Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali meraih penghargaan Anindhita Wistara Data atas predikat Baik dalam penyelenggaraan statistik sektoral dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Bali Gede Pramana dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Sabtu, mengatakan penghargaan itu diberikan BPS kepada lembaga pemerintah atau organisasi yang dinilai berhasil memanfaatkan data statistik secara efektif.
Oleh karena itu, Pemprov Bali dipilih karena menempati urutan kedua Satuan Kerja Terbaik Kategori Pemerintah Provinsi dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), setelah Jakarta, dan di atas DI Yogyakarta.
“Dilihat dari Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Provinsi Bali mencapai poin 3,37 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 3,11,” kata Pramana.
“Jadi secara indeks, Bali meningkat nilainya dari tahun lalu," katanya lagi.
Kepala Diskominfos Bali itu menjelaskan penilaian BPS dilakukan secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi.
Hal itu bertujuan untuk mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan pemangku kepentingan, termasuk kolaborasi dengan BPS Provinsi Bali," katanya pula.
Sementara itu, posisi terbaik tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tangerang, serta terbaik tingkat kota diraih oleh Kota Magelang, Kota Malang, dan Kota Tangerang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyerahkan langsung penghargaan tersebut berpesan bahwa kebijakan harus berdasarkan teori dan data, karena kebijakan tanpa dukungan teori yang kuat hanya akan mengandalkan keberuntungan.
"Statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan, teori yang mendasari kebijakan harus melalui proses pengumpulan dan analisis data, sehingga statistik menjadi alat utama," kata Mendagri.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menangani inflasi, yaitu pendekatan yang berbasis data dari BPS, akhirnya pendekatan itu mampu menjaga stabilitas inflasi Indonesia yang saat ini terjaga di angka 2,1 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi fokusnya dalam peringatan hari statistik.
“Data statistik berkualitas memiliki peran kunci dan penting untuk mencapai tujuan besar visi Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, maupun masyarakat umum.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Bali Gede Pramana dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Sabtu, mengatakan penghargaan itu diberikan BPS kepada lembaga pemerintah atau organisasi yang dinilai berhasil memanfaatkan data statistik secara efektif.
Oleh karena itu, Pemprov Bali dipilih karena menempati urutan kedua Satuan Kerja Terbaik Kategori Pemerintah Provinsi dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), setelah Jakarta, dan di atas DI Yogyakarta.
“Dilihat dari Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Provinsi Bali mencapai poin 3,37 atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 3,11,” kata Pramana.
“Jadi secara indeks, Bali meningkat nilainya dari tahun lalu," katanya lagi.
Kepala Diskominfos Bali itu menjelaskan penilaian BPS dilakukan secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi.
Hal itu bertujuan untuk mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan pemangku kepentingan, termasuk kolaborasi dengan BPS Provinsi Bali," katanya pula.
Sementara itu, posisi terbaik tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tangerang, serta terbaik tingkat kota diraih oleh Kota Magelang, Kota Malang, dan Kota Tangerang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyerahkan langsung penghargaan tersebut berpesan bahwa kebijakan harus berdasarkan teori dan data, karena kebijakan tanpa dukungan teori yang kuat hanya akan mengandalkan keberuntungan.
"Statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan, teori yang mendasari kebijakan harus melalui proses pengumpulan dan analisis data, sehingga statistik menjadi alat utama," kata Mendagri.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menangani inflasi, yaitu pendekatan yang berbasis data dari BPS, akhirnya pendekatan itu mampu menjaga stabilitas inflasi Indonesia yang saat ini terjaga di angka 2,1 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi fokusnya dalam peringatan hari statistik.
“Data statistik berkualitas memiliki peran kunci dan penting untuk mencapai tujuan besar visi Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, maupun masyarakat umum.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024