Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali Tutik Kesuma Wardhani berharap pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) secara "online" terintegrasi dengan bank.
"Pelayanan Samsat online saat ini sudah bagus, terlebih Dinas Pendapatan Daerah Bali juga membuka gerai layanan di sejumlah tempat," katanya di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, pelayanan Samsat tersebut dinilai belum efektif melayani masyarakat karena persyaratan-persyaratan untuk membayar masih menyulitkan wajib pajak.
"Padahal intinya untuk menyetor pajak. Yang perlu dibenahi dalam samsat `online` adalah sistem operasional pelayanan (SOP) agar terintegrasi dengan instansi terkait, yaitu kepolisian dan Jasa Raharja," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Akibat belum terintegrasinya sistem tersebut, lanjut dia, maka bagi masyarakat wajib pajak masih menilai kurang efektif.
"Bila Samsat tersebut bisa terintegrasi menyeluruh termasuk dengan pihak bank, maka warga sangat dimudahkan dalam pembayaran pajak, dan tidak perlu lagi berhadapan dengan petugas. Mereka cukup mendatangi bank, atau pembayarannya lewat ATM," katanya.
Namun yang terjadi sekarang, banyak wajib pajak yang kendaraannya dibeli secara kredit lewat lembaga keuangan atau bank sehingga diwajibkan melengkapi salinan BPKB.
"Ini yang dinilai masih menyusahkan warga untuk pelayanan bayar pajak kendaraan bermotor. Padahal wajib pajak sudah melengkapi surat keterangan dari bank bersangkutan. Ini juga memberi peluang para calo bermain dalam mengurus pembayaran pajak," katanya. (LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Pelayanan Samsat online saat ini sudah bagus, terlebih Dinas Pendapatan Daerah Bali juga membuka gerai layanan di sejumlah tempat," katanya di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, pelayanan Samsat tersebut dinilai belum efektif melayani masyarakat karena persyaratan-persyaratan untuk membayar masih menyulitkan wajib pajak.
"Padahal intinya untuk menyetor pajak. Yang perlu dibenahi dalam samsat `online` adalah sistem operasional pelayanan (SOP) agar terintegrasi dengan instansi terkait, yaitu kepolisian dan Jasa Raharja," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Akibat belum terintegrasinya sistem tersebut, lanjut dia, maka bagi masyarakat wajib pajak masih menilai kurang efektif.
"Bila Samsat tersebut bisa terintegrasi menyeluruh termasuk dengan pihak bank, maka warga sangat dimudahkan dalam pembayaran pajak, dan tidak perlu lagi berhadapan dengan petugas. Mereka cukup mendatangi bank, atau pembayarannya lewat ATM," katanya.
Namun yang terjadi sekarang, banyak wajib pajak yang kendaraannya dibeli secara kredit lewat lembaga keuangan atau bank sehingga diwajibkan melengkapi salinan BPKB.
"Ini yang dinilai masih menyusahkan warga untuk pelayanan bayar pajak kendaraan bermotor. Padahal wajib pajak sudah melengkapi surat keterangan dari bank bersangkutan. Ini juga memberi peluang para calo bermain dalam mengurus pembayaran pajak," katanya. (LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013