Jakarta (Antara Bali) - Indonesia memerlukan undang-undang perlindungan data pribadi untuk melindungi para pengguna layanan jasa, demikian kata Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail Cawidu.
"Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan data, apakah itu data pribadi atau data privasi. Itu nanti yang akan kami kembangkan lebih lanjut," kata Ismail dalam Diskusi Publik Perlindungan Data Pribadi di Jakarta, Selasa.
Ismail mengatakan undang-undang perlindungan data pribadi akan memberikan jaminan legalitas terhadap perlindungan data masyarakat, terutama jika ada pengusutan layanan siber di Internet ataupun di jasa keuangan.
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Ismail, hadir sebagai turunan dari pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tentang, sedangkan pasal 28G belum mempunyai turunan dalam bentuk undang-undang.
"Ada undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi tapi tidak (dijelaskan) detail bagaimana data itu diproses, dilindungi, diperbarui, bagaimana jika diberikan kepada orang lain, serta apakah ada hak pengguna untuk mengambil lagi datanya yang telah diberikan?" kata Ismail.
Sementara, Pakar Hukum Universitas Padjadjaran, Sinta Dewi, mengatakan selain sektor keuangan data-data masyarakat yang perlu dilindungi yaitu data di sektor telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan data demografis. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan data, apakah itu data pribadi atau data privasi. Itu nanti yang akan kami kembangkan lebih lanjut," kata Ismail dalam Diskusi Publik Perlindungan Data Pribadi di Jakarta, Selasa.
Ismail mengatakan undang-undang perlindungan data pribadi akan memberikan jaminan legalitas terhadap perlindungan data masyarakat, terutama jika ada pengusutan layanan siber di Internet ataupun di jasa keuangan.
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Ismail, hadir sebagai turunan dari pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tentang, sedangkan pasal 28G belum mempunyai turunan dalam bentuk undang-undang.
"Ada undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi tapi tidak (dijelaskan) detail bagaimana data itu diproses, dilindungi, diperbarui, bagaimana jika diberikan kepada orang lain, serta apakah ada hak pengguna untuk mengambil lagi datanya yang telah diberikan?" kata Ismail.
Sementara, Pakar Hukum Universitas Padjadjaran, Sinta Dewi, mengatakan selain sektor keuangan data-data masyarakat yang perlu dilindungi yaitu data di sektor telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan data demografis. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013