Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menjabarkan proyeksi mengenai Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 ke DPRD Bali.
Ia dalam sidang yang dihadiri 39 anggota DPRD Bali itu menyebut untuk pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,8 triliun lebih yang didominasi dari pendapatan asli daerah (PAD) yang sebesar Rp3,5 triliun.
“Meliputi pajak daerah sebesar Rp2,6 triliun lebih, retribusi daerah sebesar Rp335 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp193 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp363 miliar lebih,” kata dia di Denpasar, Senin.
Selain PAD, Pemprov Bali memproyeksikan pendapatan akan berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp1,3 triliun lebih, yang merupakan pendapatan transfer pemerintah pusat, belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif fiskal yang memang belum diproyeksikan pemerintah pusat.
Baca juga: 55 Anggota DPRD Bali masa jabatan 2024-2029 dilantik
“Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp5,7 miliar lebih, yang merupakan pendapatan hibah,” ujarnya.
Dalam sidang penyampaian penjelasan Pj Gubernur Bali terhadap RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 itu, Sang Made juga merancang pengeluaran belanja daerah.
Adapun nominalnya sebesar Rp5,5 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp4,2 triliun lebih, belanja modal Rp446 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp50 miliar, dan belanja transfer Rp775 miliar lebih.
“Dari pendapatan dan belanja yang diproyeksikan pada RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 tersebut, direncanakan defisit anggaran sebesar Rp691 miliar lebih, atau 14,17 persen,” ucap Sang Made.
Ia mengatakan defisit ini nantinya akan dibiayai dari pembiayaan netto.
Baca juga: DPRD Bali rekomendasikan tingkatkan pendapatan untuk tutup defisit
Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 juga direncanakan sebesar Rp1 triliun lebih yang bersumber dari perkiraan SiLPA Tahun 2024, sementara pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp401 miliar lebih, untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, sebesar Rp243 miliar lebih dan penyertaan modal Rp158 miliar.
Kepada DPRD Bali Sang Made mengatakan RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan didukung kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah.
Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Bali 2025 adalah 5,75 persen, laju inflasi untuk terjaga di kisaran 2,5 persen ± 1 persen, tingkat kemiskinan ditargetkan 4 persen, serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 2,31 persen.
“Target-target makro tersebut, serta target sektoral lainnya diupayakan akan terwujud melalui pelaksanaan program-program prioritas daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional,” ujar Pj Gubernur.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Ia dalam sidang yang dihadiri 39 anggota DPRD Bali itu menyebut untuk pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp4,8 triliun lebih yang didominasi dari pendapatan asli daerah (PAD) yang sebesar Rp3,5 triliun.
“Meliputi pajak daerah sebesar Rp2,6 triliun lebih, retribusi daerah sebesar Rp335 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp193 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp363 miliar lebih,” kata dia di Denpasar, Senin.
Selain PAD, Pemprov Bali memproyeksikan pendapatan akan berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp1,3 triliun lebih, yang merupakan pendapatan transfer pemerintah pusat, belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan insentif fiskal yang memang belum diproyeksikan pemerintah pusat.
Baca juga: 55 Anggota DPRD Bali masa jabatan 2024-2029 dilantik
“Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp5,7 miliar lebih, yang merupakan pendapatan hibah,” ujarnya.
Dalam sidang penyampaian penjelasan Pj Gubernur Bali terhadap RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 itu, Sang Made juga merancang pengeluaran belanja daerah.
Adapun nominalnya sebesar Rp5,5 triliun yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp4,2 triliun lebih, belanja modal Rp446 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp50 miliar, dan belanja transfer Rp775 miliar lebih.
“Dari pendapatan dan belanja yang diproyeksikan pada RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 tersebut, direncanakan defisit anggaran sebesar Rp691 miliar lebih, atau 14,17 persen,” ucap Sang Made.
Ia mengatakan defisit ini nantinya akan dibiayai dari pembiayaan netto.
Baca juga: DPRD Bali rekomendasikan tingkatkan pendapatan untuk tutup defisit
Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 juga direncanakan sebesar Rp1 triliun lebih yang bersumber dari perkiraan SiLPA Tahun 2024, sementara pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp401 miliar lebih, untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, sebesar Rp243 miliar lebih dan penyertaan modal Rp158 miliar.
Kepada DPRD Bali Sang Made mengatakan RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan didukung kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah.
Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Bali 2025 adalah 5,75 persen, laju inflasi untuk terjaga di kisaran 2,5 persen ± 1 persen, tingkat kemiskinan ditargetkan 4 persen, serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 2,31 persen.
“Target-target makro tersebut, serta target sektoral lainnya diupayakan akan terwujud melalui pelaksanaan program-program prioritas daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional,” ujar Pj Gubernur.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024