Jakarta (Antara Bali) - TNI Angkatan Darat telah menyiagakan pasukan yang berada di perbatasan untuk mengantisipasi adanya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kami sudah menyiagakan pasukan di wilayah perbatasan sebanyak dua batalyon reguler ditambah kesatuan-kesatuan terirorial di kawasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Hal ini untuk mengantisipasi adanya penyelundupan BBM dari daerah maupun negara lain," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko saat ditemui di acara pelatihan beladiri TNI AD di Monas, Jakarta, Jumat.
Ia mengaku telah memberikan surat perintah kepada pasukannya, baik yang bertugas di wilayah perbatasan maupun di seluruh Indonesia untuk menjalankan kebijakan pemerintah terkait kanaikan harga BBM ini.
Oleh karena itu, kata jenderal berbintang empat tersebut, bila nantinya ada prajurit TNI AD yang mencoba untuk bermain-main terhadap perintah tersebut maka dirinya tak akan segan-segan memberikan hukuman kepada para prajurit tersebut.
"Kami sudah diberikan surat perintah untuk menjalankan kebijakan pemerintah, jadi tidak ada yang main-main kalau main-main akan diberi tindakan tegas," kata KSAD menegaskan. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami sudah menyiagakan pasukan di wilayah perbatasan sebanyak dua batalyon reguler ditambah kesatuan-kesatuan terirorial di kawasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Hal ini untuk mengantisipasi adanya penyelundupan BBM dari daerah maupun negara lain," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko saat ditemui di acara pelatihan beladiri TNI AD di Monas, Jakarta, Jumat.
Ia mengaku telah memberikan surat perintah kepada pasukannya, baik yang bertugas di wilayah perbatasan maupun di seluruh Indonesia untuk menjalankan kebijakan pemerintah terkait kanaikan harga BBM ini.
Oleh karena itu, kata jenderal berbintang empat tersebut, bila nantinya ada prajurit TNI AD yang mencoba untuk bermain-main terhadap perintah tersebut maka dirinya tak akan segan-segan memberikan hukuman kepada para prajurit tersebut.
"Kami sudah diberikan surat perintah untuk menjalankan kebijakan pemerintah, jadi tidak ada yang main-main kalau main-main akan diberi tindakan tegas," kata KSAD menegaskan. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013