolah-olah telah terjadi perubahan dasar negara melalui penafsiran.
"Memang secara yuridis normatif tidak perlu dicemaskan karena mengubah dasar negara tidak mungkin dapat dilakukan. Dasar negara diatur dalam Pembukaan UUD 1945, mengubah dasar negara berarti harus mengubah Pembukaan UUD 1945, hal inilah yang secara yuridis konstitusional tidak mungkin terjadi," katanya pada seminar yang diadakan di Universitas Warmadewa itu. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013