Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Made Mangku Pastika menandatangani kontrak politik dengan Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali (KMPB) sebagai bentuk komitmen moral dan tanggung jawabnya kembali mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.
"Bagi saya, ini bukan hanya kontrak politik tetapi kontrak `sekala dan niskala` (jasmani dan rohani). Makna terpenting dari kontrak ini adalah tanggung jawab kami pada masyarakat Bali, NKRI, dan kemanusiaan," katanya saat menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan itu, di Denpasar, Jumat.
Pastika dan cawagub Ketut Sudikerta menandatangani kontrak politik yang berisi 24 butir hal-hal yang harus dikerjakan jika nanti memenangkan Pilkada Bali 15 Mei 2013. Sementara dari KMPB yang menandatangani adalah Putu Wirata Dwikora dan Wayan Suyadnya selaku Ketua dan Sekretaris. Tiga penasihat KMPB yakni Wayan Sudirta, Prof Dr Made Bakta, dan Cok Atmadja juga turut menandatangi kontrak politik itu.
"Kami bertekad bersama-sama masyarakat Bali untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam kontrak politik ini. Kami sangat siap, apalagi yang terkandung di dalamnya juga hampir sama dengan program-program Bali Mandara jilid II yang sudah selesai kami susun," ujarnya.
Isi dari kontrak politik tersebut diantaranya meminta gubernur dan wagub yang terpilih nanti untuk memperjuangkan status kekhususan Provinsi Bali, menjalankan Perda No 16 Tahun 2009 tentang RTRW Bali, membangun pemerintahan yang bersih, mencegah KKN, transparan dalam rekrutmen pejabat dan CPNS.
Kontrak politik itu juga mengamanatkan pemimpin Bali ke depan supaya konsisten menyelamatkan bahasa dan aksara Bali dengan menjadikan pelajaran di sekolah, menjamin penegakan dan kepastian hukum, melindungi tanah adat dan kepemilikan pura, peningkatan kesejahteraan pengurus desa, menjaga keamanan pilkada, memeratakan pembangunan di Pulau Dewata, peningkatan upah minimum regional (UMR) dan sebagainya.
"Kami meminta KMPB untuk ikut mengawal secara konsisten karena tidak mudah juga untuk mewujudkan semuanya itu sendiri," ucapnya sembari akan memperjuangkan fasilitas sepeda motor untuk kepala dusun di Bali.
Sementara itu Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali (KMPB) Putu Wirata Dwikora mengatakan butir-butir yang menjadi kontrak politik tersebut diserap dari simakrama (kunjungan) ke desa-desa selama tiga bulan dan juga aspirasi yang langsung disampaikan masyarakat pada KMPB.
"Kehadiran sulinggih (pendeta) dalam acara ini kami maksudkan supaya dapat memberikan rambu-rambu dan wejangan. Politik itu adalah sesuatu yang mulia, namun dalam pelaksanaannya saja yang sering tidak benar," katanya sembari menegaskan bahwa KMPB adalah independen dan tidak memihak kepada salah satu kandidat.
Wirata mengatakan kontrak politik bersifat terbuka. Hal yang sama sudah disampaikan pula kepada pasangan cagub dan cawagub Bali Puspayoga-Sukrawan, namun tinggal menunggu tindak lanjutnya.
Pada acara ini turut hadir Ketua Dharma Adyaksa PHDI Ida Pedanda Ketut Sebali Tianyar Arimbawa dan beberapa sulinggih lainnya, Ketua PHDI Dr I Gusti Ngurah Sudiana, dan Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Bagi saya, ini bukan hanya kontrak politik tetapi kontrak `sekala dan niskala` (jasmani dan rohani). Makna terpenting dari kontrak ini adalah tanggung jawab kami pada masyarakat Bali, NKRI, dan kemanusiaan," katanya saat menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan itu, di Denpasar, Jumat.
Pastika dan cawagub Ketut Sudikerta menandatangani kontrak politik yang berisi 24 butir hal-hal yang harus dikerjakan jika nanti memenangkan Pilkada Bali 15 Mei 2013. Sementara dari KMPB yang menandatangani adalah Putu Wirata Dwikora dan Wayan Suyadnya selaku Ketua dan Sekretaris. Tiga penasihat KMPB yakni Wayan Sudirta, Prof Dr Made Bakta, dan Cok Atmadja juga turut menandatangi kontrak politik itu.
"Kami bertekad bersama-sama masyarakat Bali untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam kontrak politik ini. Kami sangat siap, apalagi yang terkandung di dalamnya juga hampir sama dengan program-program Bali Mandara jilid II yang sudah selesai kami susun," ujarnya.
Isi dari kontrak politik tersebut diantaranya meminta gubernur dan wagub yang terpilih nanti untuk memperjuangkan status kekhususan Provinsi Bali, menjalankan Perda No 16 Tahun 2009 tentang RTRW Bali, membangun pemerintahan yang bersih, mencegah KKN, transparan dalam rekrutmen pejabat dan CPNS.
Kontrak politik itu juga mengamanatkan pemimpin Bali ke depan supaya konsisten menyelamatkan bahasa dan aksara Bali dengan menjadikan pelajaran di sekolah, menjamin penegakan dan kepastian hukum, melindungi tanah adat dan kepemilikan pura, peningkatan kesejahteraan pengurus desa, menjaga keamanan pilkada, memeratakan pembangunan di Pulau Dewata, peningkatan upah minimum regional (UMR) dan sebagainya.
"Kami meminta KMPB untuk ikut mengawal secara konsisten karena tidak mudah juga untuk mewujudkan semuanya itu sendiri," ucapnya sembari akan memperjuangkan fasilitas sepeda motor untuk kepala dusun di Bali.
Sementara itu Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali (KMPB) Putu Wirata Dwikora mengatakan butir-butir yang menjadi kontrak politik tersebut diserap dari simakrama (kunjungan) ke desa-desa selama tiga bulan dan juga aspirasi yang langsung disampaikan masyarakat pada KMPB.
"Kehadiran sulinggih (pendeta) dalam acara ini kami maksudkan supaya dapat memberikan rambu-rambu dan wejangan. Politik itu adalah sesuatu yang mulia, namun dalam pelaksanaannya saja yang sering tidak benar," katanya sembari menegaskan bahwa KMPB adalah independen dan tidak memihak kepada salah satu kandidat.
Wirata mengatakan kontrak politik bersifat terbuka. Hal yang sama sudah disampaikan pula kepada pasangan cagub dan cawagub Bali Puspayoga-Sukrawan, namun tinggal menunggu tindak lanjutnya.
Pada acara ini turut hadir Ketua Dharma Adyaksa PHDI Ida Pedanda Ketut Sebali Tianyar Arimbawa dan beberapa sulinggih lainnya, Ketua PHDI Dr I Gusti Ngurah Sudiana, dan Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya. (LHS)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013