Pemerintah Kabupaten Badung, Bali melakukan rapat koordinasi untuk membahas isu terkait masyarakat yang kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram beberapa waktu terakhir.
“Pemerintah melihat isu ini sangat penting, untuk itu perlu kami bicarakan dan diskusikan terutama bersama dengan pembuat kebijakan dan operator,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memimpin Rakor itu di Mangupura, Selasa.
Ia mengatakan, elpiji 3 kilogram saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan akan berpengaruh pada pergerakan roda ekonomi dan apabila tidak segera ditangani akan berdampak pada tingkat inflasi di Badung.
Sedangkan di satu sisi, menurut dia, Kabupaten Badung baru saja kurang dari satu tahun ditetapkan sebagai kabupaten yang mandiri dalam penghitungan inflasi, maka ini akan jadi tantangan berat dalam penanganan Inflasi.
Baca juga: Pertamina setujui usulan desa adat Bali jadi pangkalan LPG
"Apabila ditambah lagi dengan permasalahan minyak, gas elpiji 3 kg ini, maka akan semakin bertambah masalah pengendalian inflasi. Jadi, kami hanya minta satu saja tolong lancarkan ketersediaan dan distribusi elpiji 3 kilogram pada masyarakat penerima manfaat," kata dia.
Ia menambahkan, untuk mengendalikan dan mengontrol proses penyaluran elpiji bersubsidi, maka dapat dilakukan sistem digitalisasi guna menghindari dan meminimalisir terjadi kesalahan pada masyarakat yang tidak berhak menerimanya.
Wabup Suiasa mengaku dirinya hampir dua minggu keliling ke kecamatan untuk mensosialisasikan dan mensinkronkan kegiatan pusat daerah dan desa termasuk evaluasi kelangkaan elpiji 3 kilogram.
“Masih banyak yang tidak berhak menggunakan gas ini padahal secara pemahaman dari segi aturan sebenarnya sangat memahami kalau itu tidak boleh, tetapi tetap berebut menggunakan LPG 3 kg dan ini lolos, kalau sudah begini mau menyalahkan siapa Pertamina, pemerintah atau masyarakat, ini adalah kesalahan kita bersama,” kata dia.
Baca juga: Pertamina pastikan penjualan Elpiiji 3 Kg di Bali berangsur pulih
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2025