Pemerintah Kota Denpasar menggelar kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh posyandu yang ada di Ibu Kota Provinsi Bali itu untuk mendapatkan data balita berpotensi stunting dan yang sudah stunting, lengkap dengan nama dan alamatnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr Anak Agung Ayu Agung Candrawati, di Denpasar, Minggu, mengatakan ketika ditemukan kasus balita stunting, nantinya mereka akan dirujuk dulu ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya untuk mendapatkan kepastian dari dokter spesialis anak.
"Jika benar-benar ada balita stunting, nanti diintervensi sesuai dengan penanganan stunting," ucapnya pada acara yang juga dihadiri Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dan Ketua TP PKK Kota Denpasar Sagung Antari Jaya Negara tersebut.
Pada acara Kick Off Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang dipusatkan di Banjar Bet Ngandang, Sanur, Denpasar itu, proses pengukuran tinggi badan dan berat balita juga diawasi pihak Kementerian Kesehatan dan Poltekkes Denpasar sehingga pengukurannya menjadi lebih valid.
Candrawati menambahkan, masih terkait upaya penanganan stunting, Pemerintah Kota Denpasar juga sudah mengusulkan pemberian pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK) yang dianggarkan melalui APBD Perubahan Denpasar 2024.
Acara intervensi serentak pencegahan stunting dilaksanakan di seluruh posyandu di Kota Denpasar yang berjumlah 459 posyandu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar I Gusti Agung Sri Wetrawati menambahkan, kegiatan ini sengaja dipilih pada 9 Juni 2024 yang bertepatan dengan hari Minggu sehingga para ibu bisa membawa balitanya ke posyandu.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengukuran, penimbangan, tidak saja kepada para balita, tetapi juga kepada ibu hamil, ibu baru melahirkan serta calon pengantin. Selain itu, juga diisi dengan pemberian makanan tambahan (PMT).
"Sebelum dilaksanakan kegiatan serentak pada hari ini, juga sudah dilakukan sosialisasi, kemudian pada tanggal 3-8 Juni para kader posyandu turun melakukan pendataan," ucapnya.
Melalui kegiatan tersebut, kata dia, akan diketahui data sebenarnya balita yang berpotensi stunting, kurang gizi, maupun yang gizi buruk, untuk kemudian dapat dilakukan upaya intervensi.
Prevalensi stunting di Kota Denpasar pada 2022 tercatat 5,5 persen dan menjadi yang terendah di Provinsi Bali.
Menurut Wetrawati, penyebab balita stunting tidak saja karena faktor kesulitan ekonomi, tetapi juga bisa terjadi karena pola asuh ketika balita tidak mau makan.
Baca juga: Gubernur: Rendahnya stunting dan kemiskinan di Bali berkat bantuan PKK
Baca juga: Sekjen Kemenkes apresiasi komitmen dan upaya Pemkot Denpasar tangani stunting
Baca juga: Kemendagri apresiasi kinerja Pj Bupati Buleleng dalam tangani inflasi
Baca juga: Pangdam Udayana prioritaskan ketahanan pangan hingga stunting
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr Anak Agung Ayu Agung Candrawati, di Denpasar, Minggu, mengatakan ketika ditemukan kasus balita stunting, nantinya mereka akan dirujuk dulu ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wangaya untuk mendapatkan kepastian dari dokter spesialis anak.
"Jika benar-benar ada balita stunting, nanti diintervensi sesuai dengan penanganan stunting," ucapnya pada acara yang juga dihadiri Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dan Ketua TP PKK Kota Denpasar Sagung Antari Jaya Negara tersebut.
Pada acara Kick Off Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang dipusatkan di Banjar Bet Ngandang, Sanur, Denpasar itu, proses pengukuran tinggi badan dan berat balita juga diawasi pihak Kementerian Kesehatan dan Poltekkes Denpasar sehingga pengukurannya menjadi lebih valid.
Candrawati menambahkan, masih terkait upaya penanganan stunting, Pemerintah Kota Denpasar juga sudah mengusulkan pemberian pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK) yang dianggarkan melalui APBD Perubahan Denpasar 2024.
Acara intervensi serentak pencegahan stunting dilaksanakan di seluruh posyandu di Kota Denpasar yang berjumlah 459 posyandu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar I Gusti Agung Sri Wetrawati menambahkan, kegiatan ini sengaja dipilih pada 9 Juni 2024 yang bertepatan dengan hari Minggu sehingga para ibu bisa membawa balitanya ke posyandu.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengukuran, penimbangan, tidak saja kepada para balita, tetapi juga kepada ibu hamil, ibu baru melahirkan serta calon pengantin. Selain itu, juga diisi dengan pemberian makanan tambahan (PMT).
"Sebelum dilaksanakan kegiatan serentak pada hari ini, juga sudah dilakukan sosialisasi, kemudian pada tanggal 3-8 Juni para kader posyandu turun melakukan pendataan," ucapnya.
Melalui kegiatan tersebut, kata dia, akan diketahui data sebenarnya balita yang berpotensi stunting, kurang gizi, maupun yang gizi buruk, untuk kemudian dapat dilakukan upaya intervensi.
Prevalensi stunting di Kota Denpasar pada 2022 tercatat 5,5 persen dan menjadi yang terendah di Provinsi Bali.
Menurut Wetrawati, penyebab balita stunting tidak saja karena faktor kesulitan ekonomi, tetapi juga bisa terjadi karena pola asuh ketika balita tidak mau makan.
Baca juga: Gubernur: Rendahnya stunting dan kemiskinan di Bali berkat bantuan PKK
Baca juga: Sekjen Kemenkes apresiasi komitmen dan upaya Pemkot Denpasar tangani stunting
Baca juga: Kemendagri apresiasi kinerja Pj Bupati Buleleng dalam tangani inflasi
Baca juga: Pangdam Udayana prioritaskan ketahanan pangan hingga stunting
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024