Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan formulasi atau format subsidi tepat sasaran untuk BBM dan listrik bakal rampung dalam waktu satu minggu, terhitung sejak Senin (4/11).
Disampaikan Menteri Bahlil, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian yang mendalam terkait formulasi tersebut, serta menunggu laporan dari Pertamina, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, serta PLN.
"Kalau sudah selesai, dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," kata Menteri Bahlil dalam Konferensi Pers rapat koordinasi perdana subsidi energi di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan opsi yang ada saat ini lebih mengerucut pada skema bantuan langsung tunai (BLT), serta mempertimbangkan untuk tidak mencabut subsidi bagi kendaraan umum.
Baca juga: Bahlil: Industri mobil listrik dunia bergantung pada Indonesia
"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," kata Bahlil.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk pendataan penerima subsidi tepat sasaran, ditargetkan rampung paling lambat pada kuartal pertama tahun 2025.
"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," kata dia.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun.
“Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, Minggu (3/11).
Padahal, lanjutnya, pemerintah menyediakan subsidi tersebut dengan tujuan untuk disalurkan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi.
“Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus,” ujarnya.
Baca juga: Menteri Bahlil: Pemerintah terus matangkan aturan pengetatan BBM subsidi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Disampaikan Menteri Bahlil, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian yang mendalam terkait formulasi tersebut, serta menunggu laporan dari Pertamina, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, serta PLN.
"Kalau sudah selesai, dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," kata Menteri Bahlil dalam Konferensi Pers rapat koordinasi perdana subsidi energi di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan opsi yang ada saat ini lebih mengerucut pada skema bantuan langsung tunai (BLT), serta mempertimbangkan untuk tidak mencabut subsidi bagi kendaraan umum.
Baca juga: Bahlil: Industri mobil listrik dunia bergantung pada Indonesia
"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," kata Bahlil.
Lebih lanjut, ia mengatakan untuk pendataan penerima subsidi tepat sasaran, ditargetkan rampung paling lambat pada kuartal pertama tahun 2025.
"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," kata dia.
Sebelumnya, Bahlil mengatakan nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp435 triliun.
“Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp100 triliun,” kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, Minggu (3/11).
Padahal, lanjutnya, pemerintah menyediakan subsidi tersebut dengan tujuan untuk disalurkan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi.
“Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus,” ujarnya.
Baca juga: Menteri Bahlil: Pemerintah terus matangkan aturan pengetatan BBM subsidi
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024