Denpasar (Antara Bali) - Pengamat agama, adat dan pariwisata Bali Dr Ketut Sumadi, M Par menilai, institusi pendidikan tinggi yang khusus menangani bidang Agama Hindu sangat tepat membuka program studi pramuwisata (gaide).
"Lembaga pendidikan tinggi itu perlu berkolaborasi dengan DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali dalam mencetak pramuwisata sesuai harapan," kata Ketut Sumadi yang juga dosen Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Indonesia Negeri (IHDN) Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan, kerja sama itu juga perlu dirintis dengan biro perjalanan wisata yang tergabung dalam wadah ASITA Bali, guna memudahkan mahasiswa, calon pramuwisata melakukan kuliah kerja nyata atau magang.
Demikian pula pemerintah Provinsi Bali, khususnya Dinas Pariwisata setempat dapat memberikan dukungan moral dan material, dalam bentuk Perda maupun rekomendasi sehingga legalitas ijazah calon pramuwisata yang dicetak lembaga pendidikan tinggi mendapat tempat di masyarakat dan pengusaha pariwisata.
"Kerja sama dengan semua pihak itu perlu segera dijalin agar implementasi konsep pariwisata budaya tidak menyimpang dari ajaran Agama Hindu yang menjadi roh tradisi dan budaya Bali," ujar Ketut Sumadi.
Kerja sama itu dalam bentuk wujud peduli terhadap keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata, yakni pemberdayaan modal budaya sebagai daya tarik wisata.
"Dalam konteks eksistensi pendidikan pramuwisata, diharapkan bermuara pada upaya mencetak pramuwisata yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang benar tentang agama Hindu, tradisi dan budaya Bali," harap Ketut Sumadi. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Lembaga pendidikan tinggi itu perlu berkolaborasi dengan DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali dalam mencetak pramuwisata sesuai harapan," kata Ketut Sumadi yang juga dosen Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Indonesia Negeri (IHDN) Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan, kerja sama itu juga perlu dirintis dengan biro perjalanan wisata yang tergabung dalam wadah ASITA Bali, guna memudahkan mahasiswa, calon pramuwisata melakukan kuliah kerja nyata atau magang.
Demikian pula pemerintah Provinsi Bali, khususnya Dinas Pariwisata setempat dapat memberikan dukungan moral dan material, dalam bentuk Perda maupun rekomendasi sehingga legalitas ijazah calon pramuwisata yang dicetak lembaga pendidikan tinggi mendapat tempat di masyarakat dan pengusaha pariwisata.
"Kerja sama dengan semua pihak itu perlu segera dijalin agar implementasi konsep pariwisata budaya tidak menyimpang dari ajaran Agama Hindu yang menjadi roh tradisi dan budaya Bali," ujar Ketut Sumadi.
Kerja sama itu dalam bentuk wujud peduli terhadap keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata, yakni pemberdayaan modal budaya sebagai daya tarik wisata.
"Dalam konteks eksistensi pendidikan pramuwisata, diharapkan bermuara pada upaya mencetak pramuwisata yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang benar tentang agama Hindu, tradisi dan budaya Bali," harap Ketut Sumadi. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013